Jakarta (Antaranews) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan di perdesaan harus terintegrasi.
"Penanganan stunting di desa harus terintegrasi mulai dari pembangunan polindes, posyandu, penyediaan makanan sehat, pembangunan sanitasi dan air bersih, balai pengobatan desa, dan lainnya. Semua itu bisa memanfaatkan dana desa," ujar Eko dalam acara rembuk penanganan stunting di Jakarta, Selasa.
Pembangunan posyandu ataupun polindes hingga balai pengobatan akan berpengaruh pada penanganan stunting. Badan Kesehatan Dunia, Indonesia ada di urutan ke-lima jumlah anak dengan kondisi stunting. Stunting merupakan masalah gizi yang terjadi sejak dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun, yang tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya.
Eko menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, tapi salah satu kendala untuk menjadi negara maju adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
"Kita ada potensi stunting dan itu adalah pekerjaan besar yang kalau tidak ditangani maka angkatan kerja kita tidak akan siap menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Maka stunting menjadi pekerjaan rumah kita bersama.
Dengan penanganan stunting yang terintegrasi, lanjut Mendes, pihaknya menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen. Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur dan kemiskinan.
"Nah ini, kami berupaya agar bisa menurunkan angka stunting bersama-sama," ujarnya.
Dengan penanganan stunting yang terintegrasi,lanjut dia, pihaknya yakin persentase stunting semakin menurun. Apalagi penurunan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5 persen sementara di kota hanya empat persen.
Eko memberi contoh bagaimana keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak pada penanganan stunting di desa itu seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut berhasil mengelola kolam bekas peninggalan Belanda dan berhasil menghasilkan penghasilan hingga Rp15 miliar per tahun.
"Di sana tidak ada lagi stunting karena anak-anak dapat susu dan telor gratis. Para lansia juga diperhatikan. Jadi kalau dana desanya dimanfaatkan dengan benar, maka berbagai permasalahan di desa dapat teratasi," cetus Mendes. (*)
Baca juga: Dinkes: kasus stunting bukan hanya karena faktor kemiskinan
Baca juga: 10 desa di Penajam dintervensi turunkan kasus stunting
Baca juga: Dinkes Penajam temukan 58 kasus anak "stunting"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Penanganan stunting di desa harus terintegrasi mulai dari pembangunan polindes, posyandu, penyediaan makanan sehat, pembangunan sanitasi dan air bersih, balai pengobatan desa, dan lainnya. Semua itu bisa memanfaatkan dana desa," ujar Eko dalam acara rembuk penanganan stunting di Jakarta, Selasa.
Pembangunan posyandu ataupun polindes hingga balai pengobatan akan berpengaruh pada penanganan stunting. Badan Kesehatan Dunia, Indonesia ada di urutan ke-lima jumlah anak dengan kondisi stunting. Stunting merupakan masalah gizi yang terjadi sejak dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun, yang tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya.
Eko menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, tapi salah satu kendala untuk menjadi negara maju adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
"Kita ada potensi stunting dan itu adalah pekerjaan besar yang kalau tidak ditangani maka angkatan kerja kita tidak akan siap menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Maka stunting menjadi pekerjaan rumah kita bersama.
Dengan penanganan stunting yang terintegrasi, lanjut Mendes, pihaknya menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen. Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur dan kemiskinan.
"Nah ini, kami berupaya agar bisa menurunkan angka stunting bersama-sama," ujarnya.
Dengan penanganan stunting yang terintegrasi,lanjut dia, pihaknya yakin persentase stunting semakin menurun. Apalagi penurunan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5 persen sementara di kota hanya empat persen.
Eko memberi contoh bagaimana keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak pada penanganan stunting di desa itu seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut berhasil mengelola kolam bekas peninggalan Belanda dan berhasil menghasilkan penghasilan hingga Rp15 miliar per tahun.
"Di sana tidak ada lagi stunting karena anak-anak dapat susu dan telor gratis. Para lansia juga diperhatikan. Jadi kalau dana desanya dimanfaatkan dengan benar, maka berbagai permasalahan di desa dapat teratasi," cetus Mendes. (*)
Baca juga: Dinkes: kasus stunting bukan hanya karena faktor kemiskinan
Baca juga: 10 desa di Penajam dintervensi turunkan kasus stunting
Baca juga: Dinkes Penajam temukan 58 kasus anak "stunting"
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018