Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) siap mengamankan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 dengan mengerahkan sekitar 6.712 personel.
"Saat sudah masuk operasi dan bisa terlihat keseriusan anggota dalam melakukan simulasi yang dipantau langsung oleh Mabes Polri," kata Kapolda Kaltim, Irjen Pol Dicky D Atotoy di Balikpapan, Rabu.
Adapun tahap-tahap yang menjadi skala prioritas yang menjadi fokus keamanan yakni tahap kampanye, Minggu tenang dan pemungutan suara hingga pelantikan, katanya.
Sementara itu, Kapolda mengatakan untuk calon presiden (capres) dari purnawirawan TNI, polisi tetap melakukan pengamanan sesuai dengan pengamanan internal yang sudah ada.
"Kami tidak melihat capres dari purnawirawan TNI atau bukan, karena kami sudah ada di internal pengamanan, kalau presiden masih incumbent masih diamankan paspamres, kalau tidak capres harus diamankan pengawal pribadi (walpri) dari polisi," kata Dicky.
Saat ini untuk pengamanan logistik untuk pileg dan pilpres sudah dilakukan yakni kotak suara dan bilik suara yang sudah berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), katanya.
"Untuk pengamanan surat suara di wilayah perbatasan Kaltim dari Polairud mengerahkan 22 unit kapal. Serta diantisipasi bila jatuh ke sungai dengan cara pengemasan kotak suara agar tidak basah," kata Dicky.
Hal tersebut dilakukan, karena pernah terjadinya jatuhnya kotak suara yang berisi surat suara di sungai di wilayah Kabupaten Malinau. Dan surat suara dikawal personel polisi jumlahnya sesuai dengan tingkat kerawanan, katanya.
Sebelumnya Kapolda Kaltim mengatakan memperoleh dana pengamanan untuk Pemilihan Umum 2014 dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp24,5 miliar.
Dana untuk pemilu tersebut lebih besar dibandingkan dengan dana untuk Pemilihan Gubernur Kaltim yang lalu. "Pada Pilgub Kaltim diperoleh dana hibah sebesar Rp22 miliar dari Pemprov Kaltim untuk pengamanan," katanya.
Menurut dia, dana hibah untuk pengamanan pilgub Kaltim sebesar Rp22 miliar, karena hanya ada satu tahap penyelenggaraannya, dan dana yang dikeluarkan sebesar Rp15 miliar, sehingga sisanya dikembalikan.(*)
