Harus ada pertimbangan matang untuk perizinan rumah sakit dan klinik kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang berobat jadi korbanSamarinda (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Mudiyat Noor meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih selektif dalam pemberian izin pendirian rumah sakit swasta dan klinik kesehatan di Kota Samarinda.
"Pemerintah lewat Dinas Kesehatan harus berhati-hati dan selektif dalam memberikan izin. Pengoperasian rumah sakit swasta yang ada saat ini dikoordiniasi oleh pengusaha plus dokter-dokter lewat pembagian saham," ungkap Mudiyat.
Kekhawatiran muncul karena dokter-dokter itu berpeluang praktik di lebih dari satu rumah sakit.
"Kita minta jangan sampai dokter ini berpraktik di banyak tempat. Sudah di rumah sakit satu, mendirikan lagi rumah sakit baru. Ini menyebabkan konsentrasinya terpecah dan tidak fokus. Ini bisa menjadi pemicu dan penyebab kesalahan diagnosa pada pasien," ujarnya.
Ia menambahkan, jangan sampai karena mengedepankan bisnis, hak pasien jadi terabaikan.
"Pasien ‘kan tambah lama makin membludak. Sementara dokter spesialis karena dia berbisnis dengan para pengusaha, mereka mendirikan rumah sakit, peluang pasien terbengkalai makin tinggi. Tingkat kecermatan dokter terhadap pasien jelas kurang," papar Mudiyat.
Tak heran, banyak pasien lokal lebih memilih pengobatan di rumah sakit luar Kaltim, seperti di Jakarta atau ke luar negeri.
"Dokternya tidak fokus dan tidak konsen. Nanti tugas di rumah sakit A, misalnya sampai pukul 10. Setelah itu melanjutkan di rumah sakit lain lagi hingga sore. Tentu ini melelahkan. Belum lagi malam praktik lagi. Ini akan menurunkan tingkat kecermatannya. Kalau begini keadaannya, kasihan pasien," kata Mudiyat.
Lebih lanjut ia menegaskan regulasi dokter harus diperjelas. Fraksi Hanur sendiri dalam tanggapan terhadap LKPj Gubernur juga sudah mengatakan bahwa dokter yang bertugas di RS A Wahab Sjahranie jangan lagi bertugas di rumah sakit lain.
"Mesti ada regulasi yang mengatur tentang dokter. Harus serius karena keselamatan pasien yang menjadi taruhan. Coba kita tanya penduduk di Samarinda, banyak sekali kejadian-kejadian salah diagnosa karena mau cepat mengambil kesimpulan," beber Mudiyat.
Mudiyat menceritakan pengalamannya di rumah sakit di Malaysia dan Singapura, bagaimana di satu rumah sakit kumpulan dokter spesialis tulangnya ada 15 orang.
Mereka sangat berhati-hati dalam mengobservasi. Ketika ia ke dokter spesialis tulang ini untuk berkonsultasi mengenai penyakit pada tulang belakang, dokter yang pertama memeriksa tidak lantas mendiagnosa jika memang dia menilai pada penyakit tulang tersebut perlu dirujuk ke dokter lain yang lebih paham dan berpengalaman.
"Ini bentuk kehati-hatian mereka. Saya pikir kita perlu belajar. Masyarakat sudah bayar mahal, obat-obat juga terkesan dipaksakan. Karena tidak bisa dipungkiri juga mayoritas dokter punya kepentingan bisnis dengan label obat tertentu. Jangan hanya memikirkan bagaimana mendapat keuntungan, orientasinya harus diubah," kata Mudiyat.
Tak hanya rumah sakit, eksistensi klinik kesehatan juga mendapat sorotannya.
"Harus ada pertimbangan matang untuk perizinan rumah sakit dan klinik kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang berobat jadi korban. Klasifikasi dokter dan kualitas dokter dan tenaga perawatnya harus sesuai. Jangan main-main dengan nyawa masyarakat," lugasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
