Ombudsaman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi tenggara menyarankan agar Gubernur Sultra segera melakukan koordinasi atau membuat surat penolakan terhadap pemerintah pusat terkait rencana kedatangan 500 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di Sultra.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo di Kendari, Kamis mengatakan gubernur seharusnya segera melakukan koordinasi atau membuat surat penolakan kedatangan 500 WNA sebab akan berdampak negatif dan akan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga membuat di daerah menjadi tidak kondusif, apalagi ditengah suasana pandemi COVID-19.
"Kami menyarankan gubernur Sultra untuk segera melakukan koordinasi atau membuat penolakan sebab akan menciptakan kondisi tidak kondusif di daerah apalagi di tengah wabah COVID-19 ini," ujar Mastri Susilo.
Menurut Mastri, di tengah pandemi covid-19 ini pemerintah seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat yang lebih utama, terkait dengan investasi dan lain– lainnya bukan hal yang tidak penting namun untuk saat ini hendaknya tidak di jadikan sebagai prioritas, apalagi WNA yang akan masuk ke Sultra berasal dari China yang merupakan daerah awal virus corona itu muncul.
"seharusnya pemerintah pusat dan daerah memikirkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini dan seharusnya pemerintah tidak mengutaman investasi di tengah keresahan masyarakat khususnya di Sultra," tuturnya.
Lebih lanjut Mastri Susilo mengatakan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara mendukung penuh Pemerintah provinsi Sultra, dan Forkominda untuk menolak rencana kedatangan TKA di Sultra.
Ia juga menyarankan Gubernur Sultra untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar membatalkan atau menunda penerbitan RPTKA sampai wabah covid-19 berakhir dan Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah berkoordinasi dengan anggota Ombudsman RI Laode Ida, dalam rangka mengbackup/mensuport terkait dengan informasi rencana kedatangan WNA tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo di Kendari, Kamis mengatakan gubernur seharusnya segera melakukan koordinasi atau membuat surat penolakan kedatangan 500 WNA sebab akan berdampak negatif dan akan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga membuat di daerah menjadi tidak kondusif, apalagi ditengah suasana pandemi COVID-19.
"Kami menyarankan gubernur Sultra untuk segera melakukan koordinasi atau membuat penolakan sebab akan menciptakan kondisi tidak kondusif di daerah apalagi di tengah wabah COVID-19 ini," ujar Mastri Susilo.
Menurut Mastri, di tengah pandemi covid-19 ini pemerintah seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat yang lebih utama, terkait dengan investasi dan lain– lainnya bukan hal yang tidak penting namun untuk saat ini hendaknya tidak di jadikan sebagai prioritas, apalagi WNA yang akan masuk ke Sultra berasal dari China yang merupakan daerah awal virus corona itu muncul.
"seharusnya pemerintah pusat dan daerah memikirkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini dan seharusnya pemerintah tidak mengutaman investasi di tengah keresahan masyarakat khususnya di Sultra," tuturnya.
Lebih lanjut Mastri Susilo mengatakan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara mendukung penuh Pemerintah provinsi Sultra, dan Forkominda untuk menolak rencana kedatangan TKA di Sultra.
Ia juga menyarankan Gubernur Sultra untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar membatalkan atau menunda penerbitan RPTKA sampai wabah covid-19 berakhir dan Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah berkoordinasi dengan anggota Ombudsman RI Laode Ida, dalam rangka mengbackup/mensuport terkait dengan informasi rencana kedatangan WNA tersebut.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020