Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Saifi mengatakan, ternyata tidak semua sekolah swasta mau diubah statusnya menjadi sekolah negeri begitu saja.
"Kami tawarkan ke beberapa sekolah madrasah, apakah ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), tsanawiyah (setingkat Sekolah Menengah Pertama), hingga aliyah (setingkat Sekolah Menengah Atas), tapi belum dapat respon," kata Saifi di Balikpapan, Kamis.
Hal ini berkenaan aturan Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa idealnya tiap kecamatan memiliki satu madrasah ibtidaiyah satu madrasah tsanawiyah, dan satu madrasah aliyah.
"Bisa saja pemerintah membangun sendiri, tapi itu kan lama. Ada jalan yang lebih cepat, yaitu menjadikan negeri sekolah swasta. Namun di Balikpapan ini kesempatan itu belum dimanfaatkan maksimal. Pengelola sekolah-sekolah swasta sepertinya punya pertimbangan sendiri," tutur Saifi.
Di sisi lain, ada juga swasta yang setuju dinegerikan, tapi sekalian dengan tenaga pengajar yang harus dijadikan pegawai negeri sipil (PNS).
"Itu juga kendala, karena untuk jadi PNS tetap harus ikut test tidak bisa otomatis gitu," terangnya.
Syarat mengubahan swasta jadi lembaga pendidikan negeri sesungguhnya sederhana, yakni memiliki aset sekolah seperti ruang belajar berikut sarana prasarana pendukungnya. Sekolah juga memiliki murid minimal satu kelas 36 dengan murid, dan ada guru-gurunya.
"Itu satu paket diserahkan ke pusat. Proses selanjutnya adalah penilaian untuk proses ke negeri. Nah model macam seperti ini saya kerjakan saat di PPU saat saya tugas di sana. Ada dua swasta yang mau dinegerikan yakni MTS Al Mujahidin, Al Amin. Sekarang masih proses," ungkap Saifi.
Kota Balikpapan sampai hari ini baru memiliki empat sekolah madrasah negeri yakni satu Madrasah Ibtidaiyah, dua MTs dan satu Madrasah Aliyah sedangkan madrasah swasta lebih dari lima sekolah.
Di Kaltim 90 persen madrasayah swasta dan 10 persen yang negeri. Yang nasional lebih parah lagi 91,5 persen itu madrasah swasta, dan 8,5 persen madrasah negeri, ucapnya.
Menurut Saifi, di Kalsel, perubahan madrasah swasta menjadi madrasah negeri sangat tinggi sekali.
Di Kalsel luar biasa, mungkin faktor budaya masyarakatnya mendukung. Di Kalsel bahkan ada SD, SMP negeri yang tutup karena warga lebih suka menyekolahkan anaknya ke madrasah Ibtidaiyah dan tsanawiyah ketimbang sekolah umum. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Kami tawarkan ke beberapa sekolah madrasah, apakah ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), tsanawiyah (setingkat Sekolah Menengah Pertama), hingga aliyah (setingkat Sekolah Menengah Atas), tapi belum dapat respon," kata Saifi di Balikpapan, Kamis.
Hal ini berkenaan aturan Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa idealnya tiap kecamatan memiliki satu madrasah ibtidaiyah satu madrasah tsanawiyah, dan satu madrasah aliyah.
"Bisa saja pemerintah membangun sendiri, tapi itu kan lama. Ada jalan yang lebih cepat, yaitu menjadikan negeri sekolah swasta. Namun di Balikpapan ini kesempatan itu belum dimanfaatkan maksimal. Pengelola sekolah-sekolah swasta sepertinya punya pertimbangan sendiri," tutur Saifi.
Di sisi lain, ada juga swasta yang setuju dinegerikan, tapi sekalian dengan tenaga pengajar yang harus dijadikan pegawai negeri sipil (PNS).
"Itu juga kendala, karena untuk jadi PNS tetap harus ikut test tidak bisa otomatis gitu," terangnya.
Syarat mengubahan swasta jadi lembaga pendidikan negeri sesungguhnya sederhana, yakni memiliki aset sekolah seperti ruang belajar berikut sarana prasarana pendukungnya. Sekolah juga memiliki murid minimal satu kelas 36 dengan murid, dan ada guru-gurunya.
"Itu satu paket diserahkan ke pusat. Proses selanjutnya adalah penilaian untuk proses ke negeri. Nah model macam seperti ini saya kerjakan saat di PPU saat saya tugas di sana. Ada dua swasta yang mau dinegerikan yakni MTS Al Mujahidin, Al Amin. Sekarang masih proses," ungkap Saifi.
Kota Balikpapan sampai hari ini baru memiliki empat sekolah madrasah negeri yakni satu Madrasah Ibtidaiyah, dua MTs dan satu Madrasah Aliyah sedangkan madrasah swasta lebih dari lima sekolah.
Di Kaltim 90 persen madrasayah swasta dan 10 persen yang negeri. Yang nasional lebih parah lagi 91,5 persen itu madrasah swasta, dan 8,5 persen madrasah negeri, ucapnya.
Menurut Saifi, di Kalsel, perubahan madrasah swasta menjadi madrasah negeri sangat tinggi sekali.
Di Kalsel luar biasa, mungkin faktor budaya masyarakatnya mendukung. Di Kalsel bahkan ada SD, SMP negeri yang tutup karena warga lebih suka menyekolahkan anaknya ke madrasah Ibtidaiyah dan tsanawiyah ketimbang sekolah umum. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012