Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Warga Teluk Bayur berunjuk rasa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Kantor Bupati Berau terkait ganti rugi lahan yang rusak akibat eksploitasi pertambangan PT Bara Jaya Utama dan Supra Bara Energy.
"Pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, sebab perusahaan tidak punya niat baik untuk mengganti, bahkan saling melempar tanggung jawab," kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Berau Bastian, yang turut berunjuk rasa, Jumat.
Sedikitnya ada enam warga yang tercatat memiliki lahan rusak akibat keberadaan perusahaan tambang itu.
Sebanyak tiga pengunjuk rasa, Andi Amirullah, Hairul Anam, dan Fattah Yasin, menyampaikan orasinya di depan Kantor Distamben di Jalan Pemuda.
Mereka meminta pemerintah ataupun instansi terkait seperti Distamben dan BLH tidak tutup mata terhadap masalah itu.
"Saat ini baru kebun warga di sana, tidak lama lagi Kota Tanjung Redeb ini yang akan hancur akibat operasional tambang," kata Andi.
Manan, salah satu warga yang selama ini telah berupaya memperjuangkan haknya sempat menangis di hadapan Kadistamben Berau Fattah Hidayat saat diterima bersama empat perwakilan dari pendemo.
"Saya tidak tahu lagi Pak mau mengadu ke mana, kebun saya habis, tidak ada harapan lagi anak saya di Jawa minta kirimin uang tapi mau bagaimana lagi," katanya sambil menghapus air matanya.
Ia menuturkan, berbagai upaya telah ditempuh namun pihak perusahaan tidak mau membayar ganti rugi tanam tumbuh maupun upaya pembebasan lahan. Sedikitnya 1,8 hektare lahannya masuk dalam areal BJU.
Namun dari informasi didapat kerusakan lahan diakibatkan disposal PT SBE yang menutup aliran air sehingga menimbulkan genangan air di wilayah dataran rendah yang sebagian merupakan lahan kebun masyarakat.
Fattah Hidayat juga mengakui jika perusahaan sepertinya enggan membayar ganti rugi ataupun pembebasan lahan.
"Kita sudah lakukan pendekatan persuasif, namun memang kelihatannya perusahaan enggan membayar, ini yang akan kita tindak lanjuti," kata Fattah.
Bupati Berau Drs Makmur HAPK MM saat menerima perwakilan pendemo juga mengungkapkan hal senada. Dirinya meminta segera instansi terkait turun tangan.
Bupati juga meminta apa yang menjadi kesulitan masyarakat segera diakomodasi sebelum masyarakat bertindak sendiri.
"Segera turun ke lapangan, ini persoalan masyarakat dengan perusahaan, cari solusi yang terbaik dan jangan ada yang dirugikan," ujar Bupati. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, sebab perusahaan tidak punya niat baik untuk mengganti, bahkan saling melempar tanggung jawab," kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Berau Bastian, yang turut berunjuk rasa, Jumat.
Sedikitnya ada enam warga yang tercatat memiliki lahan rusak akibat keberadaan perusahaan tambang itu.
Sebanyak tiga pengunjuk rasa, Andi Amirullah, Hairul Anam, dan Fattah Yasin, menyampaikan orasinya di depan Kantor Distamben di Jalan Pemuda.
Mereka meminta pemerintah ataupun instansi terkait seperti Distamben dan BLH tidak tutup mata terhadap masalah itu.
"Saat ini baru kebun warga di sana, tidak lama lagi Kota Tanjung Redeb ini yang akan hancur akibat operasional tambang," kata Andi.
Manan, salah satu warga yang selama ini telah berupaya memperjuangkan haknya sempat menangis di hadapan Kadistamben Berau Fattah Hidayat saat diterima bersama empat perwakilan dari pendemo.
"Saya tidak tahu lagi Pak mau mengadu ke mana, kebun saya habis, tidak ada harapan lagi anak saya di Jawa minta kirimin uang tapi mau bagaimana lagi," katanya sambil menghapus air matanya.
Ia menuturkan, berbagai upaya telah ditempuh namun pihak perusahaan tidak mau membayar ganti rugi tanam tumbuh maupun upaya pembebasan lahan. Sedikitnya 1,8 hektare lahannya masuk dalam areal BJU.
Namun dari informasi didapat kerusakan lahan diakibatkan disposal PT SBE yang menutup aliran air sehingga menimbulkan genangan air di wilayah dataran rendah yang sebagian merupakan lahan kebun masyarakat.
Fattah Hidayat juga mengakui jika perusahaan sepertinya enggan membayar ganti rugi ataupun pembebasan lahan.
"Kita sudah lakukan pendekatan persuasif, namun memang kelihatannya perusahaan enggan membayar, ini yang akan kita tindak lanjuti," kata Fattah.
Bupati Berau Drs Makmur HAPK MM saat menerima perwakilan pendemo juga mengungkapkan hal senada. Dirinya meminta segera instansi terkait turun tangan.
Bupati juga meminta apa yang menjadi kesulitan masyarakat segera diakomodasi sebelum masyarakat bertindak sendiri.
"Segera turun ke lapangan, ini persoalan masyarakat dengan perusahaan, cari solusi yang terbaik dan jangan ada yang dirugikan," ujar Bupati. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012