Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Di mata publik, penilaian terhadap kinerja polisi bervariasi, tergantung dari aspek dan dimensinya, antara lain dari aspek pemberantasan perjudian, penangkapan buronan dan perlindungan terhadap aksi kriminalitas pencurian terhadap warga.
Jika publik ditanya mengenai kinerja kepolisian, tentu jawabannya akan beragam pula tergantung bagaimana dan dari sisi apa mereka menilai.
Lalu apa jadinya pula jika aparat penegak hukum itu memberikan penilaian terhadap kinerjanya sendiri?.
Ketika menggelar jumpa pers akhir tahun 2012, pada Senin (31/12) lalu, jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Paser secara gamblang mengungkapkan hasil evaluasi terhadap kinerja mereka sepanjang 2012, yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.
"Kami meminta maaf jika kinerja kami sepanjang tahun 2012 belum memenuhi harapan masyarakat". Pengakuan tulus itu meluncur dari mulut Kepala Kepolisian Resor Paser, Ajun komisaris Besar Polisi (AKBP) Ismahjuddin SIK.
Sementara para perwira polisi di antaranya para kepala satuan maupun para kepala kepolisian sektor tampak seksama mendengarkan paparan atasannya itu, termasuk Wakapolres Paser Kompol Wahyu Kuncoro yang duduk di samping Kapolres.
"Namun kami akan tetap bekerja semaksimal mungkinl," lanjut perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu meneruskan paparannya.
Apa yang diungkapkan Ismahjuddin memang beralasan, sebab dari data pengungkapan kasus kriminalitas sepanjang 2012 mengalami penurunan mencapai 17,37 persen dibandingkan pengungkapan kasus kriminalitas pada 2011.
Penurunan penyelesaian kasus yang paling mencolok pada tahun 2012 adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yakni 10, 25 persen dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah kasus curanmor mencapai 116 kasus sementara tahun 2011 hanya 66 kasus.
Dari jumlah 116 kasus curanmor, polisi hanya mampu mengungkap 39 kasus atau hanya 33 persen saja. Padahal jika menilik data 2011, jumlah pengungkapan kasus curanmor mencapai di atas 50 persen.
Menurunnya data pengungkapan kasus curanmor yang telah meresahkan warga Paser ini memantik salah seorang wartawan yang hadir dalam jumpa pers bertanya kepada Kapolres.
"Ada apa dengan jajaran reserse kriminal, kok kinerjanya buruk, jumlah kasus meningkat sementara pengungkapan minim," tanya wartawan itu.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Widjanto yang hadir dalam jumpa pers tampak tenang mendengar kritikan yang ditujukan kepada satuan yang dipimpinnya.
Biasanya seperti jumpa pers tahun lalu, Kapolres selalu memberi kesempatan kepada para kepala satuan untuk menjawab jika ada pertanyaan, namun dalam jumpa pers kali ini semua jawaban "diborong" Kapolres.
Menurut Kapolres, jajaran reskrim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan kasus Curanmor.
"Upaya pencegahan, baik patroli, penyuluhan maupun himbauan melalui spanduk, baleho, sudah kami lakukan, namun upaya ini belum maksimal menekan kasus curanmor jika tidak dibarengi dengan partisipasi warga seperti kehati-hatian para pemilik kendaraan. Kami sering mengimbau agar pemilik kendaraan memiliki kunci ganda," kata Ismahjuddin.
Sementara itu, Wakil ketua LSM Kemitraan untuk Pembaruan Kepolisian (Marka) Rusdiansyah mengatakan kasus curanmor sudah meresahkan warga Kota Tana Paser. Karena itu, ia mengingatkan Kapolres Paser agar memberikan perhatian terhadap kasus curanmor ini.
"Ini tantangan berat bagi Kapolres, terutama jajaran reskrim agar mampu bekerja keras mengungkap kasus curanmor ini," katanya.
Masalah sosial
Kapolres Paser AKBP Ismahjuddin mengakui salah satu faktor penyebab menurunnya pengungkapan kasus kriminal sepanjang 2012 adalah terkurasnya energi Polres Paser yang tersita untuk menangani masalah-masalah konflik sosial di Kabupaten Paser.
"Karena kami fokus ke masalah besar, akibatnya kasus kriminal biasa sering luput dari pantuan. Sebenarnya ini bukan pilihan, tetapi kenyataannya kami dihadapkan pada dua pilihan. Kalau disuruh memilih tentu kami akan memprioritaskan menangani kasus yang berdampak pada konflik sosial," katanya.
Dari data permasalahan sosial yang dipaparkan Kapolres Paser sepanjang tahun2012 dan berpotensi menimbulkan konflik sosial adalah masalah sengketa lahan antar warga dengan warga, antara warga dengan perusahaan maupun ekses dari aksi politik lokal seperti wacana pemekaran Paser Tengah maupun Paser Selatan.
Bahkan ada upaya dari salah satu tim sukses pemekaran untuk menggagalkan upaya pemekaran kabupaten lainnya. (*)
