Masyarakat Kampung Tanjung Soke dan Kampung Grunggung Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat merespon positif ditetapkannya daerah mereka sebagai pelaksana Program Kampung Iklim (Proklim) + atau program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.
Dikatakan Sekretaris Kampung Tanjung Soke, Asrani secara umum mereka sangat mendukung ditetapkan sebagai pelaksana Proklim +. Terlebih tugasnya lebih pada berkomitmen menjaga tutupan hutan atau kawasan berhutannya agar tetap lestari.
"Sejauh ini tanpa dimintapun sebenarnya masyarakat sudah menjaga hutan. Sebab kalau tidak jaga hutan mau dapat sumber penghidupan dari mana. Kita hidup dari hasil hutan," aku Asrani saat berbincang, di Lamin Adat Kampung Tanjung Soke, Rabu (27/11).
Dia mengaku sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari 19.790 hektare luas wilayahnya, sekitar 70 persen masih tergolong berhutan.
Sedangkan dari sisi status, sekitar 600 hektare berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan sisanya berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Hutan Lindung (HL).
Hanya saja, kedepan dia berharap melalui Proklim + ada bentuk apresiasi atas keterlibatan menjaga hutan. Selama ini mereka dituntut menjaga hutan, tapi tidak ada kontribusi yang diperoleh masyarakat
"Harapannya dengan Proklim + ada ada. Jadi masyarakat bergairah. Dilibatkan menjadi penjaga hutan misalnya, yakin warga masyarakat mau," katanya.
Disisi lain, dia menyebut kendala menjaga kawasan hutan adalah kebiasaan masyarakat berladang berpindah-pindah dengan cara membakar. Mereka tidak mungkin melarang karena itu menjadi sumber pendapatan masyarakat. Dan hutan yang dibakarpun hanya skala kecil.
"Kalau kita menyuruh berhenti sama saja memberhentikan mereka makan," katanya.
Pun demikian Kampung Grunggung. Masyarakat sejak dulu sudah berperan ikut menjaga hutan. "Sekarang dibutuhkan regulasinya. Bagaimana masyarakat yang terlibat diberi semacam insentif agar bersemangat," kata Petinggi Kampung Grunggung, Rahmad didampingi Staf Kampung Syahman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Dikatakan Sekretaris Kampung Tanjung Soke, Asrani secara umum mereka sangat mendukung ditetapkan sebagai pelaksana Proklim +. Terlebih tugasnya lebih pada berkomitmen menjaga tutupan hutan atau kawasan berhutannya agar tetap lestari.
"Sejauh ini tanpa dimintapun sebenarnya masyarakat sudah menjaga hutan. Sebab kalau tidak jaga hutan mau dapat sumber penghidupan dari mana. Kita hidup dari hasil hutan," aku Asrani saat berbincang, di Lamin Adat Kampung Tanjung Soke, Rabu (27/11).
Dia mengaku sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari 19.790 hektare luas wilayahnya, sekitar 70 persen masih tergolong berhutan.
Sedangkan dari sisi status, sekitar 600 hektare berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan sisanya berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Hutan Lindung (HL).
Hanya saja, kedepan dia berharap melalui Proklim + ada bentuk apresiasi atas keterlibatan menjaga hutan. Selama ini mereka dituntut menjaga hutan, tapi tidak ada kontribusi yang diperoleh masyarakat
"Harapannya dengan Proklim + ada ada. Jadi masyarakat bergairah. Dilibatkan menjadi penjaga hutan misalnya, yakin warga masyarakat mau," katanya.
Disisi lain, dia menyebut kendala menjaga kawasan hutan adalah kebiasaan masyarakat berladang berpindah-pindah dengan cara membakar. Mereka tidak mungkin melarang karena itu menjadi sumber pendapatan masyarakat. Dan hutan yang dibakarpun hanya skala kecil.
"Kalau kita menyuruh berhenti sama saja memberhentikan mereka makan," katanya.
Pun demikian Kampung Grunggung. Masyarakat sejak dulu sudah berperan ikut menjaga hutan. "Sekarang dibutuhkan regulasinya. Bagaimana masyarakat yang terlibat diberi semacam insentif agar bersemangat," kata Petinggi Kampung Grunggung, Rahmad didampingi Staf Kampung Syahman.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019