Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Prof Sarosa Hamongpranoto, SH MHum menilai, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum optimal dan tidak fokus pada tugas dan fungsinya.
"Seharusnya, DPR lebih fokus pada fungsi legislasi yakni bagaimana membuat Undang-undang yang sesuai dengan kondisi ril masyarakat," ungkap Sarosa Hamongpranoto, pada Diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan yang berlangsung di Hotel Mesra Samarinda, Selasa (23/10).
Ia mengatakan, para anggota DPR dibiayai untuk melakukan studi banding untuk melihat proses pembuatan produk undang-undang di suatu negara atau daerah namun bukan berarti harus mengadopsi semua produk tersebut tetapi harus dibuat sesuai budaya dan karekter masyarakat setempat.
Selain menghadirkan Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman tersebut, Diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan yang mengambil tema "Sisi Lain Kepempinan SBY" yang dihadiri sejumlah elemen mahasiswa, praktisi dan elemen masyarakat itu juga menghadirkan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, A Bakir Ihsan.
"Saya pernah melihat di salah satu kabupaten/kota di Kaltim yang membuat Undang-undang persis sama dengan daerah lain padahal belum tentu budaya dan karakteristik masyarakat setempat sama persis. Sehingga saya menilai masih banyak produk Undang-undang yang dihasilkan secara instan," katanya.
Jadi, katanya, DPR semestinya lebih fokus pada pembuatan produk Undang-undang yang berkualitas dan tidak hanya mengurusi persoalan yang tidak terlalu urgen yang sesungguhnya menjadi ranah pemerintah.
Pendidikan politik masyarakat yang selama ini dinilai masih sangat rendah juga menjadi tanggung jawab DPR.
"Masih tingginya angka golput atau masyarakat yang bersikap apatis seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik dan anggota dewan untuk memberikan pendidikan politik kepada konstituennya," kata Sarosa Hamongpranoto.
Guru Besar Fakultas Hukum dan Politik Universitas Mulawarman itu juga menilai, belum optimalnya pelayanan publik selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Masih banyak hal yang belum berjalan secara optimal khususnya menyangkut pelayanan publik dan persoalan otonomi daerah yang belum terselesaikan secara tuntas pada pemerintahan SBY," ungkap Sarosa Hamongpranoto.
Sementara, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, A. Bakir Ihsan menyatakan, diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah.
"Diskusi ini digelar untuk mengetahui aspirasi masayarakat di daerah yang selama ini belum tercover. Jadi, tidak semua persoalan yang ada di daerah diketahui pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sehingga melalui diskusi ini kami ingin merumuskannya kemudian menyampaikan ke Presiden," ungkap A. Bakir Ihsan.
Namun, banyak persoalan daerah yang terungkap kata A. Bakir Ihsan yang tidak terkait langsung dengan pemerintah pusat.
"Sebenarnya, banyak persoalan daerah yang semestinya bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat sehingga tidak harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Inilah yang selama ini menjadi persepsi masyarakat yang harus diluruskan," kata A. Bakir Ihsan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Seharusnya, DPR lebih fokus pada fungsi legislasi yakni bagaimana membuat Undang-undang yang sesuai dengan kondisi ril masyarakat," ungkap Sarosa Hamongpranoto, pada Diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan yang berlangsung di Hotel Mesra Samarinda, Selasa (23/10).
Ia mengatakan, para anggota DPR dibiayai untuk melakukan studi banding untuk melihat proses pembuatan produk undang-undang di suatu negara atau daerah namun bukan berarti harus mengadopsi semua produk tersebut tetapi harus dibuat sesuai budaya dan karekter masyarakat setempat.
Selain menghadirkan Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman tersebut, Diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan yang mengambil tema "Sisi Lain Kepempinan SBY" yang dihadiri sejumlah elemen mahasiswa, praktisi dan elemen masyarakat itu juga menghadirkan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, A Bakir Ihsan.
"Saya pernah melihat di salah satu kabupaten/kota di Kaltim yang membuat Undang-undang persis sama dengan daerah lain padahal belum tentu budaya dan karakteristik masyarakat setempat sama persis. Sehingga saya menilai masih banyak produk Undang-undang yang dihasilkan secara instan," katanya.
Jadi, katanya, DPR semestinya lebih fokus pada pembuatan produk Undang-undang yang berkualitas dan tidak hanya mengurusi persoalan yang tidak terlalu urgen yang sesungguhnya menjadi ranah pemerintah.
Pendidikan politik masyarakat yang selama ini dinilai masih sangat rendah juga menjadi tanggung jawab DPR.
"Masih tingginya angka golput atau masyarakat yang bersikap apatis seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik dan anggota dewan untuk memberikan pendidikan politik kepada konstituennya," kata Sarosa Hamongpranoto.
Guru Besar Fakultas Hukum dan Politik Universitas Mulawarman itu juga menilai, belum optimalnya pelayanan publik selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Masih banyak hal yang belum berjalan secara optimal khususnya menyangkut pelayanan publik dan persoalan otonomi daerah yang belum terselesaikan secara tuntas pada pemerintahan SBY," ungkap Sarosa Hamongpranoto.
Sementara, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, A. Bakir Ihsan menyatakan, diskusi Politik Tidak Hanya Kekuasaan dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah.
"Diskusi ini digelar untuk mengetahui aspirasi masayarakat di daerah yang selama ini belum tercover. Jadi, tidak semua persoalan yang ada di daerah diketahui pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sehingga melalui diskusi ini kami ingin merumuskannya kemudian menyampaikan ke Presiden," ungkap A. Bakir Ihsan.
Namun, banyak persoalan daerah yang terungkap kata A. Bakir Ihsan yang tidak terkait langsung dengan pemerintah pusat.
"Sebenarnya, banyak persoalan daerah yang semestinya bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat sehingga tidak harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Inilah yang selama ini menjadi persepsi masyarakat yang harus diluruskan," kata A. Bakir Ihsan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012