DPRD Minta Kaltim Dikhususkan

Jakarta (ANTARA Kaltim) – Agenda kunjungan kerja Anggota DPRD Kaltim ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (11/12) membawa misi penting; menjaga proses ujian di semua sekolah di Kaltim berjalan lebih baik.  

Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah ujian sekolah di tingkat SD, MI, SDLB, PKBM dan SKB yang menyelenggarakan Program Paket A, dan PPS.  Kemudian juga menyelenggarakan Program Ulang yang masih satu kesatuan dengan US/M yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian.

“Sektor pendidikan merupakan salah satu perjuangan utama di DPRD Kaltim. Belum meratanya kualitas pendidikan, terbatasnya jumlah pengajar, dan infrastruktur yang jauh dari kata layak di wilayah terpencil dan perbatasan, masih menjadi pekerjaan rumah bersama para wakil rakyat,” kata Anggota DPRD Kaltim, Abdul Djalil Fattah.

Terkait US/M , katanya kedepankan, apalagi proses itu merupakan penentu langkah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dikhawatirkan apabila pelaksanaannya tidak disiapkan sedini mungkin, akan berantakan seperti tahun sebelumnya. Tak hanya menuai kekecewaan, keterlambatan materi ujian ke daerah dikhawatirkan juga berimbas pada mental anak didik.

“Saya mengharapkan sesegara mungkin disiapkan segala sesuatunya. Terutama yang berhubungan dengan anggaran. Semua imbauan resmi dari pusat harus tersampaikan baik hingga ke daerah, Terkait anggaran distribusi bahan ujian, juga harus diperjuangkan. Meski lambat, kami akan mendapat alokasi dana itu. Kita akan berusaha memperjuangkannya dalam anggaran perubahan. Yang penting pelaksanaan ujian berjalan lancar,” katanya.

Lebih lanjut Abdul Djalil mengungkapkan dengan letak geografisnya, Kaltim dan Kaltara punya persoalan tersendiri terkait pendidikan yang merata. Dengan komposisi 40 persen merupakan wilayah perbatasan, dan pedalaman yang terpencil, beragam permasalahan ditemui.
 
Menurutnya dapat dibayangkan, kondisi pendidikan kita di desa pedalaman Kaltim dan Kaltara itu. Semua lini pendidikannya terbatas. Mulai infrastruktur, buku pelajaran, hingga tenaga pendidik yang masih minim.

Dengan kondisi terbatas itu, anak-anak di sana harus menghadapi ujian nasional. Tentu saja sangat kecil kemungkinan mereka bisa mendulang prestasi pendidikan seperti siswa yang menempuh pendidikan di wilayah kota.

Abdul Djalil mengharapkan adanya kekhususan agar penilaian hasil ujian di wilayah itu tidak disamakan. Karena kelulusan berdasarkan patokan angka tidak menjamin adanya kecerdasan siswa didik di Indonesia.

Dikatakannya  bahwa  rata – rata tolak ukur kecerdasan seseorang berdasarkan patokan angka yang telah ditetapkan. Padahal masih banyak murid – murid dengan nilai tinggi, ketika dites untuk memaparkan pembangunan di desa tidak bisa menjawab optimal.

Namun siswa wilayah pedalaman dengan nilai rendah, dengan cerdas menuliskan apa yang diminta. Hal tersebut membuktikan bahwa patokan kecerdasan seseorang tidak dapat serta merta diukur dengan nilai yang diperoleh. Tetapi juga dari sudut pandang dan lokasi mereka belajar.
Selain itu Abdul Djalil juga mengeluhkan bahan serapan teknologi bagi pengajar di pedalaman sebagai pendukung proses belajar mengajar, masih sangat langka.

Keluhan – keluhan yang telah disampaikan oleh Abdul Djalil Fattah diterima dan ditanggapi langsung oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Professor Nizzam. “Menurut kami, Kaltim merupakan provinsi yang sangat serius dalam melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional yang sekarang disebut US/M. Oleh karena itu kami akan memprioritaskan Kaltim dalam pengalokasian dana pelaksanaan US/M. Diharapkan pendidikan Kaltim jadi salah satu acuan tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi,” paparnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)