Samarinda (Antaranews Kaltim) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kompetensi para pegawainya, baik terkait kemampuan teknis pekerjaan maupun kemampuan mengelola proses dan hubungan antarmanusia.
"Seluruh jajaran Kanwil DJPb Kaltim berkomitmen untuk terus menguatkan kompetensi per tahap, demi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Midden Sihombing di Samarinda, Senin.
Di antara bentuk peningkatan kompetensi itu adalah beberapa hari lalu (13/4), DJPb menggelar pelatihan soft skill peningkatan kompetensi pegawai yang diikuti 75 peserta, terdiri dari pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Kaltim, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, KPPN Balikpapan, dan dari KPPN Tanjung Redeb.
Pelatihan yang dilangsungkan di Aula Kanwil DJPb Kaltim di Samarinda ini untuk menguatkan kemampuan hard competency dan soft competency. Hard competency merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.
Sedangkan soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antarmanusia, dan untuk membangun interaksi dengan orang lain.
"Pelatihan ini terasa istimewa karena langsung menghadirkan Dr Yosefini Rasyanti Munthe (Yanti Munthe), CEO ARA Indonesia, konsultan manajemen dan psikologi pada beberapa instansi pemerintah dan swasta," jelas Midden.
Pelatihan dilakukan dua sesi. Pada sesi pertama, trainer memaparkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan demi peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Sesi kedua, seluruh peserta diajak melakukan simulasi yang merefleksi beberapa kompetensi.
Setiap pegawai, lanjutnya, harus mengenali setiap potensi dan kekurangan masing-masing, kemudian kekurangannya diperbaiki agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Menurutnya, peningkatan soft competency diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Hasil pengukuran ini kemudian dituangkan dalam bentuk Job Person Match (JPM) yang menyajikan nilai kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
"Nilai JPM ini merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagi pegawai, secara individu pelatihan ini sangat penting sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan nilai JPM yang dimiliki," tutur Midden. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Seluruh jajaran Kanwil DJPb Kaltim berkomitmen untuk terus menguatkan kompetensi per tahap, demi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Midden Sihombing di Samarinda, Senin.
Di antara bentuk peningkatan kompetensi itu adalah beberapa hari lalu (13/4), DJPb menggelar pelatihan soft skill peningkatan kompetensi pegawai yang diikuti 75 peserta, terdiri dari pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Kaltim, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, KPPN Balikpapan, dan dari KPPN Tanjung Redeb.
Pelatihan yang dilangsungkan di Aula Kanwil DJPb Kaltim di Samarinda ini untuk menguatkan kemampuan hard competency dan soft competency. Hard competency merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.
Sedangkan soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antarmanusia, dan untuk membangun interaksi dengan orang lain.
"Pelatihan ini terasa istimewa karena langsung menghadirkan Dr Yosefini Rasyanti Munthe (Yanti Munthe), CEO ARA Indonesia, konsultan manajemen dan psikologi pada beberapa instansi pemerintah dan swasta," jelas Midden.
Pelatihan dilakukan dua sesi. Pada sesi pertama, trainer memaparkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan demi peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Sesi kedua, seluruh peserta diajak melakukan simulasi yang merefleksi beberapa kompetensi.
Setiap pegawai, lanjutnya, harus mengenali setiap potensi dan kekurangan masing-masing, kemudian kekurangannya diperbaiki agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Menurutnya, peningkatan soft competency diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Hasil pengukuran ini kemudian dituangkan dalam bentuk Job Person Match (JPM) yang menyajikan nilai kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
"Nilai JPM ini merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagi pegawai, secara individu pelatihan ini sangat penting sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan nilai JPM yang dimiliki," tutur Midden. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018