Samarinda (Antaranews Kaltim) - Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan merupakan implementasi nyata Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu guna mewujudkan visi-misi bupati dalam percepatan pembangunan kampung, kata tenaga ahli Bupati Mahakam Ulu.
"Perwujudan visi-misi presiden adalah menggelontorkan dana desa guna membangun Indonesia dari pinggiran, sedangkan ADK dan Bankeu merupakan perwujudan visi-misi bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu guna membangun kampung," ujar Musa Ibrahim, tenaga shli Bupati Mahulu, dihubungi di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, tidak banyak pemimpin kabupaten yang memiliki pandangan jauh ke depan dalam percepatan pembangunan desa/kampung, sehingga program bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) yang salah satunya melalui ADK dan Bankeu merupakan langkah cerdas dan visioner.
"Ini karena kampung merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan dalam pembangunan manusia, ekonomi, budaya, agama, dan pembangunan di segala bidang, sehingga melalui bantuan keuangan, maka pemerintah kampung mendapat dorongan mengembangkan potensinya masing-masing," paparnya.
Pemerintah kampung dalam gerakan pembangunan, lanjut Musa, selain mendapat jaminan dari hadirnya Undang-Undang Desa, juga mendapat kekuatan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
Melalui bantuan keuangan ini diharapkan penggalian potensi lokal berikut pemberdayaan masyarakat semakin intensif.
Tahun ini, lanjutnya, sebanyak 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu mendapat anggaran total senilai Rp159,95 miliar, terdiri atas dana yang dikucurkan dari APBN berupa dana desa Rp56,36 miliar.
Kemudian dari APBD Mahakam Ulu senilai Rp103,59 miliar, meliputi ADK senilai Rp88,59 miliar dan Bankeu sebesar Rp15 miliar, sehingga melalui anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan kemajuan kampung lebih cepat terlihat.
Secara umum, jelas Musa, ADK merupakan bagian program untuk mewujudkan visi misi pemkab dan kampung.
Namun, harus diakui bahwa melalui ini tidak bisa cepat karena banyak menu pilihan yang bisa dikerjakan dari ADK, sehingga bisa jadi ada kampung yang melakukan kegiatan bukan untuk tujuan ekonomi jangka panjang.
Maka, kemudian Pemkab Mahulu membuat kebijakan Bankeu, karena melalui pola ini diyakini mampu mewujudkan visi misi karena Bankeu hanya memiliki pilihan terbatas untuk meningkatkan ekonomi, menggali dan mengembangkan potensi kampung, seperti membangun air minum dalam kemasan dan kegiatan lain yang sesuai dengan potensi lokal.
"ADK untuk pencapaian visi misi bupati dan kepala kampung, sementara secara khusus untuk mendorong percepatan visi misi bupati dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan pengembangan produk unggulan desa (prudes) sehingga bupati mengalokasikan dana khusus dalam bentuk Bankeu," ucap Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Perwujudan visi-misi presiden adalah menggelontorkan dana desa guna membangun Indonesia dari pinggiran, sedangkan ADK dan Bankeu merupakan perwujudan visi-misi bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu guna membangun kampung," ujar Musa Ibrahim, tenaga shli Bupati Mahulu, dihubungi di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, tidak banyak pemimpin kabupaten yang memiliki pandangan jauh ke depan dalam percepatan pembangunan desa/kampung, sehingga program bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) yang salah satunya melalui ADK dan Bankeu merupakan langkah cerdas dan visioner.
"Ini karena kampung merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan dalam pembangunan manusia, ekonomi, budaya, agama, dan pembangunan di segala bidang, sehingga melalui bantuan keuangan, maka pemerintah kampung mendapat dorongan mengembangkan potensinya masing-masing," paparnya.
Pemerintah kampung dalam gerakan pembangunan, lanjut Musa, selain mendapat jaminan dari hadirnya Undang-Undang Desa, juga mendapat kekuatan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
Melalui bantuan keuangan ini diharapkan penggalian potensi lokal berikut pemberdayaan masyarakat semakin intensif.
Tahun ini, lanjutnya, sebanyak 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu mendapat anggaran total senilai Rp159,95 miliar, terdiri atas dana yang dikucurkan dari APBN berupa dana desa Rp56,36 miliar.
Kemudian dari APBD Mahakam Ulu senilai Rp103,59 miliar, meliputi ADK senilai Rp88,59 miliar dan Bankeu sebesar Rp15 miliar, sehingga melalui anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan kemajuan kampung lebih cepat terlihat.
Secara umum, jelas Musa, ADK merupakan bagian program untuk mewujudkan visi misi pemkab dan kampung.
Namun, harus diakui bahwa melalui ini tidak bisa cepat karena banyak menu pilihan yang bisa dikerjakan dari ADK, sehingga bisa jadi ada kampung yang melakukan kegiatan bukan untuk tujuan ekonomi jangka panjang.
Maka, kemudian Pemkab Mahulu membuat kebijakan Bankeu, karena melalui pola ini diyakini mampu mewujudkan visi misi karena Bankeu hanya memiliki pilihan terbatas untuk meningkatkan ekonomi, menggali dan mengembangkan potensi kampung, seperti membangun air minum dalam kemasan dan kegiatan lain yang sesuai dengan potensi lokal.
"ADK untuk pencapaian visi misi bupati dan kepala kampung, sementara secara khusus untuk mendorong percepatan visi misi bupati dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan pengembangan produk unggulan desa (prudes) sehingga bupati mengalokasikan dana khusus dalam bentuk Bankeu," ucap Musa. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018