Sangatta (ANTARA News Kaltim) - Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur melakukan inventarisasi atau mendata kembali keberadaan kelompok tani yang selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengetahui apakah aktif atau tidak menjalankan kegiatannya.
"Seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan peternak ataupun usaha lainnya yang pernah mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, ataupun bantuan melalui APBN kami data kembali,"kata Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur, H. Hormansyah, Senin.
Menurut H. Hormansyah, sejak beberapa tahun ini, kelompok tani di 18 Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan yang jumlahnya relatif sangat banyak bahkan hingga ratusan juta rupiah. Namun, sejauh mana aktivitasnya, belum diketahui.
Banyak kelompok tani berbagai bidang kegiatan dan usaha, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun bantuan bibit dan benih. Akan tetapi, sejauh mana keberhasilan kegiatan dan usaha mereka itulah. Maka, perlu dilakukan pendataan dan inventarisasi ulang.
Ia menjelaskan bahwa Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur adalah lembaga teknis resmi pemerintah daerah yang baru dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur itu memiliki tanggung untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjamin kebutuhan pangan di daerah maupun nasional.
Hormansyah mantan Camat Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang itu mengatakan, dari hasil inventarisasi dan pendataan ulang, itulah nantinya akan diketahui kelompok mana yang memang benar-benar berhasil mengembangkan kegiatan dari bantuan yang diberikan pemerintah dan mana-mana kelompok tani yang tidak ada kegiatan.
"Memang ada yang juga berhasil mengembangkan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, paling banyak yang tidak aktif atau gagal bahkan ada juga proposal fiktif atau hanya kepentingan pribadinya," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dengan hasil itu, ke depan hanya kelompok tani yang serius yang akan menerima bantuan dan mendapat pembinaan. Sebaliknya, mereka yang tidak serius, tidak akan diberikan lagi.
Sampai sekarang, kata dia, belum ada data resmi berapa jumlah kelompok tani yang aktif dan yang tidak aktif dan atau fiktif.
"Kami masih menunggu hasilnya. Yang pasti pemberian bantuan dengan persyaratan yang ketat," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan peternak ataupun usaha lainnya yang pernah mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, ataupun bantuan melalui APBN kami data kembali,"kata Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur, H. Hormansyah, Senin.
Menurut H. Hormansyah, sejak beberapa tahun ini, kelompok tani di 18 Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan yang jumlahnya relatif sangat banyak bahkan hingga ratusan juta rupiah. Namun, sejauh mana aktivitasnya, belum diketahui.
Banyak kelompok tani berbagai bidang kegiatan dan usaha, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun bantuan bibit dan benih. Akan tetapi, sejauh mana keberhasilan kegiatan dan usaha mereka itulah. Maka, perlu dilakukan pendataan dan inventarisasi ulang.
Ia menjelaskan bahwa Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur adalah lembaga teknis resmi pemerintah daerah yang baru dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur itu memiliki tanggung untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjamin kebutuhan pangan di daerah maupun nasional.
Hormansyah mantan Camat Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang itu mengatakan, dari hasil inventarisasi dan pendataan ulang, itulah nantinya akan diketahui kelompok mana yang memang benar-benar berhasil mengembangkan kegiatan dari bantuan yang diberikan pemerintah dan mana-mana kelompok tani yang tidak ada kegiatan.
"Memang ada yang juga berhasil mengembangkan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, paling banyak yang tidak aktif atau gagal bahkan ada juga proposal fiktif atau hanya kepentingan pribadinya," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dengan hasil itu, ke depan hanya kelompok tani yang serius yang akan menerima bantuan dan mendapat pembinaan. Sebaliknya, mereka yang tidak serius, tidak akan diberikan lagi.
Sampai sekarang, kata dia, belum ada data resmi berapa jumlah kelompok tani yang aktif dan yang tidak aktif dan atau fiktif.
"Kami masih menunggu hasilnya. Yang pasti pemberian bantuan dengan persyaratan yang ketat," ujarnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012