Samarinda (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan melakukan studi banding sektor pertambangan di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
Asisten III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda Ridwan Tassa saat menerima rombongan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa mengakui, aktivitas pertambangan yang terlihat secara kasat mata, tidak hanya berada di kawasan Kota Samarinda tetapi juga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepada tamunya, Ridwan Tassa mengatakan, sektor pertambangan di Kota Samarinda juga berdampak pada masalah banjir.
"Tidak bisa dipungkiri, sektor pertambangan juga menimbulkan masalah, yakni banjir yang telah menjadi momok bagi masyarakat. Namun, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah tegas terkait reklamasi lingkungan bekas tambang, yakni setiap lahan yang sudah telanjur digarap harus dilakukan penanaman ulang," ungkap Ridwan Tassa.
Pemerintah Kota Samarinda juga telah mengambil tindakan tegas hingga penutupan sementara terhadap kegiatan pertambangan yang terbukti menimbulkan kerugian langsung kepada masyarakat.
"Pemerintah Kota Samarinda juga telah membuat payung hukum berupa Perda (Peraturan Daerah) terkait mekanisme pungutan restribusi sektor pertambangan," ungkap Ridwan Tassa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin M Zakaria selaku ketua rombongan mengatakan, maksud kedatangan mereka di Kota Samarinda yakni untuk melihat lebih dekat sistem pengelolaan sektor tambang tersebut agar tidak sampai memberi dampak negatif bagi masyarakat.
"Kami datang ke Samarinda untuk mengkaji dampak positif dan negatif sektor pertambangan, khususnya terkait masalah perizinan, masalah reklamasinya, pengelolaan limbah serta sistem pungutan restribusi/royaltinya agar kami tidak sampai terjebak dalam sebuah kondisi setelah sektor pertambangan tersebut lebih banyak lagi digarap di wilayah kami," kata Zakaria
Di Kabupaten Banyuasin, kata Zakaria, baru lima perusahaan tambang yang beroperasi.
"Itupun kami melihat sudah ada indikasi dampak kurang baik bagi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan. Kami juga ingin mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan terhadap program CSR (corporate social responsibility) mereka," kata Zakaria. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Asisten III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda Ridwan Tassa saat menerima rombongan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa mengakui, aktivitas pertambangan yang terlihat secara kasat mata, tidak hanya berada di kawasan Kota Samarinda tetapi juga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepada tamunya, Ridwan Tassa mengatakan, sektor pertambangan di Kota Samarinda juga berdampak pada masalah banjir.
"Tidak bisa dipungkiri, sektor pertambangan juga menimbulkan masalah, yakni banjir yang telah menjadi momok bagi masyarakat. Namun, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah tegas terkait reklamasi lingkungan bekas tambang, yakni setiap lahan yang sudah telanjur digarap harus dilakukan penanaman ulang," ungkap Ridwan Tassa.
Pemerintah Kota Samarinda juga telah mengambil tindakan tegas hingga penutupan sementara terhadap kegiatan pertambangan yang terbukti menimbulkan kerugian langsung kepada masyarakat.
"Pemerintah Kota Samarinda juga telah membuat payung hukum berupa Perda (Peraturan Daerah) terkait mekanisme pungutan restribusi sektor pertambangan," ungkap Ridwan Tassa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin M Zakaria selaku ketua rombongan mengatakan, maksud kedatangan mereka di Kota Samarinda yakni untuk melihat lebih dekat sistem pengelolaan sektor tambang tersebut agar tidak sampai memberi dampak negatif bagi masyarakat.
"Kami datang ke Samarinda untuk mengkaji dampak positif dan negatif sektor pertambangan, khususnya terkait masalah perizinan, masalah reklamasinya, pengelolaan limbah serta sistem pungutan restribusi/royaltinya agar kami tidak sampai terjebak dalam sebuah kondisi setelah sektor pertambangan tersebut lebih banyak lagi digarap di wilayah kami," kata Zakaria
Di Kabupaten Banyuasin, kata Zakaria, baru lima perusahaan tambang yang beroperasi.
"Itupun kami melihat sudah ada indikasi dampak kurang baik bagi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan. Kami juga ingin mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan terhadap program CSR (corporate social responsibility) mereka," kata Zakaria. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012