Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Kalimantan Timur menjadi salah satu dari empat provinsi di Kalimantan yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor III ekonomi Kalimantan. Dengan dukungan sumber daya alam (migas dan batu bara) yang melimpah,  Kaltim ditunjuk sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional.  

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr H Rusmadi, didampingi Sekretaris Bappeda, H Nazrin, mengungkapkan total investasi pada koridor III ekonomi Kalimantan adalah Rp560,57 triliun yang tersebar pada tujuh lokus pembangunan. Sementara itu, total investasi di Kaltim Rp402,15 triliun yang tersebar pada empat lokus pembangunan.  

Lokus pertama terdapat di wilayah Kutai Timur dan Bontang yang fokus pada pengembangan bauksit, alumina, palm, coal and wood. Lokus kedua di wilayah Balikpapan, fokus pada palm, oil and gas, wood. Lokus ketiga  di wilayah Rapak dan Ganal. Lokus tujuh, pembangunan rel kereta api angkutan batu bara dan Jalan Trans Kalimantan di wilayah Balikpapan dan Kutai Barat.  

Sedangkan untuk proyek MP3EI Koridor Kalimantan di Kaltim yang disetujui KP3EI sejumlah 157 proyek dengan total nilai Rp688,3 triliun, yang terbagi pada sembilan sektor pembangunan, yakni infrastruktur sejumlah 43 proyek, peternakan 20 proyek, kepala sawit 36 proyek, perkayuan 16 proyek, industri 10 proyek, pariwisata 4 proyek, karet 2 proyek, batu bara 14 proyek dan migas 10 proyek.  

Tahapan implementasi MP3EI memiliki tiga fase yaitu implementasi quick wins (2011-2015), memperkuat basis ekonomi dan investasi (2015-2020) dan melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan (2020-2025). Hal itu memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-3 Kaltim 2014-2018, yang fokus pada penguatan kesejahteran masyarakat, pemerataan pembangunan, ekonomi sumber daya alam renewable, infrastruktur wilayah pedalaman, infrastruktur prioritas, efisiensi, efektivitas dan transparansi pemerintahan, serta pengendalian kualitas lingkungan.  

"Infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pembangunan di Kaltim baik pada RPJMD dua  maupun RPJMD tiga nanti. Karena infrastruktur merupakan penunjang kegiatan ekonomi di daerah, serta untuk membangun interkonektivitas daerah di kawasan pedalaman dan perbatasan," jelasnya.

Sekretaris Bappeda, H Nazrin, menambahkan sinkronisasi dan sinergitas program Pemprov dengan Pemerintah Pusat melalui MP3EI terus dilakukan guna mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan mengutamakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

"Arah pembangunan Kaltim sudah on the track dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Demikian juga pengembangan tujuh kawasan pusat pertumbuhan selaras dengan tujuan MP3EI. Sesuai arahan Gubernur Dr H Awang Faroek Ishak, kita wajib melakukan rencana aksi untuk menghilangkan debottlenecking dalam regulasi maupun perijinan dan lain,”  tambahnya. (Humas Pemprov Kaltim/her/adv)



Editor : Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026