Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kabupaten Berau menggelar unjuk rasa di depan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Bupati, Selasa (27/12), terkait jebolnya tanggul milik PT Sumber Bara Energi.
Para mahasiswa pengunjuk rasa menginginkan adanya tindakan terkait dengan jebolnya tanggul penahan air perusahaan batu bara milik PT SBE di Kecamatan Teluk Bayur, karena telah mengakibatkan putusnya akses transportasi darat jalan provinsi.
Salah satu tuntutan HMI yakni meminta pertanggungjawaban Kepala BLH Berau, Basri Sahrin, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala instansi yang memiliki tugas dalam proses pengeluaran Analisis masalah Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pengawasannya.
Bahkan HMI menuding ada permainan antara BLH dengan perusahaan dan BLH harus mempertanggung jawabkan atas insiden yang terjadi di jalan poros Teluk Bayur Labanan terkait pecahnya tanggul PT SBE.
Jogras, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, BLH tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal termasuk dalam operasional PT SBE, hingga menimbulkan bencana bagi masyarakat pengguna jalan.
"Jebolnya PT SBE merupakan sebuah contoh kecil yang merupakan potensi bencana di Kabupaten Berau, kami meminta Bupati dapat lebih menekankan lagi pengawasan, sekali lagi tolong ganti kepala BLH yang sekarang," kata pengunjuk rasa lainnya, Jhon Wahyudi.
HMI meminta ke depan pengawasan BLH harus diperketat khususnya kepada proses pengurusan Amdal ke seluruh perusahaan yang bergerak dibidang mineral dan batu bara.
"Dengan kejadian ini kami meminta dengan tegas, untuk dilakukan kembali peninjauan ulang terhadap Amdal PT SBE dengan transparan, serta mengganti kepala BLH yang berkomitmen siap menjalankan tugas secara transparan dan tanpa tunggangan dari pihak manapun atau yang tidak terlibat praktik KKN," ujarnya.
Nuansa kelalaian dalam bencana jebolnya tanggul SBE, menurut analisa HMI merupakan sebuah kesalahan fatal. Sebab, dia menyebutkan, jalur air sungai yang ditutup sudah merupakan sebuah kesalahan.
Temui Pendemo
Kepala BLH Berau Basri Sahrin akhirnya menemui pendemo dan mengatakan bahwa proses penerbitan Amdal tidak asal-asalan diterbitkan.
"Dalam proses penerbitan, bukan hanya BLH semata melainkan juga melibatkan instansi lain, termasuk mahasiswa, saat rapat Amdal kita undang," ungkap Basri yang kemudian dibalas dengan teriakan protes dari massa HMI yang merasa idak dilibatkan.
Basri kemudian diajak ke Kantor Bupati di Jalab APT Pranoto, Tanjung Redeb, untuk dapat bertemu Bupati dan menyampaikan hal itu bersama.
Ketika menerima pengunjuk rasa, Bupati Berau Drs H Makmur HAPK menyampaikan rasa terima kasihnya karena para mahasiswa ikut peduli dan memperhatikan masalah lingkungan.
"Ini sebuah bentuk perhatian mahasiswa kepada lingkungan, dan saya sampaikan bahwa kita juga memperhatikan, yang menjadi perhatian kami saat ini yakni fokus pada tanggap darurat bagaimana akses jalan bisa segera dilalui masyarakat," kata Bupati'
Dicecar mengenai target penyelesaian jalan yang rusak, Bupati mengaku tidak bisa memasang target.
"Sebab ini jalan provinsi, dan harus menurunkan tim teknis, karena tidak sembarang membangun jalan, nanti jika dibangun asal-asalan baru dibangun hancur lagi," kata Bupati Makmur.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Para mahasiswa pengunjuk rasa menginginkan adanya tindakan terkait dengan jebolnya tanggul penahan air perusahaan batu bara milik PT SBE di Kecamatan Teluk Bayur, karena telah mengakibatkan putusnya akses transportasi darat jalan provinsi.
Salah satu tuntutan HMI yakni meminta pertanggungjawaban Kepala BLH Berau, Basri Sahrin, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala instansi yang memiliki tugas dalam proses pengeluaran Analisis masalah Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pengawasannya.
Bahkan HMI menuding ada permainan antara BLH dengan perusahaan dan BLH harus mempertanggung jawabkan atas insiden yang terjadi di jalan poros Teluk Bayur Labanan terkait pecahnya tanggul PT SBE.
Jogras, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, BLH tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal termasuk dalam operasional PT SBE, hingga menimbulkan bencana bagi masyarakat pengguna jalan.
"Jebolnya PT SBE merupakan sebuah contoh kecil yang merupakan potensi bencana di Kabupaten Berau, kami meminta Bupati dapat lebih menekankan lagi pengawasan, sekali lagi tolong ganti kepala BLH yang sekarang," kata pengunjuk rasa lainnya, Jhon Wahyudi.
HMI meminta ke depan pengawasan BLH harus diperketat khususnya kepada proses pengurusan Amdal ke seluruh perusahaan yang bergerak dibidang mineral dan batu bara.
"Dengan kejadian ini kami meminta dengan tegas, untuk dilakukan kembali peninjauan ulang terhadap Amdal PT SBE dengan transparan, serta mengganti kepala BLH yang berkomitmen siap menjalankan tugas secara transparan dan tanpa tunggangan dari pihak manapun atau yang tidak terlibat praktik KKN," ujarnya.
Nuansa kelalaian dalam bencana jebolnya tanggul SBE, menurut analisa HMI merupakan sebuah kesalahan fatal. Sebab, dia menyebutkan, jalur air sungai yang ditutup sudah merupakan sebuah kesalahan.
Temui Pendemo
Kepala BLH Berau Basri Sahrin akhirnya menemui pendemo dan mengatakan bahwa proses penerbitan Amdal tidak asal-asalan diterbitkan.
"Dalam proses penerbitan, bukan hanya BLH semata melainkan juga melibatkan instansi lain, termasuk mahasiswa, saat rapat Amdal kita undang," ungkap Basri yang kemudian dibalas dengan teriakan protes dari massa HMI yang merasa idak dilibatkan.
Basri kemudian diajak ke Kantor Bupati di Jalab APT Pranoto, Tanjung Redeb, untuk dapat bertemu Bupati dan menyampaikan hal itu bersama.
Ketika menerima pengunjuk rasa, Bupati Berau Drs H Makmur HAPK menyampaikan rasa terima kasihnya karena para mahasiswa ikut peduli dan memperhatikan masalah lingkungan.
"Ini sebuah bentuk perhatian mahasiswa kepada lingkungan, dan saya sampaikan bahwa kita juga memperhatikan, yang menjadi perhatian kami saat ini yakni fokus pada tanggap darurat bagaimana akses jalan bisa segera dilalui masyarakat," kata Bupati'
Dicecar mengenai target penyelesaian jalan yang rusak, Bupati mengaku tidak bisa memasang target.
"Sebab ini jalan provinsi, dan harus menurunkan tim teknis, karena tidak sembarang membangun jalan, nanti jika dibangun asal-asalan baru dibangun hancur lagi," kata Bupati Makmur.(*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011