DPRD Kota Balikpapan akan memanggil direksi perusahaan daerah (Perusda) setempat karena dianggap pengelolaannya tidak transparan dan tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Mungkin setelah penetapan alat kelengkapan dewan akan memanggil manajemen perusda untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dikucurkan,” kata anggota DPRD Kota Balikpapan,Budiono.
Ia mengatakan perusda tidak transparan dalam pengelolaan aset, apalagi dalam bisnis Perusda belum ada tanda-tanda memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, jika perusda dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dengan baik, bisa memberikan kontribusi bagi PAD. “Direksi maupun manajemen mundur jika tak mampu mengelola Perusda ,”tegasnya.
Lanjutnya jajaran perusda terlihat gagahan saja, tetapi tidak mampu menjalankan kegiatannya, padahal Perusda dituntut bagaimana membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah.
“Makanya kalau tidak mampu menjadi pemimpin lebih baik mundur saja. Cari pemimpin yang mampu, agar kedepan percepatan pertumbuhan ekonomi di Balikpapan akan lebih baik lagi,” kata Budiono.
Dikemukakannya selama ini perusda mengalami mati suri sehingga belum berkontribusi terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.
Dia meminta kucuran dana APBD yang diberikan selama ini kepada Perusda oleh Pemerintah Kota Balikpapan perlu dipertanggujawabkan, mengingat Perusda saat ini mengalami mati suri sehingga belum berkontribusi.
Budiono menjelaskan perusda telah dibantu melalui penyertaan modal menggunakan dana APBD namun belum mampu mendongkrak pendapatan, lantaran bisnisnya tidak jelas. Seharusnya Jajaran Direksi perusda bergerak, berinovasi terhadap core bisnis yang dijalankan.
“Saya berharap dengan manajemen yang baru, harus serius mengelola core bisnis agar mampu meningkatkan PAD. Sebenarnya saya melihat potensi usaha di Balikpapan cukup menjanjikan, namun semuanya tergantung pada niat pengelolannya,” katanya.Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019