Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Adat Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara dan LSM Lembaga Pertahanan Banjar Kutai dan Dayak (LPBKD) Kaltim mendatangi kantor DPRD Kaltim, Kamis (19/7).
Rombongan yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno dan Anggota Komisi III Wibowo Handoko, menuntut rekomendasi Dewan agar mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Budi Duta Agromakmur.
Menanggapi tuntutan warga, Ketua Komisi I, Sudarno, mengatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan warga Jahab dengan segera menjadwalkan pertemuan Komisi I dengan berbagai pihak terkait.
"Komisi I DPRD Kaltim segera menjadwalkan pertemuan di bulan Juli ini juga, meskipun bertepatan dengan bulan Ramadhan. Semua akan kami panggil, tidak hanya masyarakat Jahab dan perusahaan, namun juga Badan Pertanahan Nasional Kukar dan Provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya," kata Sudarno.
Terkait dengan tuntutan warga agar Dewan membentuk Pansus, politisi PDI Perjuangan itu meminta warga mempercayakan penanganan persoalan mereka kepada Komisi I sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi.
Komisi I akan mengumpulkan berbagai dokumen, fakta maupun data yang dapat dipertangtungjawabkan di mata hukum, sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil mengeluarkan rekomendasi akhir.
"Percayakan kepada Komisi I sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi," kata Sudarno.
Sebelumnya, kuasa hukum warga Jahab, Yudistira, menuding PT Budi Duta Agromakmur telah melakukan sejumlah pelanggaran, mulai perpanjangan HGU yang dinilai palsu hingga penyerobotan lahan milik warga tanpa ganti rugi sedikitpun.
"Selain itu perusahaan yang mempunyai areal lima belas ribu hektar tersebut selama beroperasi tiga puluh enam tahun tidak pernah memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tidak memberikan plasma kepada masyarakat," kata Yudistira. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Rombongan yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno dan Anggota Komisi III Wibowo Handoko, menuntut rekomendasi Dewan agar mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Budi Duta Agromakmur.
Menanggapi tuntutan warga, Ketua Komisi I, Sudarno, mengatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan warga Jahab dengan segera menjadwalkan pertemuan Komisi I dengan berbagai pihak terkait.
"Komisi I DPRD Kaltim segera menjadwalkan pertemuan di bulan Juli ini juga, meskipun bertepatan dengan bulan Ramadhan. Semua akan kami panggil, tidak hanya masyarakat Jahab dan perusahaan, namun juga Badan Pertanahan Nasional Kukar dan Provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya," kata Sudarno.
Terkait dengan tuntutan warga agar Dewan membentuk Pansus, politisi PDI Perjuangan itu meminta warga mempercayakan penanganan persoalan mereka kepada Komisi I sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi.
Komisi I akan mengumpulkan berbagai dokumen, fakta maupun data yang dapat dipertangtungjawabkan di mata hukum, sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil mengeluarkan rekomendasi akhir.
"Percayakan kepada Komisi I sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi," kata Sudarno.
Sebelumnya, kuasa hukum warga Jahab, Yudistira, menuding PT Budi Duta Agromakmur telah melakukan sejumlah pelanggaran, mulai perpanjangan HGU yang dinilai palsu hingga penyerobotan lahan milik warga tanpa ganti rugi sedikitpun.
"Selain itu perusahaan yang mempunyai areal lima belas ribu hektar tersebut selama beroperasi tiga puluh enam tahun tidak pernah memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tidak memberikan plasma kepada masyarakat," kata Yudistira. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012