Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono lakukan interupsi di dalam Rapat Paripurna DPR RI, dengan substansi yang disampaikannya terkait dengan pemotongan anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam tiga tahun terakhir.
Pemerintah dinilai tidak mempedulikan nyawa publik dengan terus memotong anggaran Basarnas selama tiga tahun berturut-turut.
"Basarnas yang kuat sangat dibutuhkan Indonesia yang berada di ring of fire, terutama untuk menyelamatkan banyak nyawa publik dari bahaya bencana alam,” kata Bambang, dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (3/9)
Politisi Partai Gerindra itu mengungkap, Basarnas pernah mengajukan anggaran sebesar Rp4 triliun namun dipotong menjadi hanya Rp2 triliun.
Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi protokol International Maritime Organization sebagai negara yang punya lautan luas.
"Kami menganggap tidak ada perhatian pemerintah terhadap nyawa publik yang harganya tidak terhingga,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I itu membandingkan rencana pemerintah membangun jembatan pada tahun 2020 yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Bangka dengan anggaran Rp15 triliun.
Jembatan itu, kata Bambang, hanya dilewati 10 kendaran per jam jadi cenderung mubazir.
“Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat Basarnas yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa publik. Kami prihatin dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa publik,” pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Pemerintah dinilai tidak mempedulikan nyawa publik dengan terus memotong anggaran Basarnas selama tiga tahun berturut-turut.
"Basarnas yang kuat sangat dibutuhkan Indonesia yang berada di ring of fire, terutama untuk menyelamatkan banyak nyawa publik dari bahaya bencana alam,” kata Bambang, dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (3/9)
Politisi Partai Gerindra itu mengungkap, Basarnas pernah mengajukan anggaran sebesar Rp4 triliun namun dipotong menjadi hanya Rp2 triliun.
Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi protokol International Maritime Organization sebagai negara yang punya lautan luas.
"Kami menganggap tidak ada perhatian pemerintah terhadap nyawa publik yang harganya tidak terhingga,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I itu membandingkan rencana pemerintah membangun jembatan pada tahun 2020 yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Bangka dengan anggaran Rp15 triliun.
Jembatan itu, kata Bambang, hanya dilewati 10 kendaran per jam jadi cenderung mubazir.
“Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat Basarnas yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa publik. Kami prihatin dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa publik,” pungkasnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019