Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD) melakukan penyegaran pendampingan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) karena di beberapa daerah terjadi kekosongan TPP.
"Perlu dilakukan penyegaran karena di Kecamatan Sangatta Selatan cuma ada Pendamping Lokal Desa (PLD) saja, sedangkan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kosong ," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker P3MD Kaltim, Isnawati saat menyampaikan hasil rakor TPP Kutim melalui video confrence, Jumat (3/4).
Demikian juga untuk Kecamatan Rantau Pulung ada kekosongan PDP, mereka berharap dilakukan percepatan pengisian PDP Kecamatan. Selain itu ada juga yang mengusulkan usul minta direlokasi ke daerah lain. Hasil ini akan kita akomodir dan disampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti," sebutnya.
Sedangkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) rakor antara lain untuk pencairan tahap 1 DD 2020, proses surat perintah pencarian dana (SP2D) ada 3 desa, dan untuk minggu ke II dan 3 April ada 40 Desa.
"Tahap 1 DD kurang salur 2019, yakni ada 2 desa sudah dalam proses pencairan, sedagkan 5 desa masih proses penetapan APBDes 2020," katanya.
Ia mengemukakannya untuk penetapan APBDes sudah ada 91 desa yang telah menetapkan dan ada 48 desa belum menetapkan APBDes.
"Terkait edaran pembentukan Relawan Desa COVID-19 pertanggal 2 April 2020 sudah 23 desa yang memiliki SK tim relawan, sedangkan 116 desa masih proses pembentukan tim relawan," kata Isnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Perlu dilakukan penyegaran karena di Kecamatan Sangatta Selatan cuma ada Pendamping Lokal Desa (PLD) saja, sedangkan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kosong ," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker P3MD Kaltim, Isnawati saat menyampaikan hasil rakor TPP Kutim melalui video confrence, Jumat (3/4).
Demikian juga untuk Kecamatan Rantau Pulung ada kekosongan PDP, mereka berharap dilakukan percepatan pengisian PDP Kecamatan. Selain itu ada juga yang mengusulkan usul minta direlokasi ke daerah lain. Hasil ini akan kita akomodir dan disampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti," sebutnya.
Sedangkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) rakor antara lain untuk pencairan tahap 1 DD 2020, proses surat perintah pencarian dana (SP2D) ada 3 desa, dan untuk minggu ke II dan 3 April ada 40 Desa.
"Tahap 1 DD kurang salur 2019, yakni ada 2 desa sudah dalam proses pencairan, sedagkan 5 desa masih proses penetapan APBDes 2020," katanya.
Ia mengemukakannya untuk penetapan APBDes sudah ada 91 desa yang telah menetapkan dan ada 48 desa belum menetapkan APBDes.
"Terkait edaran pembentukan Relawan Desa COVID-19 pertanggal 2 April 2020 sudah 23 desa yang memiliki SK tim relawan, sedangkan 116 desa masih proses pembentukan tim relawan," kata Isnawati
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020