Penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai cukup tinggi karena mencapai 7.331 orang, sehingga pemerintah dan semua pihak terkait diminta menyiapkan fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas sebagai bukti bahwa mereka juga mendapat perhatian.
"Jumlah penyandang disabilitas yang sebanyak itu jika dipersentasekan dengan jumlah penduduk Kaltim, maka terdapat 0,3 persen. Dari sisi persen memang rendah, tapi dari sisi kemanusiaan ini cukup tinggi," ujar Kepala Pusat Studi ASEAN, Universitas Mulawarman Dr. Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan itu ketika menjadi pembicaraan dalam Seminar Konsultasi Publik dengan tema "Pelindungan dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Kerja Sama ASEAN" yang digelar di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Ia memperkirakan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 7.331 jiwa itu bukan merupakan jumlah akhir, sehingga masih dimungkinkan ada penyandang lain yang belum terdata terutama mereka yang bermukim di desa-desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.
Untuk itu ia menantang para mahasiswa di masing-masing fakultas atau melalui kerja sama antarfakultas untuk melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, baik terkait pendataan ke kabupaten/kota untuk mendapatkan akurasi data maupun fasilitas apa saja yang sudah ada dan yang perlu dipenuhi.
Ia juga mengatakan bahwa secara norma untuk penyebutan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, lebih santun disebut disabilitas, bukan cacat karena cacat lebih cenderung pada keadaan barang yang rusak.
Sedangkan untuk masyarakat umum, lanjutnya, cara pandang terhadap penyandang disabilitas sudah baik, namun diakui memang masih ada beberapa orang yang belum respek terhadap mereka.
Untuk itu, perlu adanya bantuan semua pihak untuk menyosialisasikan dan memberikan pemahaman bahwa mereka merupakan orang istimewa yang memerlukan bantuan maupun penanganan khusus.
Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang masih setengah hati dalam pemberian ruang bagi disabilitas, hal ini dapat dilihat dari alokasi APBN maupun APBD yang masih minim sehingga di ruang-ruang publik dan bantuan untuk disabilitas juga sangat kecil.
"Pemerintah daerah kalau mau dikatakan berpihak pada penyandang disabilitas, maka hal itu bisa kita lihat berapa besar nilai dalam APBD yang dialokasikan untuk penyandang disabilitas. Bagaimana dengan Kota Samarinda? Saya lihat Samarinda masih bergelut ke arah itu," ucap Aji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Jumlah penyandang disabilitas yang sebanyak itu jika dipersentasekan dengan jumlah penduduk Kaltim, maka terdapat 0,3 persen. Dari sisi persen memang rendah, tapi dari sisi kemanusiaan ini cukup tinggi," ujar Kepala Pusat Studi ASEAN, Universitas Mulawarman Dr. Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan itu ketika menjadi pembicaraan dalam Seminar Konsultasi Publik dengan tema "Pelindungan dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Kerja Sama ASEAN" yang digelar di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Ia memperkirakan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 7.331 jiwa itu bukan merupakan jumlah akhir, sehingga masih dimungkinkan ada penyandang lain yang belum terdata terutama mereka yang bermukim di desa-desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.
Untuk itu ia menantang para mahasiswa di masing-masing fakultas atau melalui kerja sama antarfakultas untuk melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, baik terkait pendataan ke kabupaten/kota untuk mendapatkan akurasi data maupun fasilitas apa saja yang sudah ada dan yang perlu dipenuhi.
Ia juga mengatakan bahwa secara norma untuk penyebutan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, lebih santun disebut disabilitas, bukan cacat karena cacat lebih cenderung pada keadaan barang yang rusak.
Sedangkan untuk masyarakat umum, lanjutnya, cara pandang terhadap penyandang disabilitas sudah baik, namun diakui memang masih ada beberapa orang yang belum respek terhadap mereka.
Untuk itu, perlu adanya bantuan semua pihak untuk menyosialisasikan dan memberikan pemahaman bahwa mereka merupakan orang istimewa yang memerlukan bantuan maupun penanganan khusus.
Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang masih setengah hati dalam pemberian ruang bagi disabilitas, hal ini dapat dilihat dari alokasi APBN maupun APBD yang masih minim sehingga di ruang-ruang publik dan bantuan untuk disabilitas juga sangat kecil.
"Pemerintah daerah kalau mau dikatakan berpihak pada penyandang disabilitas, maka hal itu bisa kita lihat berapa besar nilai dalam APBD yang dialokasikan untuk penyandang disabilitas. Bagaimana dengan Kota Samarinda? Saya lihat Samarinda masih bergelut ke arah itu," ucap Aji.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019