Wakil Gubernur Kalimantan Timur,Hadi Mulyadi meresmikan Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atau disingkat Klik Peran Si Gen yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim.
Peresmian Klinik PPRG tersebut dalam rangkaian Silaturahim Keluarga Besar DKP3A dengan Wagub, di Aula Kantor DKP3A Kaltim, Jumat (6/3). Peresmian ditandai pembukaan tirai papan nama Klinik PPRG.
"Klinik PPRG sebagai upaya mendukung pelaksanaan Perda No2/2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8153/2368-III/BPKAD tentang Penganggaran Responsif Gender," kata Hadi Mulyadi.
Kemudian lanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan.
"Kondisinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim mengalami peningkatan dari 85,62 menjadi 85,63 dan meningkat kembali menjadi 85,98 pada tahun 2019," katanya.
Namun pencapaian ini masih di bawah Kalimantan Utara yang memiliki indeks 87,00 pada tahun 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender Nasional yang bertengger pada 91,07 menempatkan Kalimantan Timur pada ranking tiga terbawah dari 34 Provinsi.
Hal yang serupa tergambar pada Indeks Pemberdayaan Gender Kaltim (IDG). Dalam tiga tahun terakhir ini IDG Kaltim mengalami kenaikan dari 56,93 menjadi 65,64 dan di tahun 2018 pada angka 57,53.
Capaian yang diperoleh Kaltim tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kalimantan utara yang memiliki indeks 69,53 pada tahun 2018. Sementara IDG nasional adalah 72,10. Data IDG ini secara langsung menempatkan Kaltim pada rangking 3 terbawah dari 34 Provinsi.
Menurutnya capaian indeks di atas, baik IPG maupun IDG menggambarkan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki- laki di Kalimantan Timur terhadap akses, manfaat dan partisipasi serta kontrol dalam pembangunan.
Kondisi tersebut kata Hadi perlu segera diatasi dengan berbagai upaya dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah Kaltim guna memperkecil kesenjangan tersebut, dengan berpedoman pada PMK Nomor 94/PMK 2/2017 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA, dimana penerapan Anggaran Responsif Gender diharapkan langsung menjawab permasalahan kesenjangan gender yang ada.
"Karenanya Klinik PPRG diharapkan menjadi bagian pelaksanaan amanah UU dimaksud dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender," sebutnya
Sedangkan dalam tausiyahnya, Hadi Mulyadi mengajak semua untuk selalu berbuat baik karena kebaikan yang dilakukan menjadi penolong dalam kehidupan. Kemudian dalam melaksanakan tugas harus dilaksanakan dengan ikhlas agar hasilnya baik.
Sementara Kepala DKP3A, Halda Arsyad mengatakan peluncuran Klinik PPRG bertujuan untuk mewujudkan penganggaran yang responsif gender. "Sebelum pensiun saya ingin bisa lakukan kegiatan sebagai pengungkit mewujudkan PPRG di Kaltim," akunya.
Ia pun bertekad kedepan Kaltim bisa mendapatkan peringkat utama penghargaan tingkat Madya Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Klinik PPRG merupakan pendorong mewujudkan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender.
Sedangkan silaturahmi dan ceramah agama yang disampaikan Wagub Hadi Mulyadi diharapkan dapat meningkatkan silaturahim antar pegawai dan memperoleh ilmu serta sebagai pencerahan tentang ilmu agama.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Peresmian Klinik PPRG tersebut dalam rangkaian Silaturahim Keluarga Besar DKP3A dengan Wagub, di Aula Kantor DKP3A Kaltim, Jumat (6/3). Peresmian ditandai pembukaan tirai papan nama Klinik PPRG.
"Klinik PPRG sebagai upaya mendukung pelaksanaan Perda No2/2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8153/2368-III/BPKAD tentang Penganggaran Responsif Gender," kata Hadi Mulyadi.
Kemudian lanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan.
"Kondisinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim mengalami peningkatan dari 85,62 menjadi 85,63 dan meningkat kembali menjadi 85,98 pada tahun 2019," katanya.
Namun pencapaian ini masih di bawah Kalimantan Utara yang memiliki indeks 87,00 pada tahun 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender Nasional yang bertengger pada 91,07 menempatkan Kalimantan Timur pada ranking tiga terbawah dari 34 Provinsi.
Hal yang serupa tergambar pada Indeks Pemberdayaan Gender Kaltim (IDG). Dalam tiga tahun terakhir ini IDG Kaltim mengalami kenaikan dari 56,93 menjadi 65,64 dan di tahun 2018 pada angka 57,53.
Capaian yang diperoleh Kaltim tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kalimantan utara yang memiliki indeks 69,53 pada tahun 2018. Sementara IDG nasional adalah 72,10. Data IDG ini secara langsung menempatkan Kaltim pada rangking 3 terbawah dari 34 Provinsi.
Menurutnya capaian indeks di atas, baik IPG maupun IDG menggambarkan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki- laki di Kalimantan Timur terhadap akses, manfaat dan partisipasi serta kontrol dalam pembangunan.
Kondisi tersebut kata Hadi perlu segera diatasi dengan berbagai upaya dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah Kaltim guna memperkecil kesenjangan tersebut, dengan berpedoman pada PMK Nomor 94/PMK 2/2017 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA, dimana penerapan Anggaran Responsif Gender diharapkan langsung menjawab permasalahan kesenjangan gender yang ada.
"Karenanya Klinik PPRG diharapkan menjadi bagian pelaksanaan amanah UU dimaksud dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender," sebutnya
Sedangkan dalam tausiyahnya, Hadi Mulyadi mengajak semua untuk selalu berbuat baik karena kebaikan yang dilakukan menjadi penolong dalam kehidupan. Kemudian dalam melaksanakan tugas harus dilaksanakan dengan ikhlas agar hasilnya baik.
Sementara Kepala DKP3A, Halda Arsyad mengatakan peluncuran Klinik PPRG bertujuan untuk mewujudkan penganggaran yang responsif gender. "Sebelum pensiun saya ingin bisa lakukan kegiatan sebagai pengungkit mewujudkan PPRG di Kaltim," akunya.
Ia pun bertekad kedepan Kaltim bisa mendapatkan peringkat utama penghargaan tingkat Madya Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Klinik PPRG merupakan pendorong mewujudkan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender.
Sedangkan silaturahmi dan ceramah agama yang disampaikan Wagub Hadi Mulyadi diharapkan dapat meningkatkan silaturahim antar pegawai dan memperoleh ilmu serta sebagai pencerahan tentang ilmu agama.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020