Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.
Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat.
Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.
"Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," Katanya dalam rilisnya yang diterima, Minggu (18/8).
Bambang melanjutkan, dirinya tidak setuju polusi udara di DKI Jakarta diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri, sebagaimana pernyataan Gubernur Anies Baswedan.
Pasalnya, kasus polusi asap seperti itu pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.
"Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan," Kata Politisi asal Surabaya dari Partai Gerindra di Komisi V.
Di Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap perekenomian nasional, ini karena 60% ekonomi Indonesia ada di Jakarta.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal pada ekonomi nasional, sebab kurs mata uang asing akan meningkat dan rupiah bisa melemah.
"Pembatasan umur kendaraan itu, maka akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada impor besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif padahal yang diinginkan pemerintah neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini" tutur Bambang.
Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota.
"Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," katanya.
Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.
Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.
Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik.
"Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar," ujarnya.
Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat.
Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.
"Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," Katanya dalam rilisnya yang diterima, Minggu (18/8).
Bambang melanjutkan, dirinya tidak setuju polusi udara di DKI Jakarta diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri, sebagaimana pernyataan Gubernur Anies Baswedan.
Pasalnya, kasus polusi asap seperti itu pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.
"Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan," Kata Politisi asal Surabaya dari Partai Gerindra di Komisi V.
Di Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap perekenomian nasional, ini karena 60% ekonomi Indonesia ada di Jakarta.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal pada ekonomi nasional, sebab kurs mata uang asing akan meningkat dan rupiah bisa melemah.
"Pembatasan umur kendaraan itu, maka akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada impor besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif padahal yang diinginkan pemerintah neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini" tutur Bambang.
Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota.
"Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," katanya.
Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.
Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.
Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik.
"Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar," ujarnya.
Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019