Lahan lokasi pembangunan bendung gerak Sungai Talake di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang bisa menjadi sumber air irigasi persawahan bakal dibebaskan pada tahun 2021.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang saat ditemui di Penajam, Senin mengatakan, pembebasan lahan proyek pembangunan bendung gerak Sungai Talake ditergetkan dilaksanakan pada tahun depan atau 2021.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, ungkapnya, telah melakukan penetapan lokasi pembangunan bendung gerak Sungai Talake tersebut.
"Luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bendung gerak itu lebih kurang 74 hektare," ujar Nicko Herlambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa dokumen penetapan lokasi pembangunan bendung gerak Sungai Talake telah diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai atau BWS III Kalimantan sejak awal Oktober 2020.
Selanjutnya, menurut Nicko Herlambang, sosialisasi pembebasan lahan bendung gerak Sungai Talake ditargetkan dilakukan mulai 2021.
"Sudah keluar penetapan lokasi dari Gubernur, kemudian dokumen penetapan lokasi langsung diserahkan kepada BWS untuk proses pembebasan lahannya," ucapnya.
Menurut Nicko Herlambang, seluruh anggaran proyek pembangunan bendung gerak Sungai Talake tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
Ia mengutarakan harapannya agar bendung gerak yang akan dibangun di antara dua wilayah kabupaten itu dapat membantu pengairan lahan pertanian tanaman padi seluas 21 hektare sebagai pendukung ketahanan pangan di wilayah calon ibu kota negara Indonesia yang baru.
Hal tersebut, lanjutnya, karena Petani Kabupaten Penajam Paser Utara membutuhkan keberadaan bendung gerak Sungai Talake yang dapat menjadi sumber irigasi persawahan, khususnya di wilayah Kecamatan Babulu. Masyarakat petani di wilayah PPU dan Paser selama ini untuk pengairan sawah mengandalkan atau bergantung pada tadah hujan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang saat ditemui di Penajam, Senin mengatakan, pembebasan lahan proyek pembangunan bendung gerak Sungai Talake ditergetkan dilaksanakan pada tahun depan atau 2021.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, ungkapnya, telah melakukan penetapan lokasi pembangunan bendung gerak Sungai Talake tersebut.
"Luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bendung gerak itu lebih kurang 74 hektare," ujar Nicko Herlambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa dokumen penetapan lokasi pembangunan bendung gerak Sungai Talake telah diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai atau BWS III Kalimantan sejak awal Oktober 2020.
Selanjutnya, menurut Nicko Herlambang, sosialisasi pembebasan lahan bendung gerak Sungai Talake ditargetkan dilakukan mulai 2021.
"Sudah keluar penetapan lokasi dari Gubernur, kemudian dokumen penetapan lokasi langsung diserahkan kepada BWS untuk proses pembebasan lahannya," ucapnya.
Menurut Nicko Herlambang, seluruh anggaran proyek pembangunan bendung gerak Sungai Talake tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
Ia mengutarakan harapannya agar bendung gerak yang akan dibangun di antara dua wilayah kabupaten itu dapat membantu pengairan lahan pertanian tanaman padi seluas 21 hektare sebagai pendukung ketahanan pangan di wilayah calon ibu kota negara Indonesia yang baru.
Hal tersebut, lanjutnya, karena Petani Kabupaten Penajam Paser Utara membutuhkan keberadaan bendung gerak Sungai Talake yang dapat menjadi sumber irigasi persawahan, khususnya di wilayah Kecamatan Babulu. Masyarakat petani di wilayah PPU dan Paser selama ini untuk pengairan sawah mengandalkan atau bergantung pada tadah hujan.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020