Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dana desa tahun 2017 di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, tercatat sebesar Rp2,31 miliar atau sekitar 5 persen dari total pagu anggaran dari pemerintah yang mencapai Rp46,4 miliar.
"Dari pagu anggaran Rp46,4 miliar tersebut, penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) senilai Rp46 miliar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Jumat.
Dari hasil penyaluran ke RKD itu, lanjut mantan Camat Long Bagun ini, realisasi penyerapan untuk berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Rp43,69 miliar.
Dalam pengelolaan dana desa, petinggi atau kepala desa bersama para perangkatnya dan masyarakat kampung melakukan musyawarah guna membahas rencana program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas.
Menurut Lawing, dalam musyawarah perencanaan pembangunan banyak usulan yang masuk dan semua berharap bisa diakomodasi, sehingga peserta musyawarah harus merumuskan kebutuhan yang mendesak untuk dibangun dan harus mendapat kesepakatan bersama.
Ia mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, masyarakat melakukan secara partisipatif sehingga banyak warga yang terlibat.
Namun, Lawing juga mengakui bahwa pola partisipatif ini masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak lagi warga yang terlibat dalam pembangunan demi mempercepat kemajuan kampung.
Menurut ia, dalam pelaksanaan kegiatan yang biayanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) dilakukan dengan melibatkan tim pelaksana kegiatan.
Sepanjang tahun anggaran 2017, penatausahaan keuangan bagi 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk mempermudah aparatur kampung dalam menyusun laporan keuangan.
"Begitu pula dengan penatausahaan keuangan untuk tahun 2018, juga dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes. Kami berharap penggunaan dan pelaporan keuangan tahun ini bisa lebih cepat ketimbang tahun lalu, yakni di akhir tahun semua pekerjaan sudah selesai dan langsung dibuatkan laporan pertanggungjawaban," ucap Lawing. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Dari pagu anggaran Rp46,4 miliar tersebut, penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) senilai Rp46 miliar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Jumat.
Dari hasil penyaluran ke RKD itu, lanjut mantan Camat Long Bagun ini, realisasi penyerapan untuk berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Rp43,69 miliar.
Dalam pengelolaan dana desa, petinggi atau kepala desa bersama para perangkatnya dan masyarakat kampung melakukan musyawarah guna membahas rencana program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas.
Menurut Lawing, dalam musyawarah perencanaan pembangunan banyak usulan yang masuk dan semua berharap bisa diakomodasi, sehingga peserta musyawarah harus merumuskan kebutuhan yang mendesak untuk dibangun dan harus mendapat kesepakatan bersama.
Ia mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, masyarakat melakukan secara partisipatif sehingga banyak warga yang terlibat.
Namun, Lawing juga mengakui bahwa pola partisipatif ini masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak lagi warga yang terlibat dalam pembangunan demi mempercepat kemajuan kampung.
Menurut ia, dalam pelaksanaan kegiatan yang biayanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) dilakukan dengan melibatkan tim pelaksana kegiatan.
Sepanjang tahun anggaran 2017, penatausahaan keuangan bagi 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk mempermudah aparatur kampung dalam menyusun laporan keuangan.
"Begitu pula dengan penatausahaan keuangan untuk tahun 2018, juga dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes. Kami berharap penggunaan dan pelaporan keuangan tahun ini bisa lebih cepat ketimbang tahun lalu, yakni di akhir tahun semua pekerjaan sudah selesai dan langsung dibuatkan laporan pertanggungjawaban," ucap Lawing. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018