Makassar (Antaranews) - Pemilik Travel Abu Tour, Muhammad Hamsah Mamba, berdalih bahwa sekitar 80 persen dari seluruh jamaah sudah berangkat umrah atau limit order. Mereka menikmati subsidi silang yang dijalankan travel, sehingga dana perusahaan pun banyak terkuras.
Hal itu disampaikan Hamsah saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa.
Hamsah mengungkapkan bila dihitung penuh keseluruhan jamaah berjumlah 96 ribuan atau mendekati 100 ribu orang dengan pengelolaan keuangan mencapai Rp1,2 triliun lebih. Skenarionya akan diberangkatkan hingga 2020 mendatang.
Mengenai dengan jumlah agen tersebar di sejumlah daerah, kata dia, sebanyak 1.500 orang, sehingga dengan banyaknya agen tersebut, dirinya tidak menyangka jamaah mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
"Tadinya tujuan promo umroh Rp11 juta-Rp14 jutaan untuk menarik market, rugi lima tahun tapi bisa untung setelah itu, namun kejadiannya berbeda. Saat ini saya fokus bagaimana memberangkatkan jamaah buka mencari lagi jamaah, investor pun terus saya dekati untuk membantu," ucap dia.
Baca juga: 86.720 jamaah Abu Tour belum diberangkatkan
Meski keuangan tidak stabil dan jamaah meminta pengembalian uang, Hamsah mengatakan hal itu percuma saja karena tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, kendati semua aset perusahaan disita atau dijual juga tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara utuh.
"Saya saat ini terus berusaha menyakinkan investor tentang potensi bisnis dan saya sudah berjanji akan memberangkatkan semua jamaah, kalaupun itu bisa ditukar dengan nyawa, dan masalah selesai saya ikhlas," ujarnya pasrah.
Mengenai ratusan miliar rupiah uang jamaah tersebut, Hamsah tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan alasan semua sudah tercampur aduk masalah lainnya.
Sedangkan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan berdasarkan laporan diterima saat ini yang sudah membayar tambahan Rp15 juta sesuai tertuang dalam Maklumat Abu Tour sebanyak 2.600 orang.
"Itupun yang sudah membayar biaya tambahan sampai saat ini masih daftar tunggu dan belum jelas keberangkatannya, makanya diperjelas. Kami Komisi E akan merapatkan secara internal untuk segera dikeluarkan rekomendasi," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Hal itu disampaikan Hamsah saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa.
Hamsah mengungkapkan bila dihitung penuh keseluruhan jamaah berjumlah 96 ribuan atau mendekati 100 ribu orang dengan pengelolaan keuangan mencapai Rp1,2 triliun lebih. Skenarionya akan diberangkatkan hingga 2020 mendatang.
Mengenai dengan jumlah agen tersebar di sejumlah daerah, kata dia, sebanyak 1.500 orang, sehingga dengan banyaknya agen tersebut, dirinya tidak menyangka jamaah mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
"Tadinya tujuan promo umroh Rp11 juta-Rp14 jutaan untuk menarik market, rugi lima tahun tapi bisa untung setelah itu, namun kejadiannya berbeda. Saat ini saya fokus bagaimana memberangkatkan jamaah buka mencari lagi jamaah, investor pun terus saya dekati untuk membantu," ucap dia.
Baca juga: 86.720 jamaah Abu Tour belum diberangkatkan
Meski keuangan tidak stabil dan jamaah meminta pengembalian uang, Hamsah mengatakan hal itu percuma saja karena tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, kendati semua aset perusahaan disita atau dijual juga tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara utuh.
"Saya saat ini terus berusaha menyakinkan investor tentang potensi bisnis dan saya sudah berjanji akan memberangkatkan semua jamaah, kalaupun itu bisa ditukar dengan nyawa, dan masalah selesai saya ikhlas," ujarnya pasrah.
Mengenai ratusan miliar rupiah uang jamaah tersebut, Hamsah tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan alasan semua sudah tercampur aduk masalah lainnya.
Sedangkan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan berdasarkan laporan diterima saat ini yang sudah membayar tambahan Rp15 juta sesuai tertuang dalam Maklumat Abu Tour sebanyak 2.600 orang.
"Itupun yang sudah membayar biaya tambahan sampai saat ini masih daftar tunggu dan belum jelas keberangkatannya, makanya diperjelas. Kami Komisi E akan merapatkan secara internal untuk segera dikeluarkan rekomendasi," tambahnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018