Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim pada Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah mempersiapkan data penyaluran dan penggunaan DD 2020.
"Keikutsertaan DPMPD Kaltim dalam rapat karena salah satu dari delapan fokus area pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi di Kaltim terkait tata kelola dana desa," kata Kepala DPMPD Kaltim, M Syirajudin, Selasa (15/9)
Ia mengatakan meskipun secara fungsi, provinsi tidak terlibat langsung dalam proses penyaluran Dana Desa. Peran provinsi hanya pendampingan sebagai Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD) Kaltim.
Pada Rakor tersebut DPMPD Kaltim telah mempersiapkan sejumlah data dan progres penyaluran serta penggunaan dana desa tahun 2020.
Syirajudin menjelaskan terkait progres penyaluran dana desa per 13 September 2020, dari total pagu Rp899,887 miliar untuk 841 desa di 81 kecamatan, 7 kabupaten se Kaltim tercatat yang sudah salur Rp652,221 miliar atau 72,5 persen.
Rinciannya tahap I sebayak 840 desa sudah salur senilai Rp358,683 miliar atau 39,9 persen dan tahap II sebanyak 767 desa senilai Rp293,537 miliar atau 32,6 persen. Sedang tahap III belum ada desa yang sudah melakukan penyaluran.
Sedangkan untuk penggunaan dana desa, tercatat sebanyak Rp154,516 miliar digunakan untuk sapras, Rp19.915 miliar untuk non sapras, Rp8,677 miliar untuk penanganan COVID-19, dan Rp121,764 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dari total Rp304,872 miliar dana desa yang sudah direalisasikan penggunaannya.
Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan data terkait progres penyaluran BLT Desa. Tercatat hingga 13 September 2020 tahap I salur di 833 desa, tahap II 832 desa, tahap III 814 desa, tahap IV 396 desa, tahap V 193 desa, dan tahap VI 62 desa.
“BLT Desa disalurkan ke 61.341 KK penerima. Besarannya tahap I, II, dan III sebesar Rp600 ribu per KK per bulan dan tahap IV, V, VI sebesar Rp300 ribu per KK per bulan. Penyalurannya sebanyak 60.515 dilakukan secara tunai dan 826 dilakukan secara non tunai,”sebutnya merinci.
Menurutnya data-data tersebut sengaja disiapkan agar jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara jelas. Sebab dia mengaku progres penyaluran dan penggunaan Dana Desa, termasuk penyaluran BLT desa terus diikuti perkembangannya oleh DPMPD Kaltim selaku Satker P3MD Kaltim.
Pada Rakor tersebut M Syirajudin didampingi Kabid Pemdeskel Kasmawati, Kabid Pembangunan Desa dan Kasi Pembangunan Desa Isnawati, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sobudmasy Noor Fathoni, dan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis, serta Kasub Keuangan Siti Qomariah.
Adapun peserta yang hadir di ruang rapat Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim diantaranya Pj Sekprov Kaltim M Sabani , Asisten I sebagai Plt. Kadis Kominfo, Asisten II sebagai Plt DPMPTSP, Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum/Plt. Karo organisasi dan Kepala Biro Adbang.
Sedangkan beberapa Kepala OPD Kaltim seperti Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala BPSDM, Kepala DPMPD, Kepala Disdik, Kepala PUPR, dan Sekwan mengikuti rapat dari kantor masing-masing.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020