Kita mencurigai ada permainan. BBM bersubsidi yang semestinya dijual di SPBU tidak sampai ke SPBU, tetapi dialihkan ke sektor-sektor lain yang semestinya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidiSamarinda (ANTARA Kaltim) - Kelangkaan BBM di Kaltim, khususnya Samarinda disinyalir bukan karena kurangnya kuota, tapi diduga ada penyimpangan distribusi.
Hal inilah yang semestinya diurai agar masyarakat Kaltim tak terus-menerus terjebak pada isu kurangnya kuota BBM untuk daerah yang notabene penghasil migas.
Di sisi lain pengawasan terhadap distribusi BBM harus diperketat dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi menilai persoalan kelangkaan BBM harus diurai lebih jelas.
"Kita mencurigai ada permainan. BBM bersubsidi yang semestinya dijual di SPBU tidak sampai ke SPBU, tetapi dialihkan ke sektor-sektor lain yang semestinya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Ini yang menjadi penyebab stok BBM subsidi menjadi terbatas dan seringkali mengalami kekosongan," ungkap Darlis Pattalongi, Minggu (24/2).
Dia meyakini terjadinya antrean BBM bukan karena persoalan kuota. "Karena kuota dan ketersediaan BBM bersubsidi tentu sudah dihitung berdasarkan jumlah penduduk di sejumlah kawasan. Termasuk penghitungan panjang ruas jalannya, rumusnya sudah ada. Persoalannya sekarang kami menduga kuat ada pengalihan," sebut Ketua DPD PAN Kaltim ini.
Kata Darlis, yang perlu dipahami adalah perkembangan dunia industri di Kaltim mengalami kemajuan luar biasa. Sektor tambang, dan perkebunan misalnya tengah moncer. Belum lagi sektor-sektor lain yang memerlukan BBM dalam jumlah tak sedikit. Sektor ini memungkinkan terjadinya penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, membuat stok BBM di SPBU kerap kosong dan mengalami kelangkaan.
"Saya yakin kalau kuota itu betul-betul diawasi secara ketat pasti tidak mengalami kelangkaan seperti ini," kata Darlis.
Bukti adanya penyimpangan distribusi BBM, menurut dia, juga dapat dilihat dari banyaknya penangkapan penimbunan BBM ilegal yang dilakukan oknum tertentu.
"Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan saya yakin masih banyak," kata politisi dari Dapil III Kukar dan Kubar ini.
Dia mencontohkan pulau-pulau lain seperti Sulawesi, Sumatra, Jawa, sama sekali tidak terlihat antrean BBM, bahkan pembeli cenderung sepi.
"Oleh karena itu ini harus ditertibkan. Saya khawatir jika kuota ditambah, justru malah menguntungkan sektor-sektor industri dan pertambangan. Percuma kalau begini, ditambah berapapun, antrean takkan hilang," kata Darlis Pattalongi. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
