Terbatasnya ruang rawat inap kelas III bagi program yang memang ditujukan oleh kalangan kecil menengah ini, kerap menyuguhkan pemandangan memilukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Banyak warga yang harus mengantri bahkan menempati lorong-lorong perawatan rumah sakit karena penuhnya ruangan yang diperuntukkan bagi program tersebut, bukanlah pemandangan baru.
Tak heran kondisi yang tak semestinya ini, mengundang reaksi DPRD kaltim. Demi meminimalisir antrean dan penumpukan pasien yang intensitasnya semakin meninggi, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Mudiyat Noor meminta kepada seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaltim agar memperbanyak ruang perawatan kelas III.
Permintaan Mudiyat sangat beralasan mengingat banyak RSUD mengambil kebijakan membangun ruang-ruang VIP yang lebih menguntungkan dibandingkan membangun ruang rawat inap kelas dibawahnya.
"Saya melihat adanya keterbatasan ruang dan minimnya pelayanan untuk masyarakat yang mendapat program layanan kesehatan gratis dari Jamkesmas dan Jamkesda itu dan itu sangat jelas tergambar," katanya.
Masih bersinggungan dengan layanan kesahatan, Mudiyat juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam hal pemerataan layanan kesehatan untuk daerah-daerah terpencil atau antar pulau yang minim sarana dan prasarana kesehatan.
"Kondisi yang secara tak langsung mengakibatkan tingginya angka kematian karena lambannya penanganan medis dan minimnya fasilitas kesehatan," ujar Mudiyat.
Mudiyat tak ingin terkesan dimasyarakat Pemprov Kaltim seakan melakukan pemborosan anggaran bidang kesehatan dengan membangun fasilitas rawat inap hanya untuk kalangan atas.
Apalagi pemerintah bertanggung jawab terhadap jaminan pelayanan kesehatan masyarakat lewat RSUD yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), haruslah tidak memikirkan bagaimana keuntungan akan tetapi melainkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima.
Politisi asal Fraksi Hanura-PDS itu menuturkan sudah seharusnya pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemerintah, berlaku pemerataan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. (Humas DPRD Kaltim/bar/dhi)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
