Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr Yon Machmudi, menilai ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat.
"Sikap SBY yang tidak tegas (terhadap PKS) menimbulkan banyak implikasi. Partai-partai anggota koalisi merasa bahwa PKS selalu diistimewakan, sedangkan di mata publik SBY dinilai tidak `firm` (yakin) dengan kebijakannya untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya kepada ANTARA melalui surat elektronik yang diterima, Selasa.
Menurut Dosen Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu, desakan dari partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah agar PKS dikeluarkan dari koalisi sangat kuat.
Bahkan, ujarnya, Partai Demokrat pun sudah berkali-kali menyampaikan ke SBY agar ada sanksi kepada PKS yang dianggap tidak memegang komitmen koalisi.
Penyandang gelar doktor dari the Australian National University (ANU) itu mencatat setidaknya sudah tiga kali PKS berseberangan dengan pemerintah menyangkut kebijakan penting yang dipertaruhkan, dalam sidang paripurna DPR RI.
Sebelumnya, dalam memutuskan kasus Bank Century dan Mafia Pajak di sidang paripurna DPR RI, Fraksi PKS juga berseberangan dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Sedangkan pada voting dalam sidang paripurna DPR, Sabtu (31/3) dini hari, PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM, seperti halnya PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra.
"Namun demikian, hingga saat ini tampaknya SBY masih berhati-hati menanggapi posisi PKS di koalisi," kata Yon.
Di sisi lain, tuturnya, membiarkan PKS atas sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM memberikan isyarat kepada publik bahwa PKS memang memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara pemerintah dinilai ragu-ragu atas keputusannya dan tentu akan berakibat pada hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Makanya, kalau SBY yakin bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu untuk kebaikan rakyat tentu dia tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas atas sikap PKS dengan mereshuffle tiga menterinya (Tifatul Sembiring, Salim Segaf Aljufri, dan Suswono.red)," ujarnya.
Kalau memang kebijakan pemerintah soal BBM itu benar-benar berpihak kepada rakyat, kata Yon, harusnya pesan SBY lebih lugas, apalagi PKS sendiri sudah siap dengan konsekuensi yang akan diterima atas perbedaan sikapnya dalam sidang paripurna.
"Ketidaktegasan terhadap PKS Ini pasti banyak menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat secara umum, di tengah-tengah gencarnya pemberitaan dugaan korupsi yang menimpa sejumlah kader Partai Demokrat itu," kata Yon Machmudi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Sikap SBY yang tidak tegas (terhadap PKS) menimbulkan banyak implikasi. Partai-partai anggota koalisi merasa bahwa PKS selalu diistimewakan, sedangkan di mata publik SBY dinilai tidak `firm` (yakin) dengan kebijakannya untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya kepada ANTARA melalui surat elektronik yang diterima, Selasa.
Menurut Dosen Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu, desakan dari partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah agar PKS dikeluarkan dari koalisi sangat kuat.
Bahkan, ujarnya, Partai Demokrat pun sudah berkali-kali menyampaikan ke SBY agar ada sanksi kepada PKS yang dianggap tidak memegang komitmen koalisi.
Penyandang gelar doktor dari the Australian National University (ANU) itu mencatat setidaknya sudah tiga kali PKS berseberangan dengan pemerintah menyangkut kebijakan penting yang dipertaruhkan, dalam sidang paripurna DPR RI.
Sebelumnya, dalam memutuskan kasus Bank Century dan Mafia Pajak di sidang paripurna DPR RI, Fraksi PKS juga berseberangan dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Sedangkan pada voting dalam sidang paripurna DPR, Sabtu (31/3) dini hari, PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM, seperti halnya PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra.
"Namun demikian, hingga saat ini tampaknya SBY masih berhati-hati menanggapi posisi PKS di koalisi," kata Yon.
Di sisi lain, tuturnya, membiarkan PKS atas sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM memberikan isyarat kepada publik bahwa PKS memang memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara pemerintah dinilai ragu-ragu atas keputusannya dan tentu akan berakibat pada hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Makanya, kalau SBY yakin bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu untuk kebaikan rakyat tentu dia tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas atas sikap PKS dengan mereshuffle tiga menterinya (Tifatul Sembiring, Salim Segaf Aljufri, dan Suswono.red)," ujarnya.
Kalau memang kebijakan pemerintah soal BBM itu benar-benar berpihak kepada rakyat, kata Yon, harusnya pesan SBY lebih lugas, apalagi PKS sendiri sudah siap dengan konsekuensi yang akan diterima atas perbedaan sikapnya dalam sidang paripurna.
"Ketidaktegasan terhadap PKS Ini pasti banyak menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat secara umum, di tengah-tengah gencarnya pemberitaan dugaan korupsi yang menimpa sejumlah kader Partai Demokrat itu," kata Yon Machmudi. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012