Sangata (ANTARA News Kaltim) - Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (Pepnas) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Alek Bajo, mendesak Fraksi Partai Demokrat dan Badan Kehormatan BK DPRD Kutai Timur untuk mengganti Ketua DPRD Harti dengan alasan kondisi kesehatannya.
"Kondisi kesehatan Harti yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat tidak layak lagi memimpin sebuah lembaga negara seperti lembaga wakil rakyat. Sebaiknya posisinya sebagai Ketua DPRD Kutim digantikan oleh anggota DPRD lain dari Fraksi Demokrat," katanya yang dihubungi di Sangata, Kutai Timur, Selasa.
Menurut dia, hal itu merupakan tugas dan kewajiban Badan Kehormatan (BK) DPRD dan khususnya Fraksi Demokrat serta DPC Partai Demokrat Kutai Timur untuk mengambil langkah supaya segera memproses pergantian jabatan Ketua DPRD itu.
"Dengan kondisi kesehatan seperti sekarang ini (Harti masih menggunakan kursi roda dalam beraktivitas.red), kami sebagai pengurus Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Kutai Timur menilai, Harti tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, apalagi untuk membahas dan mengesahkan APBD dan kebijakan lain, sebab tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik," katanya.
Alek Bajo juga anggota Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kutai Timur ini mengatakan, publik sudah mengetahui kesehatan Harti selama berbulan-bulan, namun tidak ada tindakan dari partainya dan lembaga DPRD.
Sudah dilaporkan
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim, H Agus Aras, mengatakan, fraksinya sudah menyampaikan permasalahan itu kepada DPP Partai Demokrat.
"Fraksi Demokrat sejak beberapa bulan lalu sudah mengusulkan ke DPP karena ini merupakan kewenangan DPP. Sesuai AD/ART Partai Demokrat, itu merupakan kewenangan DPP, dan kami sudah melaporkannya," katanya.
Menurut Agus Aras, sebelum adanya desakan Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Kutai Timur untuk melakukan evaluasi, Fraksi Partai Demokrat telah lebih dulu mengambil langkah dan melaporkannya ke DPD dan DPP.
"Jadi saat ini masalah Harti sudah ditangani DPP Partai Demokrat," katanya yang sekaligus mengklarifikasi berita ANTARA yang menyebutkan bahwa pihaknya sampai sekarang belum membahas terkait penggantian Ketua DPRD Harti.
Fraksi dan DPC Partai Demokrat Kutim sudah menyampaikan hal itu ke DPP sejak beberapa bulan lalu terkait kesehatan Harti, kata Agus Aras, yang didampingi Muhammad Tim, Alfian Aswad, dan H Sahril, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim.
"Saya tidak pernah mengatakan, Fraksi dan Partai Demokrat belum mengambil sikap dan belum membahas kondisi kesehatan Harti. Kalaupun ada itu pernyataan beberapa bulan lalu, sebelum kesehatan Harti seperti sekarang," kata Agus Aras.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Harti yang masih menggunakan kursi roda mengatakan hanya bekerja sesuai tugasnya. "Keputusan apapun yang akan diambil partai merupakan keputusan yang tidak boleh dilawan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Kondisi kesehatan Harti yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat tidak layak lagi memimpin sebuah lembaga negara seperti lembaga wakil rakyat. Sebaiknya posisinya sebagai Ketua DPRD Kutim digantikan oleh anggota DPRD lain dari Fraksi Demokrat," katanya yang dihubungi di Sangata, Kutai Timur, Selasa.
Menurut dia, hal itu merupakan tugas dan kewajiban Badan Kehormatan (BK) DPRD dan khususnya Fraksi Demokrat serta DPC Partai Demokrat Kutai Timur untuk mengambil langkah supaya segera memproses pergantian jabatan Ketua DPRD itu.
"Dengan kondisi kesehatan seperti sekarang ini (Harti masih menggunakan kursi roda dalam beraktivitas.red), kami sebagai pengurus Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Kutai Timur menilai, Harti tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, apalagi untuk membahas dan mengesahkan APBD dan kebijakan lain, sebab tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik," katanya.
Alek Bajo juga anggota Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kutai Timur ini mengatakan, publik sudah mengetahui kesehatan Harti selama berbulan-bulan, namun tidak ada tindakan dari partainya dan lembaga DPRD.
Sudah dilaporkan
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim, H Agus Aras, mengatakan, fraksinya sudah menyampaikan permasalahan itu kepada DPP Partai Demokrat.
"Fraksi Demokrat sejak beberapa bulan lalu sudah mengusulkan ke DPP karena ini merupakan kewenangan DPP. Sesuai AD/ART Partai Demokrat, itu merupakan kewenangan DPP, dan kami sudah melaporkannya," katanya.
Menurut Agus Aras, sebelum adanya desakan Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Kutai Timur untuk melakukan evaluasi, Fraksi Partai Demokrat telah lebih dulu mengambil langkah dan melaporkannya ke DPD dan DPP.
"Jadi saat ini masalah Harti sudah ditangani DPP Partai Demokrat," katanya yang sekaligus mengklarifikasi berita ANTARA yang menyebutkan bahwa pihaknya sampai sekarang belum membahas terkait penggantian Ketua DPRD Harti.
Fraksi dan DPC Partai Demokrat Kutim sudah menyampaikan hal itu ke DPP sejak beberapa bulan lalu terkait kesehatan Harti, kata Agus Aras, yang didampingi Muhammad Tim, Alfian Aswad, dan H Sahril, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim.
"Saya tidak pernah mengatakan, Fraksi dan Partai Demokrat belum mengambil sikap dan belum membahas kondisi kesehatan Harti. Kalaupun ada itu pernyataan beberapa bulan lalu, sebelum kesehatan Harti seperti sekarang," kata Agus Aras.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Harti yang masih menggunakan kursi roda mengatakan hanya bekerja sesuai tugasnya. "Keputusan apapun yang akan diambil partai merupakan keputusan yang tidak boleh dilawan," katanya.(*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011