“Raperda Retribusi dan Pajak itu sangat penting. Sebab Raperda itu berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda. Dan, kita masih menunggu hasil keputusannya. Kita mengikuti aturan dari pusat. Sekarang tinggal menunggu Peraturan Menteri (Permen),” kata anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Abdul Rofik beberapa waktu lalu.
Menurut dia, Raperda tersebut telah dikoordinasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Saat pertemuan, dibahas soal biaya penerapan sewa aset Pemkot. Misal, gedung di GOR Segiri dan tempat lainnya. Nah, parameter harga sewanya apakah sesuai Permen atau inisiasi Pemkot. Atau kah dibuka ruang untuk menentukan retribusi,” ucap dia. (ADV)
