Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto, Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ, 6-8 Juli 2012 tadi mengunjungi Kecamatan Long Bagun, Kutai Barat, untuk melihat langsung persiapan wilayah itu sebagai calon ibukota Mahakam Ulu.
Batu Bulan, ibukota Mahakam Ulu terletak sekitar sembilan kilometer dari Ujoh Bilang, desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Long Bagun. Berikut catatan perjalanan ke wilayah yang harus ditempuh melalui jalan darat dan sungai selama 15 jam tersebut:
Setelah upacara adat Napoq dan pemasangan lekuq (gelang manik) di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang selesai, rombongan Komisi I DPRD Kaltim yang didampingi DPRD Kubar kemudian mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto, yang berulangkali disebut sebagai "Wakil Ketua DPRD Kaltim" oleh pembawa acara, terpaksa menyampaikan ralat.
"Saya Wakil Ketua Komisi I, bukan Wakil Ketua DPRD," kata politisi Partai Damai Sejahtera asal Dapil V ini ketika menyampaikan sambutan, yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.
Yefta menegaskan, kedatangan dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi I bersama Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ, menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kaltim mendukung pembentukan Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
"Tapi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat di sini, hendaknya semua menyiapkan diri dan kompak memberikan dukungan terhadap pembentukan kabupaten baru ini. Kalau ada pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan, jangan ada yang menghambat," kata Yefta.
Wakil rakyat asli Malinau ini kemudian memberikan kesempatan kepada Sekretaris Komisi I, Syaparudin, untuk berbicara pada podium yang sama.
"Mahakam Ulu yang dulu kita impikan bersama sejak 10 tahun lalu, sebentar lagi akan menjadi kenyataan," kata Syaparudin, politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Dapil III Kukar-Kubar tersebut dengan berapi-api.
Dia mengatakan, dirinya bersama anggota Komisi I lainnya baru saja bertemu Komisi II DPR RI dan memperoleh informasi Kabupaten Mahakam Ulu bersama Provinsi Kaltara menjadi prioritas pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang DOB, yang dibentuk DPR RI bersama Kemendagri.
Masa kerja Panja tersebut tiga sampai enam bulan ke depan, sehingga jika tak ada hambatan, paling lambat awal 2013 Mahakam Ulu akan resmi menjadi kabupaten baru di Kaltim.
"Jika sudah demikian, maka di sini bukan hanya ada kantor camat, polsek dan koramil tetapi juga kantor bupati, polres dan kodim. Juga ada kantor dinas-dinas, perusahaan-perusahaan, rumah sakit dan pasar modern. Ada banyak PNS baru yang bisa direkrut, sehingga putra-putri Mahakam Ulu yang sekarang mengabdi di Samarinda dan daerah lainnya, bisa kembali membangun kampung halaman mereka. Demikian pula tenaga kerja, pasti banyak terserap. Ini tentu mengurangi pengangguran," kata wakil rakyat kelahiran Long Iram, yang juga menjadi Sekretaris Fraksi PPP tersebut.
Pendeknya Mahakam Ulu, yang sebelumnya hanya bisa ditempuh melalui perjalanan sungai, kelak juga bisa diakses melalui jalan darat yang mulus. Infrastruktur dan fasilitas umum juga akan dibangun secara memadai, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan masyarakat Mahakam Ulu menjadi sejahtera.
"Muara dari pembentukan Mahakam Ulu ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat," kata politisi yang juga menjadi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Ansor Bidang Aparatur, Otoda dan Pertanahan, serta Ketua PW Ansor Kaltim tersebut.
Namun dia mengingatkan agar masyarakat Mahakam Ulu tetap bersatu, kompak dan memelihara kerukunan, meskipun hidup dalam perbedaan. Selama ini masyarakat di Hulu Mahakam dikenal hidup damai dan rukun.
Dia mencontohkan, ada adik kandungnya wanita nomor tiga diberi nama Kerawing dan menjadi anak angkat Petinggi Parang di Laham.
"Jangan sampai kerukunan dan persatuan ini menjadi cerai berai justru karena ada Mahakam Ulu. Sebaliknya meskipun ada perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan partai, kita tetap harus punya tekad yang sama untuk memajukan Mahakam Ulu ini," tandas Syaparudin.
Sekarang ini infrastruktur di Mahakam Ulu masih tertinggal, antara lain belum ada jalan beraspal. Karena itu sudah menjadi tekad anggota Komisi I, bersama anggota DPRD Kaltim lainnya untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah pemekaran tersebut.
"Betul kata Pak Juan Jenau, Ketua Komisi I DPRD Kubar, malu kita semua dan juga sangat menyedihkan bila saat Mahakam Ulu diresmikan, namun di sini belum ada jalan beraspal," tegas Syaparudin.
Anggota Komisi I lainnya, Saifuddin DJ, mendukung pengembangan Batu Bulan, calon ibukota kabupaten Mahakam Ulu, sebagai kota baru. Saat ini sudah ada rencana induk (masterplan) pengembangan pusat pemerintahan di Batu Bulan seluas 944 hektar.
"Kutai Barat sebagai Kabupaten induk dan Pemprov Kaltim harus mendukung kemajuan Mahakam Ulu," tegas politisi Gerindra ini.
Menurut dia, lima kecamatan di Mahakam Ulu, yakni Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari kelak juga harus saling terhubung satu sama lain, dengan jalan poros yang mulus. --bersambung--
(Humas DPRD Kaltim/adv/M Imron Rosyadi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Batu Bulan, ibukota Mahakam Ulu terletak sekitar sembilan kilometer dari Ujoh Bilang, desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Long Bagun. Berikut catatan perjalanan ke wilayah yang harus ditempuh melalui jalan darat dan sungai selama 15 jam tersebut:
Setelah upacara adat Napoq dan pemasangan lekuq (gelang manik) di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang selesai, rombongan Komisi I DPRD Kaltim yang didampingi DPRD Kubar kemudian mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Pdt Yefta Berto, yang berulangkali disebut sebagai "Wakil Ketua DPRD Kaltim" oleh pembawa acara, terpaksa menyampaikan ralat.
"Saya Wakil Ketua Komisi I, bukan Wakil Ketua DPRD," kata politisi Partai Damai Sejahtera asal Dapil V ini ketika menyampaikan sambutan, yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.
Yefta menegaskan, kedatangan dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi I bersama Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I, Saifuddin DJ, menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kaltim mendukung pembentukan Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
"Tapi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat di sini, hendaknya semua menyiapkan diri dan kompak memberikan dukungan terhadap pembentukan kabupaten baru ini. Kalau ada pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan, jangan ada yang menghambat," kata Yefta.
Wakil rakyat asli Malinau ini kemudian memberikan kesempatan kepada Sekretaris Komisi I, Syaparudin, untuk berbicara pada podium yang sama.
"Mahakam Ulu yang dulu kita impikan bersama sejak 10 tahun lalu, sebentar lagi akan menjadi kenyataan," kata Syaparudin, politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Dapil III Kukar-Kubar tersebut dengan berapi-api.
Dia mengatakan, dirinya bersama anggota Komisi I lainnya baru saja bertemu Komisi II DPR RI dan memperoleh informasi Kabupaten Mahakam Ulu bersama Provinsi Kaltara menjadi prioritas pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang DOB, yang dibentuk DPR RI bersama Kemendagri.
Masa kerja Panja tersebut tiga sampai enam bulan ke depan, sehingga jika tak ada hambatan, paling lambat awal 2013 Mahakam Ulu akan resmi menjadi kabupaten baru di Kaltim.
"Jika sudah demikian, maka di sini bukan hanya ada kantor camat, polsek dan koramil tetapi juga kantor bupati, polres dan kodim. Juga ada kantor dinas-dinas, perusahaan-perusahaan, rumah sakit dan pasar modern. Ada banyak PNS baru yang bisa direkrut, sehingga putra-putri Mahakam Ulu yang sekarang mengabdi di Samarinda dan daerah lainnya, bisa kembali membangun kampung halaman mereka. Demikian pula tenaga kerja, pasti banyak terserap. Ini tentu mengurangi pengangguran," kata wakil rakyat kelahiran Long Iram, yang juga menjadi Sekretaris Fraksi PPP tersebut.
Pendeknya Mahakam Ulu, yang sebelumnya hanya bisa ditempuh melalui perjalanan sungai, kelak juga bisa diakses melalui jalan darat yang mulus. Infrastruktur dan fasilitas umum juga akan dibangun secara memadai, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan masyarakat Mahakam Ulu menjadi sejahtera.
"Muara dari pembentukan Mahakam Ulu ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat," kata politisi yang juga menjadi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Ansor Bidang Aparatur, Otoda dan Pertanahan, serta Ketua PW Ansor Kaltim tersebut.
Namun dia mengingatkan agar masyarakat Mahakam Ulu tetap bersatu, kompak dan memelihara kerukunan, meskipun hidup dalam perbedaan. Selama ini masyarakat di Hulu Mahakam dikenal hidup damai dan rukun.
Dia mencontohkan, ada adik kandungnya wanita nomor tiga diberi nama Kerawing dan menjadi anak angkat Petinggi Parang di Laham.
"Jangan sampai kerukunan dan persatuan ini menjadi cerai berai justru karena ada Mahakam Ulu. Sebaliknya meskipun ada perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan partai, kita tetap harus punya tekad yang sama untuk memajukan Mahakam Ulu ini," tandas Syaparudin.
Sekarang ini infrastruktur di Mahakam Ulu masih tertinggal, antara lain belum ada jalan beraspal. Karena itu sudah menjadi tekad anggota Komisi I, bersama anggota DPRD Kaltim lainnya untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah pemekaran tersebut.
"Betul kata Pak Juan Jenau, Ketua Komisi I DPRD Kubar, malu kita semua dan juga sangat menyedihkan bila saat Mahakam Ulu diresmikan, namun di sini belum ada jalan beraspal," tegas Syaparudin.
Anggota Komisi I lainnya, Saifuddin DJ, mendukung pengembangan Batu Bulan, calon ibukota kabupaten Mahakam Ulu, sebagai kota baru. Saat ini sudah ada rencana induk (masterplan) pengembangan pusat pemerintahan di Batu Bulan seluas 944 hektar.
"Kutai Barat sebagai Kabupaten induk dan Pemprov Kaltim harus mendukung kemajuan Mahakam Ulu," tegas politisi Gerindra ini.
Menurut dia, lima kecamatan di Mahakam Ulu, yakni Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari kelak juga harus saling terhubung satu sama lain, dengan jalan poros yang mulus. --bersambung--
(Humas DPRD Kaltim/adv/M Imron Rosyadi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012