Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Aliansi Mahasiswa Berau (AMB) mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Berau serta aparat keamanan untuk segera menuntaskan permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Ketua AMB Saidin Saputera di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Kamis, mengatakan bahwa jika SPBU buka maka antrean panjang kendaraan pasti terjadi dan hal itu sudah berlangsung lama.
Di sisi lain, katanya, terdapat lonjakan harga BBM di tingkat pengecer. Jika di SPBU harga premium bersubsidi Rp4.500 per liter maka di pengecer harganya menjadi Rp8.000 hingga 12.000 per liter bahkan jika benar-benar krisis lantaran di SPBU habis, maka eceran dijual sampai Rp20.000 per liter.
Padahal, katanya, Pemkab Berau sudah menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) hanya Rp6.000.
Antrean BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Berau yang menjadi persoalan klasik menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Berau.
Menurut AMB, persoalan itu sudah terjadi sejak lama bahkan dimulai sejak Februari 2009, saat lonjakan harga eceran dari Rp4.500 per liter di SPBU menjadi Rp8.000 per liter pada pedagang eceran karena stok BBM langka di SPBU.
Ia mengatakan, persoalan BBM tidak kunjung tuntas, meski Pemkab Berau mengambil kebijakan membentuk Tim Pengawasan BBM yang diketuai Wabup Ir H Achmad Rifai MM. Bahkan April 2012 lalu, DPRD Berau pun telah membentuk Pansus BBM yang diketuai Anwar SSos.
"Ironisnya sampai kini persoalan itu tidak kunjung tuntas, pada tahun 2009 BBM yang dipasok dari Pertamina 2.050 kilo liter per bulannya, pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 1.660 kilo liter per bulan," katanya.
Ia menyebut fakta lain yakni inisiatif membangun sebuah depo BBM (2010) yang dibangun oleh PT Cakra agar selain mencukupi kebutuhan BBM kabupaten Berau, juga mampu memenuhi wilayah sekitar seperti Bulungan, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan.
"Antrean antara sebelum diaktifkannya depo dengan sesudah berjalannya depo masih tetap sama. Sungguh luar biasa Mafia BBM Berau sampai-sampai Pemerintah tidak mampu melawannya. Pemerintah Kabupaten Berau harus menuntaskan masalah BBM dan hanya menggembar-gemborkan pembangunan di mana-mana," kata Saidin didampingi Sekretaris AMB, Andri Kurniawan.
Di Kabupaten Berau, ada 6 SPBU yakni masing-masing menerima jatah BBM dari Depo Samburakat sebanyak 20 ton BBM, 10 ton premium dan 10 ton solar per hari. Artinya dalam sehari terdapat 120 ton BBM sama dengan 120 ribu liter yang dihabiskan masyarakat Berau.
AMB juga meminta Pansus BBM DPRD Berau agar tidak sampai keluar dari visi misi awal pembentukan.
"Jangan sampai Pansus ini hanya hambur uang yang menyaingi sesepuh sekaligus relasinya yaitu Pemerintah Kabupaten Berau karena tidak nampak hasil yang signifikan dari apa yang telah dilakukan Pansus ini. Kami rasa ini kesabaran terakhir dari mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Berau agar Pansus membuktikan dulu," katanya.
Sekretaris AMB Andri Kurniawan menyebutkan beberapa warga dari pesisir dan pedalaman saat ini benar-benar tercekik dengan melambungnya harga akibat kurang nya BBM di SPBU.
Sementara itu Wakil Bupati Berau Achmad Rifai sebelumnya telah menyampaikan bbahwa persoalan BBM merupakan persoalan teknis, sementara Pemkab Berau memiliki kewenangan terbatas dalam menangani maupun menindak tegas pelanggaran BBM.
"Segala upaya yang kita laksanakan tujuan untuk menyelesaikan, namun perlu diketahui Pemkab juga keterbatasan seperti penindakan terhadap pelaku, sehingga kita perlu sinergi semua instansi yang ada untuk masalah ini, termasuk solusi dari Pertamina jadi kita sudah berupaya keras menangani," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Ketua AMB Saidin Saputera di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Kamis, mengatakan bahwa jika SPBU buka maka antrean panjang kendaraan pasti terjadi dan hal itu sudah berlangsung lama.
Di sisi lain, katanya, terdapat lonjakan harga BBM di tingkat pengecer. Jika di SPBU harga premium bersubsidi Rp4.500 per liter maka di pengecer harganya menjadi Rp8.000 hingga 12.000 per liter bahkan jika benar-benar krisis lantaran di SPBU habis, maka eceran dijual sampai Rp20.000 per liter.
Padahal, katanya, Pemkab Berau sudah menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) hanya Rp6.000.
Antrean BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Berau yang menjadi persoalan klasik menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Berau.
Menurut AMB, persoalan itu sudah terjadi sejak lama bahkan dimulai sejak Februari 2009, saat lonjakan harga eceran dari Rp4.500 per liter di SPBU menjadi Rp8.000 per liter pada pedagang eceran karena stok BBM langka di SPBU.
Ia mengatakan, persoalan BBM tidak kunjung tuntas, meski Pemkab Berau mengambil kebijakan membentuk Tim Pengawasan BBM yang diketuai Wabup Ir H Achmad Rifai MM. Bahkan April 2012 lalu, DPRD Berau pun telah membentuk Pansus BBM yang diketuai Anwar SSos.
"Ironisnya sampai kini persoalan itu tidak kunjung tuntas, pada tahun 2009 BBM yang dipasok dari Pertamina 2.050 kilo liter per bulannya, pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 1.660 kilo liter per bulan," katanya.
Ia menyebut fakta lain yakni inisiatif membangun sebuah depo BBM (2010) yang dibangun oleh PT Cakra agar selain mencukupi kebutuhan BBM kabupaten Berau, juga mampu memenuhi wilayah sekitar seperti Bulungan, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan.
"Antrean antara sebelum diaktifkannya depo dengan sesudah berjalannya depo masih tetap sama. Sungguh luar biasa Mafia BBM Berau sampai-sampai Pemerintah tidak mampu melawannya. Pemerintah Kabupaten Berau harus menuntaskan masalah BBM dan hanya menggembar-gemborkan pembangunan di mana-mana," kata Saidin didampingi Sekretaris AMB, Andri Kurniawan.
Di Kabupaten Berau, ada 6 SPBU yakni masing-masing menerima jatah BBM dari Depo Samburakat sebanyak 20 ton BBM, 10 ton premium dan 10 ton solar per hari. Artinya dalam sehari terdapat 120 ton BBM sama dengan 120 ribu liter yang dihabiskan masyarakat Berau.
AMB juga meminta Pansus BBM DPRD Berau agar tidak sampai keluar dari visi misi awal pembentukan.
"Jangan sampai Pansus ini hanya hambur uang yang menyaingi sesepuh sekaligus relasinya yaitu Pemerintah Kabupaten Berau karena tidak nampak hasil yang signifikan dari apa yang telah dilakukan Pansus ini. Kami rasa ini kesabaran terakhir dari mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Berau agar Pansus membuktikan dulu," katanya.
Sekretaris AMB Andri Kurniawan menyebutkan beberapa warga dari pesisir dan pedalaman saat ini benar-benar tercekik dengan melambungnya harga akibat kurang nya BBM di SPBU.
Sementara itu Wakil Bupati Berau Achmad Rifai sebelumnya telah menyampaikan bbahwa persoalan BBM merupakan persoalan teknis, sementara Pemkab Berau memiliki kewenangan terbatas dalam menangani maupun menindak tegas pelanggaran BBM.
"Segala upaya yang kita laksanakan tujuan untuk menyelesaikan, namun perlu diketahui Pemkab juga keterbatasan seperti penindakan terhadap pelaku, sehingga kita perlu sinergi semua instansi yang ada untuk masalah ini, termasuk solusi dari Pertamina jadi kita sudah berupaya keras menangani," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012