Samarinda (Antaranews Kaltim) - Para wartawan dari berbagai media massa lokal dan nasional bersama jajaran TNI dan Polri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar deklarasi menolak hoaks atau berita bohong di Taman Samarendah, Sabtu.
"Deklarasi antihoaks kami gelar karena hingga saat ini masih banyak kabar bohong, terutama yang dihembuskan melalui sosial media. Kabar bohong merupakan musuh besar bagi kami," ujar Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim Amir Hamzah di sela deklarasi.
Terdapat empat item dari isi deklrasi tersebut, yakni pertama, para pihak baik wartawan TNI dan Polri dengan tegas menolak penyebaran berita hoaks melalui media massa maupun medsos.
Kedua, berita hoaks akan dapat memecah persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebar kabar hoaks.
Keempat, meminta Polri mengusut tuntas semua yang terlibat dalam penyebaran hoaks, baik mereka yang telah tertangkap maupun aktor intelektualnya.
Ia mengecam para pemilik akun medsos yang sering menghembuskan berita tidak benar dan ujaran kebencian, termasuk mengecam jika ada media arus utama maupun media dalam jaringan yang menyiarkan berita bohong, karena seharusnya media massa berperan meluruskan jika ada kabar tidak benar.
Menurut ia, deklarasi menolak hoaks ini sangat penting untuk mengingatkan kepada warga Samarinda khususnya dan warga Indonesia umumnya, agar jangan sampai pengguna medsos langsung "like and share" ketika membaca suatu berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal itu berarti turut mendukung dan menyebarkan kabar bohong.
"Terlebih sekarang adalah tahun politik dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota se-Indonesia yang bisa jadi rawan bermunculan berita hoaks. Maka dengan adanya deklarasi ini, kami harapkan bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan berita hoaks," tutur Amir.
Sementara itu, Gerakan Jurnalis Anti-Hoax Kaltim bersama sejumlah instansi dan lembaga terkait berencana menggelar deklarasi melawan hoaks yang dirangkai dengan dialog interaktif pada Selasa (20/3) di TVRI Kaltim.
Ketua GJA Kaltim Charles Siahaan mengatakan, selain para jurnalis, kegiatan itu akan melibatkan Diskominfo, Polresta Samarinda, KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan pasangan calon peserta Pilkada Kaltim 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Deklarasi antihoaks kami gelar karena hingga saat ini masih banyak kabar bohong, terutama yang dihembuskan melalui sosial media. Kabar bohong merupakan musuh besar bagi kami," ujar Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim Amir Hamzah di sela deklarasi.
Terdapat empat item dari isi deklrasi tersebut, yakni pertama, para pihak baik wartawan TNI dan Polri dengan tegas menolak penyebaran berita hoaks melalui media massa maupun medsos.
Kedua, berita hoaks akan dapat memecah persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebar kabar hoaks.
Keempat, meminta Polri mengusut tuntas semua yang terlibat dalam penyebaran hoaks, baik mereka yang telah tertangkap maupun aktor intelektualnya.
Ia mengecam para pemilik akun medsos yang sering menghembuskan berita tidak benar dan ujaran kebencian, termasuk mengecam jika ada media arus utama maupun media dalam jaringan yang menyiarkan berita bohong, karena seharusnya media massa berperan meluruskan jika ada kabar tidak benar.
Menurut ia, deklarasi menolak hoaks ini sangat penting untuk mengingatkan kepada warga Samarinda khususnya dan warga Indonesia umumnya, agar jangan sampai pengguna medsos langsung "like and share" ketika membaca suatu berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal itu berarti turut mendukung dan menyebarkan kabar bohong.
"Terlebih sekarang adalah tahun politik dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota se-Indonesia yang bisa jadi rawan bermunculan berita hoaks. Maka dengan adanya deklarasi ini, kami harapkan bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan berita hoaks," tutur Amir.
Sementara itu, Gerakan Jurnalis Anti-Hoax Kaltim bersama sejumlah instansi dan lembaga terkait berencana menggelar deklarasi melawan hoaks yang dirangkai dengan dialog interaktif pada Selasa (20/3) di TVRI Kaltim.
Ketua GJA Kaltim Charles Siahaan mengatakan, selain para jurnalis, kegiatan itu akan melibatkan Diskominfo, Polresta Samarinda, KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan pasangan calon peserta Pilkada Kaltim 2018. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018