Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh meminta para petinggi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung secara bijaksana agar berdampak langsung kepada masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian lokal.
"Tahun ini sebanyak 50 kampung di Mahakam Ulu menerima anggaran total Rp159,95 miliar, sehingga rata-rata tiap kampung menerima sekitar Rp3 miliar. Namun, pembagiannya tidak dihitung merata, melainkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan indikator lain," katanya di Ujoh Bilang, Ibukota Mahakam Ulu, Selasa.
Hal ini dikatakan Boni saat rapat koordinasi persiapan penyaluran dana desa dan alokasi dana kampung (ADK) di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang, yang dihadiri Sekkab Mahulu, Asisten II Mahulu, para petinggi kampung (sebutan untuk kepala desa) bersama sekretaris dan bendaharanya, plus semua camat se-Kabupaten Mahulu.
Ia melanjutkan, dana yang masuk ke APBKam pada 50 kampung yang mencapai Rp159,95 miliar itu terdiri atas tiga pos, yakni dana desa yang bersumber dari APBN senilai Rp56,36 miliar, ADK dari APBD Kabupaten Mahulu Rp88,59 miliar, dan bantuan keuangan juga dari APBD Mahulu sebesar Rp15 miliar.
Apabila anggaran sebesar itu dikelola dengan baik, bupati yakin akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga melalui pemberdayaan, bahkan akan mampu meningkatkan perekonomian paling tidak di lokal kampung.
"Peningkatan ekonomi berskala kampung bisa terwujud karena dari ADK maupun dana desa bisa diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk menggali dan mengembangkan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)," ucap Boni.
ADK dan dana desa juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan, karena melalui dana yang ada, pemerintah kampung bersama masyarakat saat melakukan musyawarah, bisa melakukan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk bisa membangun Puskesmas Pembantu maupun Polindes.
Dalam kesempatan itu, Bonu juga mengingatkan bahwa Pemkab Mahulu bersama para petinggi telah melakukan penandatanganan kesepakatan tentang penggunaan dana desa 2018, yakni dari 200 lebih penggunaan dana desa dikerucutkan menjadi 48 pilihan yang disesuaikan dengan kondisi perbatasan dan kebutuhan prioritas warga pinggiran maupun terpencil.
Ia meminta kesepakatan ini dipedomani para petinggi kampung karena pengerucutan menu pilihan tersebut sudah melalui kajian guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang hingga kini memiliki sejumlah persoalan, seperti akses yang terlalu jauh, minimnya infrastruktur, dan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Tahun ini sebanyak 50 kampung di Mahakam Ulu menerima anggaran total Rp159,95 miliar, sehingga rata-rata tiap kampung menerima sekitar Rp3 miliar. Namun, pembagiannya tidak dihitung merata, melainkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan indikator lain," katanya di Ujoh Bilang, Ibukota Mahakam Ulu, Selasa.
Hal ini dikatakan Boni saat rapat koordinasi persiapan penyaluran dana desa dan alokasi dana kampung (ADK) di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang, yang dihadiri Sekkab Mahulu, Asisten II Mahulu, para petinggi kampung (sebutan untuk kepala desa) bersama sekretaris dan bendaharanya, plus semua camat se-Kabupaten Mahulu.
Ia melanjutkan, dana yang masuk ke APBKam pada 50 kampung yang mencapai Rp159,95 miliar itu terdiri atas tiga pos, yakni dana desa yang bersumber dari APBN senilai Rp56,36 miliar, ADK dari APBD Kabupaten Mahulu Rp88,59 miliar, dan bantuan keuangan juga dari APBD Mahulu sebesar Rp15 miliar.
Apabila anggaran sebesar itu dikelola dengan baik, bupati yakin akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga melalui pemberdayaan, bahkan akan mampu meningkatkan perekonomian paling tidak di lokal kampung.
"Peningkatan ekonomi berskala kampung bisa terwujud karena dari ADK maupun dana desa bisa diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk menggali dan mengembangkan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)," ucap Boni.
ADK dan dana desa juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan, karena melalui dana yang ada, pemerintah kampung bersama masyarakat saat melakukan musyawarah, bisa melakukan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk bisa membangun Puskesmas Pembantu maupun Polindes.
Dalam kesempatan itu, Bonu juga mengingatkan bahwa Pemkab Mahulu bersama para petinggi telah melakukan penandatanganan kesepakatan tentang penggunaan dana desa 2018, yakni dari 200 lebih penggunaan dana desa dikerucutkan menjadi 48 pilihan yang disesuaikan dengan kondisi perbatasan dan kebutuhan prioritas warga pinggiran maupun terpencil.
Ia meminta kesepakatan ini dipedomani para petinggi kampung karena pengerucutan menu pilihan tersebut sudah melalui kajian guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang hingga kini memiliki sejumlah persoalan, seperti akses yang terlalu jauh, minimnya infrastruktur, dan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018