Seperti mencuat dugaan adanya permainan oleh penyelenggara di daerah, ada titipan pejabat hingga tak transparannya kriteria penilaian.
Menanggapi berbagai permasalahan yang menyangkut tes CPNS tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kaltim Gunawarman menyatakan, “Seharusnya penyelenggara lebih mengantisipasi adanya kekacauan ini dengan persiapan yang lebih matang. Ini penting agar peserta tidak kecewa dengan hasil yang tak transparan seperti sekarang.â€
Ia menyarankan sebaiknya nilai- nilai pengumuman tersebut dipaparkan beserta lembar jawaban yang ada. Dengan kata lain semua peserta berhak mengetahui apa saja kesalahan mereka dalam pengisian soal, serta jumlah nilai yang mereka dapat.
Menurut Gunawarman, cara tersebut lebih adil dan dapat mengurangi tingkat kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara.
“Berbagai masalah yang timbul ‘kan karena pihak penyelenggara tidak transparan dalam memberikan hasil tes CPNS tersebut.
Bisa saja ada peserta yang jawabannya dominan benar, namun tidak lulus. Atau mungkin sebaliknya, peserta dengan jawaban dominan salah diluluskan dalam tes tersebut. Hal ini ‘kan perlu dievaluasi, agar tidak menimbulkan banyak protes dari masyarakat, dan meminimalkan permasalahan yang muncul setelah pengumuman hasil tes CPNS tersebut,†ungkap politikus PKS ini.
Di lain sisi, Gunawarman menambahkan sebaiknya kuota yang dibutuhkan ditentukan oleh daerah. Mengingat kebutuhan tiap-tiap daerah berbeda, dan daerah itu pula yang mengetahui banyaknya tenaga yang dibutuhkan. “Kalau proses seleksi tentu saja diserahkan ke pusat. Namun saya harapkan daerahlah yang berhak menentukan seberapa banyak kuota yang dibutuhkan,†ujarnya.
Gunawarman juga memberi semangat kepada para peserta yang gagal dalam penerimaan tersebut. “Bagi yang gagal jangan putus asa, dan jangan menyerah. Penerimaan CPNS setahun sekali. Masih ada harapan di tahun – tahun berikutnya untuk terus mencoba. Bagi penyelenggara agar dapat bekerja lebih maksimal tahun mendatang,†tandasnya. (Humas DPRDKaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
