Samarinda (Antaranews Kaltim) - Provinsi Kalimantan Timur makin optimistis akan keberhasilan Program Pembangunan Hijau karena mendapat dukungan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia akan tetapi juga negara-negara lain di dunia.
"Optimisme ini muncul lagi setelah delegasi Kaltim kembali dari pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF Taskforce) di San Fransisco, 10-12 September 2018," ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim Daddy Ruhiyat di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan bahwa Kaltim sudah betul memulai pembangunan hijau sehingga program itu harus dilanjutkan.
Apalagi, katanya, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam pertemuan GCF di Amerika Serikat, program itu tepat untuk mengurangi emisi.
GCF, kata dia, dibentuk untuk memajukan model pendekatan yurisdiksi dalam menjalankan pembangunan rendah emisi dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).
Para peneliti dari Earth Innovation Institute (EII), Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan GCF Taskforce, melakukan kolaborasi penelitian di 39 yurisdiksi yang 90 persennya adalah anggota GCF.
Ia menjelaskan mereka ingin melihat sejauh mana gap antara komitmen sebagai anggota GCF dengan kegiatan penurunan emisi di setiap yurisdiksi.
Saat ini, katanya, 38 dari 39 yurisdiksi telah menandatangani komitmen formal berskala internasional untuk memperlambat deforestasi, mempercepat reforestasi, termasuk tujuh wakil Indonesia.
Menurut peneliti dari EII, Claudia Stickler, mayoritas yurisdiksi memiliki setidaknya satu kebijakan, program atau tindakan lain untuk melaksanakan komitmen tersebut.
Para peneliti juga menemukan bahwa 19 responden berhasil mengurangi deforestasi di bawah Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) selama lima tahun terakhir, seperti Brazil dengan sembilan wakil yurisdiksi yang masuk dalam penelitian ini menjadi negara dengan presentase tertinggi dalam menurunkan laju deforestasi di bawah tingkat FREL, dengan presentase tertinggi yaitu rata-rata 44 persen.
"Adapun Indonesia dengan tujuh yurisdiksi, memiliki tiga wakil yang angka deforestasinya cenderung meningkat, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat," ucap Daddy. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Optimisme ini muncul lagi setelah delegasi Kaltim kembali dari pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF Taskforce) di San Fransisco, 10-12 September 2018," ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim Daddy Ruhiyat di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan bahwa Kaltim sudah betul memulai pembangunan hijau sehingga program itu harus dilanjutkan.
Apalagi, katanya, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam pertemuan GCF di Amerika Serikat, program itu tepat untuk mengurangi emisi.
GCF, kata dia, dibentuk untuk memajukan model pendekatan yurisdiksi dalam menjalankan pembangunan rendah emisi dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).
Para peneliti dari Earth Innovation Institute (EII), Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan GCF Taskforce, melakukan kolaborasi penelitian di 39 yurisdiksi yang 90 persennya adalah anggota GCF.
Ia menjelaskan mereka ingin melihat sejauh mana gap antara komitmen sebagai anggota GCF dengan kegiatan penurunan emisi di setiap yurisdiksi.
Saat ini, katanya, 38 dari 39 yurisdiksi telah menandatangani komitmen formal berskala internasional untuk memperlambat deforestasi, mempercepat reforestasi, termasuk tujuh wakil Indonesia.
Menurut peneliti dari EII, Claudia Stickler, mayoritas yurisdiksi memiliki setidaknya satu kebijakan, program atau tindakan lain untuk melaksanakan komitmen tersebut.
Para peneliti juga menemukan bahwa 19 responden berhasil mengurangi deforestasi di bawah Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) selama lima tahun terakhir, seperti Brazil dengan sembilan wakil yurisdiksi yang masuk dalam penelitian ini menjadi negara dengan presentase tertinggi dalam menurunkan laju deforestasi di bawah tingkat FREL, dengan presentase tertinggi yaitu rata-rata 44 persen.
"Adapun Indonesia dengan tujuh yurisdiksi, memiliki tiga wakil yang angka deforestasinya cenderung meningkat, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat," ucap Daddy. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018