Pemprov Kaltim tengah bersiap melaksanakan kebijakan pusat terkait rencana penerapan new normal atau tatanan kehidupan normal baru dan aman COVID-19 di Kaltim. 


"Sebelum benar-benar diterapkan saya pikir perlu dicari solusi terbaik langkah yang benar-benar dapat mengantisipasi kemungkinan penularan atau masuknya kasus baru ke Kaltim, " ujar Pj Sekprov Kaltim M Sabani saat rapat koordinasi virtual persiapan menuju pelaksanaan new normal di Kaltim, Selasa (9/6). 

Dia menilai penting karena informasi perkembangan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir terjadi karena dibukanya pintu masuk Kaltim baik udara dan laut. 
Penambahan kasus positif dari pekerja yang datang menggunakan pesawat dan ABK kapal laut. 

Karenanya perlu diperketat pengawasan pada pintu-pintu masuk Kaltim. Dan perlu ada keseragaman kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan untuk pengguna transportasi udara, laut, dan darat. 

"Akan percuma jika pada satu kota diterapkan PCR untuk penumpang pesawat dan kapal, serta rapid test kendaraan darat, tapi daerah lain tidak. Makanya perlu kesepakatan secara nasional protokol sama dalam penggunaan transportasi umum, " katanya. 

Bila perlu kata dia setiap orang yang masuk ke Kaltim harus dilakukan karantina di fasilitas yang disiapkan atau di hotel dengan membayar sendiri sebelum kembali ke lingkungannya. 

"Jika hasilnya negatif aman, tapi jika reaktif dikarantina, dan jika positif diisolasi, " timpalnya. 

Terkait kesiapan Kaltim menghadapi new normal, diantaranya sudah mempersiapkan Asrama Haji Batakan Balikpapan dalam beberapa hari ini sebagai tempat karantina, khususnya bagi pekerja yang habis melaksanakan cuti di luar Kaltim dan akan kembali bekerja ke Kaltim. 

Tujuannya jangan sampai saat dilakukan pelonggatan ke depan menyebabkan peningkatan jumlah pasien karena orang masuk ke Kaltim. 
"Makanya rapat ini sekaligus ingin dapatkan masukan sebelum kita bahas bersama pada rapat Forum Forkopimda besok, " katanya. 

Sementara Plt Kepala Dinkes Kaltim, Andi M Ishak menyebut kebijakan pelonggaran dan pembatasan perlu dilakukan secara bertahap sesuai zona dan kriteria wilayah masing-masing. 

"Diawali pra kondisi sebelum memasuki kehidupan normal baru. Terpenting juga kuatkan edukasi masyarakat agar fahami kehidupan normal seperti apa, hingga tahapan simulasi pada sektor yang akan melaksanakan new normal, " katanya. 

Saat diterapkan, perlu ada pengetatan protokol secara disiplin disegala aktifitas dengan pengawasan dan tindakan pemberian sanksi terhadap pelangaran. 
Kemudian jika pada pelaksanan terjadi peningkatan kasus, tentu perlu dilakukan  pengetatan kembali. "Bukan plin plan, tapi skenarionya seperti itu, " katanya.

Sementara Plt Kepala BPBD Kaltim, Nazrin menyebut ada 11 indikator yang perlu menjadi perhatian menuju pelaksanaan new normal. 
Diantaranya penurunan jumlah kasus positif. Penurunan jumlah meninggal dan kasus positif, serta penurunan jumlah meninggal dari kasus probabil. 

Sedangkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, Nata Niel menyebut new normal merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan karena tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. 

"Sekarang tinggal bagaimana memproteksi diri dan masyarakat. Ada 3 hal yang harus difahami, yakni penggunaan masker mampu mencegah 10 persen, cuci tangan 20 persen, dan jaga jarak 50 persen. Artinya sudah 80 persen total kalau kita disiplin, tinggal 20 persen ditolong alam iklim tropis yang mampu mematikan virus, " katanya

Selain OPD rapat virtul juga diikuti jajaran Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Korem 091/ASN, Lanud Balikpapan, BUNDA Kaltim, IDI Kaltim, dan LSM.

Nampak hadir mendampingi PJ Sekprov M Sabani, Plt Asisten I Moh Jauhar Efendi, Asisten III Fathul Halim, Kepala Satpol PP Kaltim I Gede Yusa, Plt Kepala BPBD Kaltim Nazrin, Kepala Biro Kesra Elto, dan Kepala Biro PPOD Deny Sutrisno.

Pewarta: Arif Maulana

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020