Samarinda (Antaranews Kaltim) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur mengidentifikasi terdapat petugas pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mendukung pasangan calon tertentu di 60 tempat pemungutan suara.
"Sebanyak 60 TPS yang petugas KPPS-nya berpotensi mendukung paslon tertentu ini karena kami mendapat catatan dan laporan masyarakat disertai dengan beberapa indikasi yang memang kecurigaan tersebut bisa saja benar," ujaranggota Bawaslu Galeh Akbar Tanjung di Samarinda, Minggu.
Indikasi kerawanan tersebut antara lain karena petugas KPPS di TPS ada yang masih berhubungan keluarga dengan salah satu paslon, kemudian karena keakraban petugas dengan paslon, karena dalam Pilkada sebelumnya mereka adalah tim, dan sejumlah indikator lain, katanya.
Untuk itu, kata Galeh, diharapkan bantuan semua lapisan masyarakat untuk waspada guna meminimalisir adanya kecurangan, sehingga Pilkada Kaltim bisa berjalan jujur, adil, dan bersih karena bisa jadi akan muncul kerawanan lainnya.
Sedangkan 60 TPS yang petugasnya rawan mendukung salah satu paslon itu adalah 17 TPS di Kota Samarinda, 12 TPS di Kabupaten Kutai Kartanegara, empat TPS di Balikpapan, di Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masing-masing terdapat dua TPS, serta satu TPS di Kabupaten Berau.
Kerawanan lain yang berpotensi hilangnya atau berubahnya suara adalah karena ketua hingga anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis, sehingga pengetahuan mereka bisa jadi belum benar-benar memahami tugas dan fungsi, bahkan bisa jadi tidak paham dengan tugasnya.
Dalam kerawanan yang petugasnya tidak mengikuti bimtek ini, di Kutai Timur tersebar di 304 TPS, di Mahakam Ulu ada 24 TPS, di Samarinda ada 17 TPS, di Balikpapan terdapat 16 TPS, di Bontang ada tujuh TPS, di Kutai Barat terdapat lima TPS, dan di Kutai Kartanegara ada satu TPS.
"Potensi kerawanan lainnya adalah ketersediaan logistik baik logistik formulir terkait pencoblosan maupun logistik urusan perut. Bila logistik untuk perut terlambat datang, dikhawatirkan akan ada paslon yang membelikan sehingga bisa mempengaruhi petugas KPPS," kata Galeh.
Untuk potensi kerawanan kategori logistik ini, katanya, antara lain di Samarinda terdapat 689 TPS, di Kutai Timur ada 85 TPS, di Kutai Kartanegara ada 60 TPS, di Bontang ada 48 TPS, di Penajam Paser Utara terdapat 30 TPS, di Kutai Barat 25 TPS, Berau sembilan TPS, Mahakam Ulu tiga TPS, dan di Balikpapan hanya ada satu TPS yang rawan di kategori ini. (*)
Baca juga: Bawaslu: Samarinda miliki potensi kerawanan tertinggi saat pilkada
Baca juga: Alasan keamanan, surat suara tak wajib di TPS pada H-1
Baca juga: Bawaslu Kaltim beberkan pelanggaran selama kampanye pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Sebanyak 60 TPS yang petugas KPPS-nya berpotensi mendukung paslon tertentu ini karena kami mendapat catatan dan laporan masyarakat disertai dengan beberapa indikasi yang memang kecurigaan tersebut bisa saja benar," ujaranggota Bawaslu Galeh Akbar Tanjung di Samarinda, Minggu.
Indikasi kerawanan tersebut antara lain karena petugas KPPS di TPS ada yang masih berhubungan keluarga dengan salah satu paslon, kemudian karena keakraban petugas dengan paslon, karena dalam Pilkada sebelumnya mereka adalah tim, dan sejumlah indikator lain, katanya.
Untuk itu, kata Galeh, diharapkan bantuan semua lapisan masyarakat untuk waspada guna meminimalisir adanya kecurangan, sehingga Pilkada Kaltim bisa berjalan jujur, adil, dan bersih karena bisa jadi akan muncul kerawanan lainnya.
Sedangkan 60 TPS yang petugasnya rawan mendukung salah satu paslon itu adalah 17 TPS di Kota Samarinda, 12 TPS di Kabupaten Kutai Kartanegara, empat TPS di Balikpapan, di Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masing-masing terdapat dua TPS, serta satu TPS di Kabupaten Berau.
Kerawanan lain yang berpotensi hilangnya atau berubahnya suara adalah karena ketua hingga anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis, sehingga pengetahuan mereka bisa jadi belum benar-benar memahami tugas dan fungsi, bahkan bisa jadi tidak paham dengan tugasnya.
Dalam kerawanan yang petugasnya tidak mengikuti bimtek ini, di Kutai Timur tersebar di 304 TPS, di Mahakam Ulu ada 24 TPS, di Samarinda ada 17 TPS, di Balikpapan terdapat 16 TPS, di Bontang ada tujuh TPS, di Kutai Barat terdapat lima TPS, dan di Kutai Kartanegara ada satu TPS.
"Potensi kerawanan lainnya adalah ketersediaan logistik baik logistik formulir terkait pencoblosan maupun logistik urusan perut. Bila logistik untuk perut terlambat datang, dikhawatirkan akan ada paslon yang membelikan sehingga bisa mempengaruhi petugas KPPS," kata Galeh.
Untuk potensi kerawanan kategori logistik ini, katanya, antara lain di Samarinda terdapat 689 TPS, di Kutai Timur ada 85 TPS, di Kutai Kartanegara ada 60 TPS, di Bontang ada 48 TPS, di Penajam Paser Utara terdapat 30 TPS, di Kutai Barat 25 TPS, Berau sembilan TPS, Mahakam Ulu tiga TPS, dan di Balikpapan hanya ada satu TPS yang rawan di kategori ini. (*)
Baca juga: Bawaslu: Samarinda miliki potensi kerawanan tertinggi saat pilkada
Baca juga: Alasan keamanan, surat suara tak wajib di TPS pada H-1
Baca juga: Bawaslu Kaltim beberkan pelanggaran selama kampanye pilkada
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018