Pengurus Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) periode 2020 – 2025 diisyaratkan siap dilantik dan dikukuhkan kepengurusannya yang direncanakan pada Maret 2020 oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.
“Jadwal pastinya masih belum ditetapkan, karena kita menyesuaikan waktu Pak Gubernur yang juga Ketua Dewan pelindung FRKB,” ujar Ketua FRKB, Edy Sofyan saat memipin rapat persiapan pelantikan pengurus FRKB Periode 2020-2025, di ruang rapat Badan Kesbangpol Kaltim, Kamis (27/2).
Edy Sofyan yang didampingi Ketua Panitia pelantikan pengurus FRKB, Henny Mappatangka mengatakan secara keseluruhan persiapan pelantikan sudah dilakukan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan tempat pelaksanaan serta kebutuhan lainnya juga sudah dilakukan.
Sebelumnya, pengurus dan panitia sudah melakukan sosialisasi memperkenalkan keberadaan organisasi FRKB ke bupati/walikota se Kaltim serta tokoh masyarakat setempat agar mendapat pengakuan. Termasuk pengakuan dari wakil rakyat di daerah (DPRD) dan perwakilan rakyat daerah di pusat (DPR dan DPD RI).
“Ini penting dilakukan karena FRKB wadah atau forumnya rakyat Kaltim, makanya kita harus mendapat pengakuan dari rakyat Kaltim sebagai bagian dari mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menyebut kan, FRKB merupakan forum yang sangat luar biasa. Dibentuk dengan kesadaran yang sangat tinggi dengan tujuannya ingin membuktikan rakyat bisa berbuat terhadap daerah.
Visi Misi organisasi, jelas menggambarkan keberadaan dan keinginan berbuat baik sebagai pelopor, di desain sebagai pelopor memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam target jangka panjang.
“Sedangkan target jangka pendeknya dan strategis terkait peran rakyat dalam rencana pemindahan Ibu Kota negara (IKN) ke Kaltim. Jangan sampai terlambat membuktikan bahwa kita ada, jangan sampai jadi penonton. Kita ingin berbicara atas nama rakyat Kaltim dalam mengawal IKN,” tegasnya
Pengurus FRKB berpose bersama usai rapat persiapan pelantikan pengurus FRKB Periode 2020-2025, di ruang rapat Badan Kesbangpol Kaltim, Kamis (27/2).
Sebagai contoh, FRKB akan bekerjasama dengan pemerintah daerah menjadi penggerak pengembangan pertanian arti luar untuk memenuhi kebutuhan pangan antisipasi ribuan bahkan jutaan orang pindah ke Kaltim seiring pemindahan IKN.
“Selain itu juga mengembangkan pendidikan vokasi atau kejuruan untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan baik dalam proses pembangunan, pemindahan, hingga pelaksanaan penyelenggaraan kegiataan IKN mendatang,” tegasnya.
