Bupati Kutai Timur H. Ismunandar bersama Wakil Bupati H. Kasmidi Bulang  menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran (TA) 2018 ke DPRD Kutim pada Rapat Paripurna IV Selasa (26/3) di ruang rapat utama DPRD Kutim.


Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dihadiri seluruh anggota DPRD, Unsur Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm).

Wabup membacakan isi LKPJ yakni Laporan tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Tahun 2016-2021 dengan Visi terwujudnya Kemandirian Kutim Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agorindustri.  

Untuk mewujudkan visi Kutim maka ditetapkan 5 misi pembangunan, pertama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Wabup menjelaskan tujuannya meningkatkan derajat pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan dari capaian tahun 2017 indikatornya meningkat.

Angka rata-rata lama sekolah 2017 sekitar 8,72 persen meningkat jadi 9,60 pada tahun 2018. angka partisipasi sekolah usia 7-12 dan 13-15 tahun 117,15 persen dan 81,06 persen meningkat menjadi sebersar 118,6 persen dan 82,55 persen pada tahun 2018.

Angka partisipasi kasar jenjang SD dan SLTP berturut-turut sebesar 125,28 dan 99,20 persen meningkat menjadi sebesar 126,29 dan 98,90 pada tahun 2018, ucap Wabup.

Ditambahkan angka partisipasi murni jenjang SD dan SLTP 111,18 persen dan 74,26 persen pada tahun 2018. Sementara itu indikator kesehatan yaitu angka harapan mencapai 72,51 tahun meningkat dari sebelumnya 72,45, namun capaian tersebut masih sedikit di bawah target 72,52 tahun.

Kedua mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri. Kutim memposisikan pertanian dalam arti luas sebagai Leading Secktor agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi sektor agribisnis dan terwujudnya agroindustri yang tangguh.

Sektor pertanian menempati urutan pertama penyerapan tenaga kerja sebesar 67 ribu lebih orang dalam total jumlah tenaga kerja 43,76 persen.

"Subsektor tanaman pangan, produktivitas padi sawah naik dari tahun 2017 sebesar 50,05 kw/ha menjadi 50,30 kw/ha tahun 2018 produksivitas padi ladang sedikit menurun tahun 2017 dari 25,85 kw/ha menjadi 25,52kw/ha pada tahun 2018," jelasnya
.
Wabup memaparkan sektor peternakan produksi daging sapi sebanyak 700.000 ton lebih dan daging kambing sebanyak 48 ton, sedangkan komoditas unggas, produksi daging ayam ras pedaging 2 ribu ton lebih dan produksi telur ayam ras 9 ribu lebih tahun 2018.

Total pabrik Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 34 kapasitas terpakai 1.400 ton lebih pada tahun 2018. pada sektor perikanan meningkat dari tahun 2017 sebesar 8.000 ton lebih menjadi 9.000 ton lebih pada tahun 2018.

Sektor pertanian sudah cukup stabil dan berpotensi untuk terus meningkat mampu menghasilkan komoditas unggulan produktif dan kompetitif.

Ketiga meningkatkan Infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata. Wabup menerangkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, energi listrik dan sanitasi pemukiman pemerintah mencapai kemajuan.

Peningkatan jaringan jalan dengan kondisi jalan baik 375,48 km, kondisi sedang sepanjang 375,48 km dan kondisi rusak 555,48 km.

"Persentase cakupan layanan PDAM rumah tangga pada tahun 2017 sekitar 57,16 persen meningkat menjadi 60,88 persen pada tahun 2018," jelasnya.

Pusekesmas berjumlah 21 dan Pusekesmas pembantu berjumlah 108 berbagai kecamatan meningkat dari tahun sebelumnya 107.

Keempat mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.
Wabup menuturkan dengan kondisi yang masih memerlukan pengelolaan  ramah lingkungan menuju yang sehat diperlukan penguatan peran serta swata dan masyarakat luas. Pencapaian tahun sebelumnya 57,14 persen meningkat menjadi 75 persen.

"Penurunan emisi sebesar 0,884 juta menjadi 0,12 juta dan pemantauan evaluasi pelaporan emisi gas rumah kaca tercapai 100 persen pada tahun 2018," tegasnya

Kelima mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wabup mengatakan capaian sasaran meningkat dari indeks kepuasan masyarakat 77,87 persen dari tahun sebelumnya 77,49 persen, dalam hal itu telah melampaui target 77,29 persen.

"Berturut-turut dari 2016-2017 Kutim memperoleh opini BPK wajar tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu Kutim ditahun 2018 optimistis memperoleh WTP kembali," katanya.

Dalam pengembangkan mekanisme pelayanan publik yang inovatif melalui teknologi Pemkab merumuskan pengembangan Smart City dalam sebuah masterplan pedoman pengembangan ke depan.

Selanjutnya, Wabup. H Kasmidi Bulang menyampaikan realisasi pendapatan daerah Kutim mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 84,11 persen dan target proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,75 triliun dan mampu terealisasikan sebesar Rp3,15 triliun.

Namun sumber pendanaan pembangunan berasal dari pendapatan transfer yaitu 89,56 persen adapun Pendapatan Asli Daeerah (PAD) sebesar 4,57 persen selebihnya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi sebesar 5,86 persen, mengingat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan fokus PAD mengoptimalkan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

"Sebelumnya realisasi belanja daerah pada tahun 2017 sebesar Rp2,29 triliun kemudian komponen belanja daerah 2018 mencapai sebesar Rp3,16 triliun terealisasi 77,78 persen," jelasnya.

Pada Kesempatan itu, Bupati bersyukur ditahun 2018 banyak prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim berkat kerja keras semua, dukungan DPRD, Stakeholder dan dukungan masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari beberapa aspek yaitu Penghargaan sebagai kabupaten yang mengimplemntasikan gerakan menuju 100 smartcity.

Selain itu, penghargaan medali perungggu OSN tingkat nasional di Padang, penghargaan kabupaten/kota layak pemuda oleh Menpora RI, penghargaan kepada koperasi Kutim untuk kategori produsen tingkat nasional.

"Penghargaan Kabupaten terbaik satu bidang pembangunan HAM oleh Gubenur Kaltim, penghargaan terbaik satu bidang prestasi penyelenggaraan Diklat Aparatur oleh Gubenur Kaltim, penghargaan dari KEMENPAN-RB atas Penilaian laporan Akutabilitas kinerja instasi pemerintah predikat nilai B dan Rekor Muri bayar pajak masal diikuti kurang lebih 9.000 orang,” tutur Wabup

Pihaknya tetap optimistis pengelolaan kinerja Pemkab Kutim berada dalam jalur yang benar disertai dengan semangat Fokus dan tuntas guna mencapai visi dan misi Kutim. pada akhirnya tujuan menuju masa depan masyarakat Kutim yang lebih baik, maju, dan sejahtera, tutupnya.(hms7)

Pewarta: Wardi Kutim

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019