Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, untuk mendalami sistem pengelolaan keuangan sekaligus dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
"Hal yang paling saya tekankan kepada semua yang hadir di sini, jangan sampai bapak dan ibu semua tergoda dengan berbagai hal yang bisa menjerumuskan pada tindakan korupsi, maka dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan harus hati-hati," ujar Tim Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rusfian di Ujoh Bilang, Kamis.
Ia mengatakan itu di hadapan Sekkab Mahulu, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Mahulu.
Ia menjelaskan bahwa tugas KPK bukan hanya menindak koruptor, tapi juga melakukan pencegahan agar tidak ada yang melakukan korupsi. Seperti pencegahan yang dilakukan seperti sekarang karena disadari mencegah lebih baik ketimbang membiarkan orang korupsi yang kemudian ditindak.
Menurut dia, KPK merupakan alat, sedangkan tujuan yang lebih penting dari adanya alat ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat.
Yakni dari anggaran yang digunakan secara baik atau tidak dikorupsi, maka uang tersebut akan tepat sasaran dalam pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan publik dan membuat masyarakat sejahtera.
Dalam kesempatan itu, setiap kepala OPD mendapat giliran mempresentasikan program yang telah, sedang dan rencana ke depan dalam pembangunan yang akuntabel transparan, termasuk sistem e-planning, e-budgeting dan bentuk kinerja lain yang terintegrasi karena pola ini dinilai lebih mudah dan menjauhkan dari tindak korupsi.
Salah satunya adalah yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Mahulu Sthephanus Madang bahwa Mahulu sudah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting, bahkan hingga e-monev dan telah terintegrasi dengan semua OPD.
Sedangkan dalam proses perencanaan pembangunan, lanjut Madang, pihaknya menganut pola "buttom up" atau menganut usulan dari bawah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan pemerintahan kampung yang dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kabupaten.
"Mengenai harga satuan berbagai material untuk pembangunan, harga di Mahulu tidak sama karena ada kawasan ekstrem di hulu riam, ada kawasan tengah dan ada kawasan hilir yang dekat dengan Kabupaten Kutai Barat sehingga makin ke hulu sungai yang sulit dijangkau tentu harganya lebih mahal karena biaya transportasinya juga tinggi," kata Madang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Hal yang paling saya tekankan kepada semua yang hadir di sini, jangan sampai bapak dan ibu semua tergoda dengan berbagai hal yang bisa menjerumuskan pada tindakan korupsi, maka dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan harus hati-hati," ujar Tim Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rusfian di Ujoh Bilang, Kamis.
Ia mengatakan itu di hadapan Sekkab Mahulu, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Mahulu.
Ia menjelaskan bahwa tugas KPK bukan hanya menindak koruptor, tapi juga melakukan pencegahan agar tidak ada yang melakukan korupsi. Seperti pencegahan yang dilakukan seperti sekarang karena disadari mencegah lebih baik ketimbang membiarkan orang korupsi yang kemudian ditindak.
Menurut dia, KPK merupakan alat, sedangkan tujuan yang lebih penting dari adanya alat ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat.
Yakni dari anggaran yang digunakan secara baik atau tidak dikorupsi, maka uang tersebut akan tepat sasaran dalam pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan publik dan membuat masyarakat sejahtera.
Dalam kesempatan itu, setiap kepala OPD mendapat giliran mempresentasikan program yang telah, sedang dan rencana ke depan dalam pembangunan yang akuntabel transparan, termasuk sistem e-planning, e-budgeting dan bentuk kinerja lain yang terintegrasi karena pola ini dinilai lebih mudah dan menjauhkan dari tindak korupsi.
Salah satunya adalah yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Mahulu Sthephanus Madang bahwa Mahulu sudah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting, bahkan hingga e-monev dan telah terintegrasi dengan semua OPD.
Sedangkan dalam proses perencanaan pembangunan, lanjut Madang, pihaknya menganut pola "buttom up" atau menganut usulan dari bawah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan pemerintahan kampung yang dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kabupaten.
"Mengenai harga satuan berbagai material untuk pembangunan, harga di Mahulu tidak sama karena ada kawasan ekstrem di hulu riam, ada kawasan tengah dan ada kawasan hilir yang dekat dengan Kabupaten Kutai Barat sehingga makin ke hulu sungai yang sulit dijangkau tentu harganya lebih mahal karena biaya transportasinya juga tinggi," kata Madang. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018