Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi I DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, 5-7 Oktober 2012 untuk mengecek secara langsung batas wilayah "Bumi Batiwakkal" tersebut dengan Kabupaten Bulungan yang bergeser sekitar 16 kilometer.
"Komisi I mendapat laporan dari Bupati Berau, Pak Makmur HAPK soal pergeseran batas wilayah tersebut, makanya kami turun tangan untuk mengecek langsung ke lapangan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin, Senin (8/10), menjelaskan hasil kunjungan komisinya ke Kabupaten Berau.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Dapil III Kukar-Kubar tersebut, informasi yang diperoleh Komisi I, batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan yang terletak di Kilometer 60 jalur jalan Berau-Bulungan tersebut peletakannya dilaksanakan Bupati Berau, H Makmur HAPK dan Bupati Bulungan, H Anang Dahlan Djauhari sekitar tahun 2005, disaksikan Gubernur Kaltim saat itu, H Suwarna Abdul Fatah.
Namun belakangan ada laporan dari Bupati Berau, Makmur HAPK kepada Komisi I DPRD Kaltim kalau batas wilayah kedua kabupaten tersebut bergeser ke arah Kabupaten Berau sejauh 16 Kilometer atau 50 ribu hektare.
"Bupati Berau mengharapkan Komisi I dapat membantu membantu memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut, mengingat perlu ada kepastian hukum menyangkut batas wilayah antara kedua kabupaten," kata Syaparudin yang didampingi anggota Komisi I, H Gunawarman, H Suwandi dan Syarifah Masitah Assegaf serta Lily dari Biro Perbatasan dan Penataan Wilayah Setprov Kaltim.
Anggota Komisi I, Gunawarman mengatakan Komisi I perlu memediasi penuntasan batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan, mengingat batas wilayah tersebut nantinya juga menjadi batas wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara.
"Penting untuk segera dituntaskan," kata politisi PKS asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sedangkan anggota Komisi I asal Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Syarifah Masitah Assegaf mengatakan hasil peninjauan lapangan Komisi I akan menjadi pijakan dalam memediasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan.
"Komisi I sudah melihat fakta-fakta di lapangan. Dengan pertemuan yang dilandasi semangat persaudaraan, kami yakin masalah batas wilayah kedua kabupaten ini bisa dituntaskan," kata politisi Partai Patriot asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sementara anggota Komisi I asal Fraksi Golkar, H Suwandi, optimistis pertemuan antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Pemkab Bulungan yang dimediasi Komisi I DPRD Kaltim dapat menyelesaikan masalah batas wilayah Berau-Bulungan.
"Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog dari hati ke hati. Apalagi landasannya semangat persaudaraan," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Komisi I mendapat laporan dari Bupati Berau, Pak Makmur HAPK soal pergeseran batas wilayah tersebut, makanya kami turun tangan untuk mengecek langsung ke lapangan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin, Senin (8/10), menjelaskan hasil kunjungan komisinya ke Kabupaten Berau.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Dapil III Kukar-Kubar tersebut, informasi yang diperoleh Komisi I, batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan yang terletak di Kilometer 60 jalur jalan Berau-Bulungan tersebut peletakannya dilaksanakan Bupati Berau, H Makmur HAPK dan Bupati Bulungan, H Anang Dahlan Djauhari sekitar tahun 2005, disaksikan Gubernur Kaltim saat itu, H Suwarna Abdul Fatah.
Namun belakangan ada laporan dari Bupati Berau, Makmur HAPK kepada Komisi I DPRD Kaltim kalau batas wilayah kedua kabupaten tersebut bergeser ke arah Kabupaten Berau sejauh 16 Kilometer atau 50 ribu hektare.
"Bupati Berau mengharapkan Komisi I dapat membantu membantu memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut, mengingat perlu ada kepastian hukum menyangkut batas wilayah antara kedua kabupaten," kata Syaparudin yang didampingi anggota Komisi I, H Gunawarman, H Suwandi dan Syarifah Masitah Assegaf serta Lily dari Biro Perbatasan dan Penataan Wilayah Setprov Kaltim.
Anggota Komisi I, Gunawarman mengatakan Komisi I perlu memediasi penuntasan batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan, mengingat batas wilayah tersebut nantinya juga menjadi batas wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara.
"Penting untuk segera dituntaskan," kata politisi PKS asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sedangkan anggota Komisi I asal Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Syarifah Masitah Assegaf mengatakan hasil peninjauan lapangan Komisi I akan menjadi pijakan dalam memediasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Berau-Bulungan.
"Komisi I sudah melihat fakta-fakta di lapangan. Dengan pertemuan yang dilandasi semangat persaudaraan, kami yakin masalah batas wilayah kedua kabupaten ini bisa dituntaskan," kata politisi Partai Patriot asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sementara anggota Komisi I asal Fraksi Golkar, H Suwandi, optimistis pertemuan antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Pemkab Bulungan yang dimediasi Komisi I DPRD Kaltim dapat menyelesaikan masalah batas wilayah Berau-Bulungan.
"Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog dari hati ke hati. Apalagi landasannya semangat persaudaraan," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012