Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di desa-desa selama ini tidak bisa berperan optimal karena belum adanya dukungan anggaran dari pihak terkait, sehingga pemerintah desa berharap adanya bantuan dari kabupaten atau provinsi untuk biaya operasionalnya.
"Beban operasional, pembangunan, dan pemberdayaan di desa cukup besar sehingga sulit jika harus menyisihkan anggaran lagi untuk KPM, jadi kami harap ada biaya operasional KPM dari kabupaten maupun provinsi," ujar Arbain, Kepala Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kamis.
Tahun 2018 desa yang tersebar di Kabupaten Paser yang totalnya ada 139 desa, rata-rata mendapat anggaran Rp1,5 miliar per desa baik dari APBN melalui Dana Desa (DD) maupun dari APBD Paser melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara tahun ini rata-rata desa di Paser mendapat anggaran Rp1,8 miliar.
Anggaran sebesar itu, lanjutnya, digunakan untuk operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap kepala desa bersama aparaturnya di kisaran Rp600 juta, sehingga selebihnya itulah yang digunakan untuk biaya pembangunan di berbagai bidang plus pemberdayaan masyarakat.
"Untuk membiayai kegiatan sejumlah lembaga kemasyarakatan desa juga besar, antara lain tahun lalu kegiatan untuk Karang Taruna dialokasikan Rp15 juta, kemudian untuk PKK Rp20 juta, dan anggaran untuk lembaga lain, jadi berat rasanya kalau harus dikeluarkan lagi untuk operasional KPM, sehingga di sini butuh campur tangan kabupaten dan provinsi,” katanya.
Ia mengakui bahwa saat ini KPM di desanya tidak berjalan optimal karena lemahnya pembinaan, berbeda dengan tahun 2014 ke bawah karena saat itu mendapat perhatian melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
Saat itu, lanjut dia, warga yang tergabung dalam KPM desa sering terlibat dalam perencanaan pembangunan desa hingga pelaksanaannya, namun semenjak PNPM-MPd tidak berlanjut, maka mereka tidak lagi mendapat pembinaan yang akhirnya mereka tidak aktif.
Namun demikian, ia mengaku masih bersyukur karena adanya pendamping desa baik di tingkat lokal desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten yang memberikan bantuan dalam proses perencanaan pembangunan, namun akan lebih baik jika ada KPM karena kadernya berasal dari desa setempat.
"Untuk proses pembangunan, sejak tahun lalu kami perlahan mengarahkan kegiatan bidang peningkatan ekonomi, terutama pertanian sehingga arah yang kami lakukan adalah pembangunan jalan pertanian dan kaitannya, pelatihan pertanian, termasuk pemberdayaan, maka kami anggap penting keberadaan kader pemberdayaan," katanya.
Ia menuturkan bahwa di desa yang dipimpinnya itu dulunya banyak warga yang bekerja di tambang emas tradisional dengan cara mendulang, namun kini emas sulit didapat sehingga pihaknya mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke pertanian dalam arti luas.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019