Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Ketersediaan pangan nasional merupakan masalah krusial pemerintah setiap tahun, karena kenyataannya produksi pangan khususnya beras dari tahun ke tahun sangat fluktuatif.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak petani tidak bergairah lagi dalam melakukan usaha tani seperti menanam padi. Kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat situasi ketersediaan pangan nasional bahkan di dunia menjadi semakin rawan.
Banyak faktor yang menyebabkan para petani enggan melanjutkan aktivitasnya menanam padi. Sebuah penelitian mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektare setiap tahun.
Selain itu, anomali cuaca, bencana alam, dan rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, membuat banyak petani beralih fungsi dengan menjadi pekerja atau usaha lain.
Ketersediaan pangan di dunia, khususnya beras, kini mulai mengkhawatirkan. Masing-masing negara pengekspor beras/pangan menerapkan politik untuk menahan berasnya bagi kestabilan kesediaan pangan di negaranya.
Jika dilihat lebih jauh lagi, kekurangan pangan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial, ketegangan geo politik, inflasi global, meningkatnya kelaparan diantara penduduk, meluasnya malnutrisi bagi anak-anak, dan bayi-bayi yang lahir memiliki berat timbangan yang kurang.
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dengan menjadikan sejumlah daerah yang memiliki potensi lahan yang besar sebagai lumbung pangan nasional.
Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan sebagai Lumbung Energi dapat pula menjadi Lumbung Pangan Nasional.
Kaltim dinilai memiliki sumberdaya lahan yang cukup luas yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan tanaman pangan. Dari segi agroekologis/biofisik dapat pula dijadikan modal bagi pengembangan kawasan pangan skala luas (food estate).
Di sisi lain, para pakar energi juga telah mengingatkan agar Kaltim harus bangkit dari ketergantungannya terhadap sumberdaya alam non-renewable (pertambangan) seperti minyak bumi dan batu bara yang suatu saat pasti akan habis.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa Kaltim harus segera mengantisipasinya dengan membangun Rice Estate dan Food Estate sebagai sumberdaya renewable yang lestari, sekaligus mendongkrak produksi pangan nasional.
Tidak tanggung-tanggung, luas lahan yang disediakan Pemprov Kaltim berada di sepuluh kabupaten mencapai 331.183 ha. Ke-10 kabupaten tersebut memiliki dua puncak musim hujan yaitu bulan Maret dan Desember dengan pola bimodal.
Oleh sebab itu dalam satu tahun dapat ditanam 2 kali padi dan 1 kali palawija. Budidaya padi sawah akan memiliki nilai ekonomis manakala produktivitas lebih dari 5 ton gabah kering giling per hektare.
Tantangan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu langsung ditanggapi oleh para investor yang berdatangan ke Kaltim dengan membawa tim ahlinya masing-masing untuk melihat dari dekat potensi lahan di Kaltim.
Pada 11 Januari 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan para Deputi dan para Dirut Pusri Holding, SHS, PKT, Pertani, Inhutani I, Perum Perhutani, serta Wakil dari Tim Percepatan Rice-Food Estate Kaltim dan Wakil dari Kabupaten Tanah Tidung, melaksanakan survei udara di atas rencana lahan untuk Rice-Food Estate dari Kabupaten Paser, Kutai Barat, Bontang, Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Tarakan.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan kesiapan BUMN melakukan investasi hingga Rp9 triliun untuk mencetak 100.000 hektare sawah baru guna menggenjot produksi beras. Menteri mengatakan, bilamana program tersebut sukses maka Kementerian BUMN akan menambah 200.000 hektare lagi, namun manakala iklim di Kaltim tidak kondusif maka kegiatan tersebut akan dicabut.
"Kalau iklim investasi tidak kondusif, atau diganggu, kami akan pergi," tegas Menteri BUMN Dahlan Iskan di depan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, para bupati dan wakil bupati/wali kota se-Kalimantan Timur di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (10/1) malam.
Lebih lanjut Menteri Dahlan menjelaskan bahwa pengadaan beras selama ini terabaikan. Selain dari Kementerian Pertanian, tidak ada yang secara khusus mengurusi produksi beras. Akibatnya, Indonesia kembali mengimpor beras, dan untuk menekan inflasi terpaksa menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras ke pasaran.
"Memang tahun lalu inflasi kita yang terbaik selama ini, hanya 3,7 persen, tapi jumlah beras yang kita gelontorkan juga yang terbanyak sepanjang sejarah, dan itu mahal sekali," katanya.
Karena itu, Dahlan mengutip Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa program ini dinilai penting dan harus sukses, karena itu sudah waktunya beras ditangani oleh korporasi dan tidak hanya hanya tradisional. Ia juga menyebut persoalan beras yang adalah makanan pokok orang Indonesia, bisa berdampak politik.
Ke depan, tidak tertutup kemungkinan dibentuknya BUMN pangan atau kolaborasi dari BUMN yang ada selama ini untuk difokuskan di sektor pangan.
Minat investor
Lahan 331.183 ha tersedia di Kaltim berada di Kabupaten Paser (5.500 ha), Penajam Paser Utara (1.400 ha), Kutai Barat (70.000 ha), Kutai Kartanegara (36.347 ha), Kutai Timur (67.506 ha), Berau (62.751 ha), Bulungan (50.000 ha), Tanah Tidung (6.200 ha), Malinau (1.933 ha), dan Nunukan (46.200 ha).
Potensi tersebut sangat menarik minat para investor, sejak dilontarkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek dalam Pekan Nasional Petani-Nelayan 2011 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Juni 2011, bahwa Kaltim sanggup untuk membantu mendongkrak produksi beras nasional dalam program Rice Estate dan Food Estate.
Minat investor itu dibuktikan dengan masuknya tiga investor sebelum akhir tahun 2011 dan disambut dengan antusias oleh Bupati Bulungan, dengan memberikan areal di sekitar areal pemukiman transmigrasi Tanjung Buka.
Untuk PT. Sang Hiyang Seri (SHS) diberikan areal seluas 5.000 ha, PT. MIWON (5.000 ha) dan Solaria Group seluas 5.000 ha pula. Ketiganya sudah bergerak mengadakan percobaan lapangan untuk padi, jagung, dan ikan, dan telah sukses.
Menyusul investor lain telah mengajukan untuk memperoleh lahan juga untuk Rice-Food Estate seperti Pusri Holding (30.000 ha), PT SHS (total 40.000 ha), PT Pertani (8.000 ha), Tiga Pilar (10.000 ha), PT Harim (11.000 ha), PT Techniteam Indonesia (100.200 ha), PT Anugerah (2.000 ha), PT Bangun Desa Pangan (1.900 ha),
PT Intraca Penta (10.000 ha), PT Hanurata (200.000 ha), PT BOSOWA (15.000 ha), PT Berau Jagung Raya (10.000 ha), PT Great Giant Agro Industry (5.000 ha).
Total areal yang dimohonkan oleh 14 investor sampai dengan saat ini telah mencapai 410.100 ha, sedangkan areal yang tersedia dari 10 kabupaten baru tersedia 331.183 ha.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga menegaskan kesiapan jajarannya untuk "all out" mendukung program nasional tersebut. "Komitmen Kaltim untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sudah bulat dan bukan sekadar 'lips sevice' semata," ujarnya.
Informasi yang dihimpun dari Humas Pemprov Kaltim menyebutkan bahwa Tim Percepatan Rice-Food Estate Kaltim sedang memverifikasi luasan areal yang dimohonkan oleh para investor agar luasan yang dimohonkan realistik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pada awal 2012, investor Solaria Group dan PT MIWON akan membuka lahan masing-masing seluas 1.000 ha, dan saat ini khususnya Solaria Group telah memulai membuka 100 ha di Tanjung Buka.
Keberhasilan pelaksanaan Program Rice-Food Estate nampaknya akan ditentukan dengan kerja sama secara koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menpersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan program tersebut, serta keseriusan para investor dalam melakukan pengembangan budidaya pangan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak petani tidak bergairah lagi dalam melakukan usaha tani seperti menanam padi. Kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat situasi ketersediaan pangan nasional bahkan di dunia menjadi semakin rawan.
Banyak faktor yang menyebabkan para petani enggan melanjutkan aktivitasnya menanam padi. Sebuah penelitian mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektare setiap tahun.
Selain itu, anomali cuaca, bencana alam, dan rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, membuat banyak petani beralih fungsi dengan menjadi pekerja atau usaha lain.
Ketersediaan pangan di dunia, khususnya beras, kini mulai mengkhawatirkan. Masing-masing negara pengekspor beras/pangan menerapkan politik untuk menahan berasnya bagi kestabilan kesediaan pangan di negaranya.
Jika dilihat lebih jauh lagi, kekurangan pangan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial, ketegangan geo politik, inflasi global, meningkatnya kelaparan diantara penduduk, meluasnya malnutrisi bagi anak-anak, dan bayi-bayi yang lahir memiliki berat timbangan yang kurang.
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dengan menjadikan sejumlah daerah yang memiliki potensi lahan yang besar sebagai lumbung pangan nasional.
Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan sebagai Lumbung Energi dapat pula menjadi Lumbung Pangan Nasional.
Kaltim dinilai memiliki sumberdaya lahan yang cukup luas yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan tanaman pangan. Dari segi agroekologis/biofisik dapat pula dijadikan modal bagi pengembangan kawasan pangan skala luas (food estate).
Di sisi lain, para pakar energi juga telah mengingatkan agar Kaltim harus bangkit dari ketergantungannya terhadap sumberdaya alam non-renewable (pertambangan) seperti minyak bumi dan batu bara yang suatu saat pasti akan habis.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa Kaltim harus segera mengantisipasinya dengan membangun Rice Estate dan Food Estate sebagai sumberdaya renewable yang lestari, sekaligus mendongkrak produksi pangan nasional.
Tidak tanggung-tanggung, luas lahan yang disediakan Pemprov Kaltim berada di sepuluh kabupaten mencapai 331.183 ha. Ke-10 kabupaten tersebut memiliki dua puncak musim hujan yaitu bulan Maret dan Desember dengan pola bimodal.
Oleh sebab itu dalam satu tahun dapat ditanam 2 kali padi dan 1 kali palawija. Budidaya padi sawah akan memiliki nilai ekonomis manakala produktivitas lebih dari 5 ton gabah kering giling per hektare.
Tantangan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu langsung ditanggapi oleh para investor yang berdatangan ke Kaltim dengan membawa tim ahlinya masing-masing untuk melihat dari dekat potensi lahan di Kaltim.
Pada 11 Januari 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan para Deputi dan para Dirut Pusri Holding, SHS, PKT, Pertani, Inhutani I, Perum Perhutani, serta Wakil dari Tim Percepatan Rice-Food Estate Kaltim dan Wakil dari Kabupaten Tanah Tidung, melaksanakan survei udara di atas rencana lahan untuk Rice-Food Estate dari Kabupaten Paser, Kutai Barat, Bontang, Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Tarakan.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan kesiapan BUMN melakukan investasi hingga Rp9 triliun untuk mencetak 100.000 hektare sawah baru guna menggenjot produksi beras. Menteri mengatakan, bilamana program tersebut sukses maka Kementerian BUMN akan menambah 200.000 hektare lagi, namun manakala iklim di Kaltim tidak kondusif maka kegiatan tersebut akan dicabut.
"Kalau iklim investasi tidak kondusif, atau diganggu, kami akan pergi," tegas Menteri BUMN Dahlan Iskan di depan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, para bupati dan wakil bupati/wali kota se-Kalimantan Timur di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (10/1) malam.
Lebih lanjut Menteri Dahlan menjelaskan bahwa pengadaan beras selama ini terabaikan. Selain dari Kementerian Pertanian, tidak ada yang secara khusus mengurusi produksi beras. Akibatnya, Indonesia kembali mengimpor beras, dan untuk menekan inflasi terpaksa menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras ke pasaran.
"Memang tahun lalu inflasi kita yang terbaik selama ini, hanya 3,7 persen, tapi jumlah beras yang kita gelontorkan juga yang terbanyak sepanjang sejarah, dan itu mahal sekali," katanya.
Karena itu, Dahlan mengutip Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa program ini dinilai penting dan harus sukses, karena itu sudah waktunya beras ditangani oleh korporasi dan tidak hanya hanya tradisional. Ia juga menyebut persoalan beras yang adalah makanan pokok orang Indonesia, bisa berdampak politik.
Ke depan, tidak tertutup kemungkinan dibentuknya BUMN pangan atau kolaborasi dari BUMN yang ada selama ini untuk difokuskan di sektor pangan.
Minat investor
Lahan 331.183 ha tersedia di Kaltim berada di Kabupaten Paser (5.500 ha), Penajam Paser Utara (1.400 ha), Kutai Barat (70.000 ha), Kutai Kartanegara (36.347 ha), Kutai Timur (67.506 ha), Berau (62.751 ha), Bulungan (50.000 ha), Tanah Tidung (6.200 ha), Malinau (1.933 ha), dan Nunukan (46.200 ha).
Potensi tersebut sangat menarik minat para investor, sejak dilontarkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek dalam Pekan Nasional Petani-Nelayan 2011 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Juni 2011, bahwa Kaltim sanggup untuk membantu mendongkrak produksi beras nasional dalam program Rice Estate dan Food Estate.
Minat investor itu dibuktikan dengan masuknya tiga investor sebelum akhir tahun 2011 dan disambut dengan antusias oleh Bupati Bulungan, dengan memberikan areal di sekitar areal pemukiman transmigrasi Tanjung Buka.
Untuk PT. Sang Hiyang Seri (SHS) diberikan areal seluas 5.000 ha, PT. MIWON (5.000 ha) dan Solaria Group seluas 5.000 ha pula. Ketiganya sudah bergerak mengadakan percobaan lapangan untuk padi, jagung, dan ikan, dan telah sukses.
Menyusul investor lain telah mengajukan untuk memperoleh lahan juga untuk Rice-Food Estate seperti Pusri Holding (30.000 ha), PT SHS (total 40.000 ha), PT Pertani (8.000 ha), Tiga Pilar (10.000 ha), PT Harim (11.000 ha), PT Techniteam Indonesia (100.200 ha), PT Anugerah (2.000 ha), PT Bangun Desa Pangan (1.900 ha),
PT Intraca Penta (10.000 ha), PT Hanurata (200.000 ha), PT BOSOWA (15.000 ha), PT Berau Jagung Raya (10.000 ha), PT Great Giant Agro Industry (5.000 ha).
Total areal yang dimohonkan oleh 14 investor sampai dengan saat ini telah mencapai 410.100 ha, sedangkan areal yang tersedia dari 10 kabupaten baru tersedia 331.183 ha.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga menegaskan kesiapan jajarannya untuk "all out" mendukung program nasional tersebut. "Komitmen Kaltim untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sudah bulat dan bukan sekadar 'lips sevice' semata," ujarnya.
Informasi yang dihimpun dari Humas Pemprov Kaltim menyebutkan bahwa Tim Percepatan Rice-Food Estate Kaltim sedang memverifikasi luasan areal yang dimohonkan oleh para investor agar luasan yang dimohonkan realistik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pada awal 2012, investor Solaria Group dan PT MIWON akan membuka lahan masing-masing seluas 1.000 ha, dan saat ini khususnya Solaria Group telah memulai membuka 100 ha di Tanjung Buka.
Keberhasilan pelaksanaan Program Rice-Food Estate nampaknya akan ditentukan dengan kerja sama secara koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menpersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan program tersebut, serta keseriusan para investor dalam melakukan pengembangan budidaya pangan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012