Camat memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi secara dini, sekaligus menyelesaikan permasalahan sosial agar tidak berkembang menjadi lebih burukSamarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan sebagai pemimpin terdepan, camat harus bersikap netral dan tidak berpihak pada satu golongan atau partai politik tertentu agar kondisifitas daerah bisa tetap terjaga dengan baik.
Camat harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga mampu menciptakan Kaltim yang tetap kondusif dan maju.
"Semua camat harus mampu bersikap netral. Camat juga harus paham apapun masalah yang terjadi di daerahnya. Jika saya ibaratkan, sebatang jarum saja jatuh, camat bisa mendengar," pesan Gubernur pada Rapat Kerja Camat se-Kaltim di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kaltim, Kamis (10/1).
Dijelaskan, pembangunan akan berjalan sesuai harapan jika kondisi damai bisa dibangun dengan baik karena ketertiban masyarakat akan menjadi poin penting sukses pembangunan satu daerah. sebab itu, camat harus lebih sensitif dan peka mencermati potensi dan benih konflik di masyarakat, sehingga jika terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti konflik komunal bisa sedini mungkin dicegah dengan kerjasama TNI maupun Polri serta komponen masyarakat lainnya.
Disamping itu gubernur meminta camat melakukan optimalisasi peran aparatur di tingkat kelurahan agar lebih peka dan terlibat dalam upaya mencegah dan mengantitisipasi konflik di masyarakat.
"Camat memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi secara dini, sekaligus menyelesaikan permasalahan sosial agar tidak berkembang menjadi lebih buruk serta mengupayakan pencegahan itu pada tingkat awal," ungkapnya.
Menurutnya, para camat perlu meningkatkan wawasan dalam banyak hal. Ini penting agar camat bisa bekerja lebih maksimal melayani masyarakat, khususnya menyangkut kordinasi dan komunikasi maupun terkait prosedur dan penerapan administrasi keuangan dan pemerintahan.
Selain itu, camat juga diminta menyukseskan program ketahanan pangan swasembada beras dan mendukung program food and rice estate juga program Kaltim Green di wilayah masing-masing. Sebagai wakil pemerintah yang memimpin wilayah kecamatan, camat menjadi ujung tombak suksesnya program ketahanan pangan, khususnya swasembada beras di daerah.
"Saya minta para camat membantu kinerja gubernur pada program food and rice estate di wilayahnya dengan memberikan laporan lahan yang tidak bermasalah atau tumpang tindih untuk pembangunan lumbung pangan nasional itu," tegas Awang.
Dukungan kedaulatan pangan tentunya untuk mewujudkan Kaltim sebagai lumbung nasional, mengingat sekarang ini, pasokan padi, singkong, jagung, maupun kedelai masih sangat bergantung pasokan dari daerah atau negara lain.
Selain itu untuk menyukseskan program tersebut, Awang berharap camat di kabupaten dan kota dapat mempertahankan lahan yang dapat digunakan untuk sektor pertanian di kecamatan agar tidak berkurang, jika perlu justru bertambah.
Jika camat, bupati dan walikota mendukung program tersebut, Awang yakin ketahanan pangan di Kaltim akan terwujud. Swasembada beras yang diharapkan pada 2014 diyakininya mampu dicapai.
Hadir pada Rakor Camat se-Kaltim ini antaralain Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Sekprov Kaltim DR H Irianto Lambrie, dan para kepala SKPD maupun pejabat vertical. Hadir pula perwakilan dari Polda Kaltim. (Humas Pemprov Kaltim/sar/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
