Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta pemerintah pusat segera membenahi jalan nasional trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Semboja yang akan menjadi wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku, Muhammad Bijak Ilhamdani saat ditemui di Penajam, Rabu mengatakan, pemerintah pusat mengambil alih penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan, termasuk jalan poros Sepaku.
Pengambilalihan penanganan kerusakan jalan nasional oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat, karena jalan trans Kalimantan sudah lama rusak dan meresahkan warga.
Gubernur Kalimantan Timur jelas Muhammad Bijak Ilhamdani, menyampaikan pengelolaan jalan nasional dialihkan ke Balai Besar Jalan Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami mendukung dan optimistis, karena selama ditangani pemerintah provinsi perbaikan jalan nasional belum optimal," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
"Diharapkan perbaikan kerusakan jalan dilakukan menyeluruh dan maksimal. Jalan yang bagus mulus baru sekitar 40 persen, sisanya belum layak masih rusak parah," tambah Muhammad Bijak Ilhamdani.
Aktivitas penanganan jalan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pekerjaan Umum wilayah selatan menurut politikus Partai Demokrat tersebut, cakupannya relatif kecil.
Muhammad Bijak Ilhamdani meminta pemerintah pusat segera melakukan penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Semboja tersebut.
Apalagi kedua wilayah itu telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta.
"Anggarannya belum tahu, tapi kami harap paling lambat 2021 perbaikan jalan mulai dilaksanakan dan selesai satu atau dua tahun," kata Muhammad Bijak Ilhamdani.
"Jika jalan nasional trans Kalimantan itu kondisinya baik mulus, jarak tempuh dari Kecamatan Sepaku hingga Silkar Petung Kecamatan Penajam dapat ditempuh di bawah dua jam," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku, Muhammad Bijak Ilhamdani saat ditemui di Penajam, Rabu mengatakan, pemerintah pusat mengambil alih penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan, termasuk jalan poros Sepaku.
Pengambilalihan penanganan kerusakan jalan nasional oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat, karena jalan trans Kalimantan sudah lama rusak dan meresahkan warga.
Gubernur Kalimantan Timur jelas Muhammad Bijak Ilhamdani, menyampaikan pengelolaan jalan nasional dialihkan ke Balai Besar Jalan Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami mendukung dan optimistis, karena selama ditangani pemerintah provinsi perbaikan jalan nasional belum optimal," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
"Diharapkan perbaikan kerusakan jalan dilakukan menyeluruh dan maksimal. Jalan yang bagus mulus baru sekitar 40 persen, sisanya belum layak masih rusak parah," tambah Muhammad Bijak Ilhamdani.
Aktivitas penanganan jalan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pekerjaan Umum wilayah selatan menurut politikus Partai Demokrat tersebut, cakupannya relatif kecil.
Muhammad Bijak Ilhamdani meminta pemerintah pusat segera melakukan penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Semboja tersebut.
Apalagi kedua wilayah itu telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta.
"Anggarannya belum tahu, tapi kami harap paling lambat 2021 perbaikan jalan mulai dilaksanakan dan selesai satu atau dua tahun," kata Muhammad Bijak Ilhamdani.
"Jika jalan nasional trans Kalimantan itu kondisinya baik mulus, jarak tempuh dari Kecamatan Sepaku hingga Silkar Petung Kecamatan Penajam dapat ditempuh di bawah dua jam," jelasnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020