Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak mengatakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kaltim, sebagian besar masih merupakan kawasan hutan yang belum terjamah.
"Sesuai review tata ruang Provinsi Kaltim, dari 8,88 juta hektare luas kawasan hutan di perbatasan Indonesia-Malaysia, sebanyak 83,93 persen di antaranya berada di wilayah Provinsi Kaltim," katanya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Minggu.
Dari 83,93 persen itu, katanya, rinciannya adalah 41,36 persen kawasan hutan lindung dan 42,57 persen merupakan hutan konservasi.
Dari luas hutan kawasan perbatasan ini, katanya, pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen, baik hutan konservasi maupun hutan-hutan primer harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.
"Keberadaan hutan-hutan ini harus dan wajib dipertahankan dan tidak bisa dikelola atau ada kegiatan budidaya," kata Gubernur Kaltim.
Dia menambahkan, kawasan perbatasan di wilayah Provinsi Kaltim diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono selaku Wakil Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Ketua BNPP.
Selain Menko Kesra Agung Laksono dan Mendagri Gamawan Fauzi, dua menteri lain yang ikut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yakni Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.
Sebab, kata dia, kawasan perbatasan yang masih tergolong terkebelakang perlu mendapat perhatian serius agar kehidupan masyarakatnya bisa menyamai dengan kondisi kehidupan masyarakat negara tetangga malaysia yang dianggap sudah lebih maju.
Gubernur Kaltim menjelaskan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kaltim yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek keamanan dan aspek lingkungan.
Ketiga aspek ini sangat penting, karena dianggap menjadi penunjang peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Sesuai review tata ruang Provinsi Kaltim, dari 8,88 juta hektare luas kawasan hutan di perbatasan Indonesia-Malaysia, sebanyak 83,93 persen di antaranya berada di wilayah Provinsi Kaltim," katanya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Minggu.
Dari 83,93 persen itu, katanya, rinciannya adalah 41,36 persen kawasan hutan lindung dan 42,57 persen merupakan hutan konservasi.
Dari luas hutan kawasan perbatasan ini, katanya, pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen, baik hutan konservasi maupun hutan-hutan primer harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.
"Keberadaan hutan-hutan ini harus dan wajib dipertahankan dan tidak bisa dikelola atau ada kegiatan budidaya," kata Gubernur Kaltim.
Dia menambahkan, kawasan perbatasan di wilayah Provinsi Kaltim diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono selaku Wakil Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Ketua BNPP.
Selain Menko Kesra Agung Laksono dan Mendagri Gamawan Fauzi, dua menteri lain yang ikut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yakni Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.
Sebab, kata dia, kawasan perbatasan yang masih tergolong terkebelakang perlu mendapat perhatian serius agar kehidupan masyarakatnya bisa menyamai dengan kondisi kehidupan masyarakat negara tetangga malaysia yang dianggap sudah lebih maju.
Gubernur Kaltim menjelaskan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kaltim yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek keamanan dan aspek lingkungan.
Ketiga aspek ini sangat penting, karena dianggap menjadi penunjang peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012