Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertahankan sikap kritisnya dan tetap menjadi kelompok penekan berbagai kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.
"Walhi harus kritis, harus keras, sebab, bila Walhi tidak kritis, saya akan sendirian," kata Menteri Hasan dalam debat kandidat Direktur Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XI di Asrama Haji Batakan, Manggar, Kalimantan Timur, Jumat.
Sikap kritis Walhi, ujarnya, diperlukan untuk mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan industri, bahwa ada hak-hak masyarakat adat atas hutan, ada kawasan-kawasan wadah masyarakat mencari nafkah, yang akan rusak dan musnah bila ada industri yang mengalihfungsikan kawasan itu sehingga mengancam keberadaan masyarakat tersebut.
Menurut dia, selama Orde Baru hingga beberapa lama kemudian, Menteri Kehutanan adalah menteri bagi penebang hutan.
Aturan-aturan yang dikeluarkan pada kala itu lebih banyak mengenai penebangan hutan walau kemudian juga mengatur kewajiban-kewajiban menanam kembali.
Ia mengklaim begitu menjadi menteri dirinya segera memuluskan keputusan presiden mengenai moratorium pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) yang dimulai tahun 2009.
Dalam perkembangan dunia terakhir, hutan dan lahan hutan pun menjadi rebutan karena mulai dari sisi ekonomi bisnis hingga strategis, lahan hutan diperlukan untuk menanam kelapa sawit, atau dibongkar dan dikeruk batubara di dalamnya.
"Maka Walhi adalah partner bagi saya, bagi Kementerian Kehutanan untuk menghadapi itu semua," tegas Menteri Hasan.
Setelah menghadiri PNLH, Menteri Hasan bersama para pejabat utama Kalimantan Timur melakukan penanaman pohon bakau di Mangrove Center di Balikpapan Utara.
Kunjungan ke Kalimantan Timur merupakan yang kedua dalam dua bulan ini. Februari lalu, ia Hasan mengunjungi kawasan kehutanan terpadu yang menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Balikpapan Forest Industry di Jenebora, Penajam Paser Utara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Walhi harus kritis, harus keras, sebab, bila Walhi tidak kritis, saya akan sendirian," kata Menteri Hasan dalam debat kandidat Direktur Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XI di Asrama Haji Batakan, Manggar, Kalimantan Timur, Jumat.
Sikap kritis Walhi, ujarnya, diperlukan untuk mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan industri, bahwa ada hak-hak masyarakat adat atas hutan, ada kawasan-kawasan wadah masyarakat mencari nafkah, yang akan rusak dan musnah bila ada industri yang mengalihfungsikan kawasan itu sehingga mengancam keberadaan masyarakat tersebut.
Menurut dia, selama Orde Baru hingga beberapa lama kemudian, Menteri Kehutanan adalah menteri bagi penebang hutan.
Aturan-aturan yang dikeluarkan pada kala itu lebih banyak mengenai penebangan hutan walau kemudian juga mengatur kewajiban-kewajiban menanam kembali.
Ia mengklaim begitu menjadi menteri dirinya segera memuluskan keputusan presiden mengenai moratorium pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) yang dimulai tahun 2009.
Dalam perkembangan dunia terakhir, hutan dan lahan hutan pun menjadi rebutan karena mulai dari sisi ekonomi bisnis hingga strategis, lahan hutan diperlukan untuk menanam kelapa sawit, atau dibongkar dan dikeruk batubara di dalamnya.
"Maka Walhi adalah partner bagi saya, bagi Kementerian Kehutanan untuk menghadapi itu semua," tegas Menteri Hasan.
Setelah menghadiri PNLH, Menteri Hasan bersama para pejabat utama Kalimantan Timur melakukan penanaman pohon bakau di Mangrove Center di Balikpapan Utara.
Kunjungan ke Kalimantan Timur merupakan yang kedua dalam dua bulan ini. Februari lalu, ia Hasan mengunjungi kawasan kehutanan terpadu yang menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Balikpapan Forest Industry di Jenebora, Penajam Paser Utara. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012